Provinsi Banten Hendaknya Beralih Ke Energi Terbarukan, Jangan Tertinggal dalam Energi Batubara

Banten, 9 Desember 2018 –PLTU 7 Jawa yang terletak di Kabupaten Serang, Banten, Kecamatan Kramatwatu dan  Bojonegara.

Kecamatan Bojonegara memang terkenal sebagai wilayah Industri yang cukup besar di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang, salah satunya PLTU 7 Jawa yang akan beroperasi pada tahun 2019 nanti. Berbicara kondisi Kecamatan Bojonegara nyatanya cukup unik, secara geografisnya Bojonegara empunyai wilayah gunung dan laut yang bisa menjadi corak produksi masyarakat setempat sebagai nelayan dan petani, namun datanya industrialisasi secara bar-bar membuat ekosistem Bojonegara rusak, corak produksi masyarakat pun berubah dan menyerah terhadap Industri. Apa saja dampak yang ditimbulkan dan fakta lapangan di Kawasan Bojonegara.

REKLAMASI

Perusahaan atau industri yang ada di Bojonegara tidak terlepas adanya reklamasi. Reklamasi dilakukan secara masif, mobilisasi kendaraan untuk mengangkut tanah yang akan digunakan untuk menguruk laut dilakukan secara pagi dan malam. PLTU 7 Jawa yang berkapasitas 2000 MW (Mega Watt) sudah melakukan reklamasi pantai menurut pengakuan warga sebesar 40 Ha.

PERTAMBANGAN

Pertambangan yang nyata terlihat jelas ialah pertambangan bukit atau gunung sebagai penyedia stock tanah untuk reklamasi laut. Dampaknya pun akan terasa nyata mulai dari erosi, rusaknya perairan sampai tidak mampu memberikan pasokan oksigen karena habis terkeruk dan dirusak. Bisa diperkirakan reklamasi akan terus terjadi mengingat pertambangan dengan mengeruk bukit dan gunung masih masif dilakukan oleh pihak tambang.

KESEHATAN

Kesehatan menjadi paling nyata terlihat. Narasumber di daerah tersebut menyatakan, penyakit terbesar yang terjadi dan ada di puskesmas ialah penyakit paru-paru akibat banyak menghirup polusi udara, mulai dari debu jalanan akibat banyaknya kendaraan berat ke industri, debu sisa hasil galian sampai debu akibat sisa limbah udara yang dikeluarkan oleh industri.

Warga setempat masih berpikir bahwa dengan kompensasi dan dana sumbangan yang diberikan industri pada warga setempat cukup untuk mengganti atau biaya berobat, sedangkan menurut narasumber, terkait kesehatan tidak bisa dikompensasi karena kesehatan adalah hal yang mutlak.

EKONOMI KERAKYATAN

Corak produksi masyarakat Bojonegara ialah petani dan nelayan, wilayah yang diapit oleh gunung dan laut menjadi alasan kuat mengapa warga banyak bekerja sebagai sebagai petani dan nelayan.

Namun corak produksi tersebut sudah hampir-hampir tidak ada, masyarakat harus menyerah dengan menjadi pekerja di industri. Pegunungan yang rusak akibat galian atau pertambangan mengganggu perairan warga, sawah-sawah menjadi tidak produktif, laut yang telah direklamasi pun menghambat nelayan untuk mencari ikan, nelayan sudah susah mencari ikan di pinggir laut. Ekonomi masyarakat pun timpang, dengan kemampuan dan strata pendidikan yang tidak cukup sebagai kualifikasi kerja di industri harus menerima bahwa menjadi pekerja dengan bayaran rendah.

Beginilah kondisi masyarakat Bojonegara, ditambah dengan PLTU 7 Jawa yang beroperasi, dengan kapasitas 2000 MW kelak diperkirakan mengkonsumsi batubara 7 juta ton per tahun.  PLTU Jawa 7 tergolong sangat besar, sehigga lalu lintas kapal pengangkat batubara akan ramai di wilayah perairan nelayan. Selain itu, PLTU ini diperkirakan akan menggunakan air sebanyak 1,9 meter kubik per tahun yang dilepas ke wilayah pesisir.

Dunia sedang gencar dan sibuk terkait perubahan iklim dan dampak gas rumah kaca tetapi Indonesia belum membatasi investasi termasuk investasi dari luar negeri untuk sektor energi yang mengeluarkan gas rumah kaca  yang tinggi, seperti PLTU Jawa 7.

Mentri Keuangan Sri Mulyani  sendiri dalam minggu ini menyatakan, perguruan tinggi harus vokal terhadap isu perubahan iklim. Namun, kenyataan di lapangan di sektor energi, dukungan investasi masih kuat dilakukan terhadap pembangkit listrik batubara.

Memang pemerintah juga harus menyediakan pasokan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia. Namun bukan dengan mendirikan PLTU yang menggunakan energi fosil, apalagi  hanya berpusat di Pulau Jawa saja. Provinsi Banten sudah banyak PLTU yaitu PLTU Suralaya unit 1-7 (34000 MW), PLTU Suralaya Unit 8 (625 MW), PLTU Lestari Banten Energi (670 MW), PLTU Merak Station (120 MW), PLTU Labuan Unit 1-2 (300 MW), PLTU Lontar Unit 1-3 (945 MW) sedangkan dalam perencanaan ialah PLTU Asahimas Chemical (300 MW), PLTU Jawa 7 (2000 MW), PLTU Lontar EXP (315 MW) dan  rencana PLTU Jawa 9 (1000 MW)

 

 

Pernyataan Akhir Forum Sosial Tematik Tentang Tambang Dan Ekonomi Ekstraktif

Johannesburg, 12-15 November 2018


Melampaui Ektraktivisme:

Reklaiming Kekuasaan Rakyat, Hak Kami Untuk Mengatakan Tidak!

Kami, para partisipan Forum Sosial Tematik Tambang dan Ekonomi Ekstraktif, berkumpul di Johannesburg, Afrika Selatan untuk mengonsolidasi gerakan perlawanan, membangun perjuangan bersama untuk solidaritas, memastikan integritas alam dan mendorong dunia yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kami datang dari komunitas terdampak tambang, serikat buruh, organisasi rakyat, gerakan perempuan, LGBTI, kelompok kepercayaan, masyarakat adat, pekerja, petani skala kecil, nelayan tradisional, pemuda, grup pendukung dan akademisi dari 60 negara, termasuk 28 negara Afrika, Amerika, Asia Pasifik dan Eropa.

Kami merayakan keberagaman kami, menerima perbedaan pandangan di antara kami dan alternatif yang kami tawarkan, tetapi memahami bahwa kami bersama-sama diikat hasrat untuk sebuah masa depan yang bebas dari dampak destruktif dari ekstraktivisme.

Ekstraktivisme adalah sebuah model berdasarkan pada eksploitasi dari yang disebut “sumber daya alam” dan rakyat dimana pertambangan sebagai kasus utamanya.

Kenyataan-kenyataan Terkini

Beberapa dekade terakhir, kami melihat rasisme yang kian intensif, patriarki dan gaya kolonial, berdasarkan atas imajinasi akan kemungkinan pertumbuhan ekonomi tanpa batas pada planet yang terbatas. Hal ini menurunkan kondisi-kondisi yang memungkinkan kehidupan terjadi di bumi.  Atas nama kemajuan dan perkembangan, hal ini telah mendegradasi dan menghancurkan. Ini termasuk super-eksploitasi para pekerja, penyingkiran sistematik atas komunitas, menguatnya kondisi pemanasan global dan ketidakadilan iklim. Hal ini menaklukkan ekonomi lokal terhadap logika akumulasi kemakmuran yang menguntungkan perusahaan transnasional–penguasa  baru dari dunia.

Seakan-akan tidak cukup tragis, bangkitnya kekuatan fasis dan otoritarianisme lama dan baru adalah ancaman yang melepaskan gelombang baru kejahatan dan represi. Logika yang mereka setir adalah untuk mengeksploitasi krisis melalui perusakan parah terhadap alam, membuka batas baru untuk komodifikasi dan finansialisasi lebih lanjut. Samudera, sungai, hutan, seluruh ekosistem diatur agar melayani penciptaan keuntungan. Mengiringi proses rekolonialisasi dan berebut kontrol strategis yang langka atas sumber daya dengan persaingan kekuasaan global dan regional, meletakkan momok perang genosida baru, yang akan memusnahkan kelompok “tersingkirkan” dan terpinggirkan.

Kaum tani, petani skala kecil, migran, pengungsi, peternak kecil, orang terlantar, masyarakat adat, perempuan kelas pekerja telah diperbudak melalui model perkembangan partiarki ektraktivis. Mereka bekerja keras untuk menjamin kesintasan keluarga dan komunitas di bawah meningkatnya kondisi prekariat. Kerja perawatan mereka, produksi kehidupan dasar, reproduksi sosial dan rekreasi ekosistem yang terancam punah adalah tak terlihat, tak diakui dan tak penting. Kerja mereka menyokong keuntungan modal dan melayani kepentingan patriarki.

Selain itu, ekstraktivisme mengarah pada perusakan hak pekerja –di mana mereka eksis. Peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan secara sistematis dilanggar, pekerja informal dan upahan digerakkan ke bawah. Serikat buruh militan diserang dan hanya serikat yang patuh yang diizinkan. Yang disebut sebagai revolusi indiustri teknologi tinggi 4.0, data besar dan kecerdasan buatan, mewakili bentuk ekstraktif lainnya yang merupakan ancaman besar terhadap pekerjaan layak.

Perlawanan
Kami, khususnya petani, komunitas petani skala kecil, masyarakat adat dan lainnya  di seluruh dunia, saat ini melawan serangan sistematis pada daerah kami yang, melalui penggusuran, deforestasi dan penghancuran sumber air, mengancam menghancurkan kehidupan kami. Perempuan memainkan peran penting dalam perjuangan ini. Perempuan menuntut hak untuk mengatakan tidak!

Hal ini merebut hak untuk mengatakan TIDAK untuk aktivitas ekstraktif dalam kawasan kami,  sekaligus tegas untuk mengatakan YA. YA terhadap cara-cara alternatif lain untuk hidup harmonis dengan sisa jaringan hidup. YA untuk hak memutuskan bagaimana menjalani hidup kami sendiri. YA untuk mengakui bahwa alam tidak dapat dipahami sebagai koleksi yang disebut sumber daya untuk dieksploitasi sesuka hati dalam pencarian (memaksimalkan) keuntungan.

Dan YA, untuk memperbaiki sejarah, utang ekologis dan sosial kepada rakyat Dunia Selatan dan telah memperoleh relevansi baru melalui konsep utang iklim.

Kami aktif mendukung berlangsungnya Kampanye Global untuk Reklaiming Kedaulutan Rakyat, Membongkar Kekuasaan Korporasi dan Penghentian Impunitas. Kuasa dan keistimewaan korporasi, institusionalisasi melalui investasi dan persetujuan dagang, harus dihapuskan. Oleh karena itu, proses negosiasi PBB yang sedang berlangsung  tentang perjanjian internasional yang mengikat secara hukum bagi korporasi-korporasi terkait dengan hak azasi manusia dan inisiatif lainnya dari tingkat nasional dan lingkup regional merupakan sangat kritis dan prosesnya harus dipercepat.

 Kriminalisasi & Militerisasi Wilayah Kami

Komunitas yang menolak proyek ekstraktif yang merusak dipecah belah lewat korupsi dan janji-janji palsu pembangunan, perampasan harta-harta sosial dan pelayanan publik untuk memaksa mereka tunduk. Komunitas aktivis kian dikriminalisasi, diancam, diculik, diserang dan dibunuh. Saat negara dan korporasi mendukung kekerasan terhadap perempuan, hal ini seringkali dalam bentuk seksualitas. Bahkan anak-anak dan pemuda dijadikan sasaran. Komunitas yang menolak untuk pertambangan dan proyek ekstraktif lainnya, dan serikat buruh militan diserang dengan kombinasi kekuatan negara dan korporasi. Secara umum, ruang bagi perlawanan terancam dan tertutup secara mendalam.

Alternatif

Darurat planet yang timbul dari berabad-abad ekstraktivisme kapitalis membutuhkan transformasi yang dalam tidak hanya akan sistem energi kita, tapi bagaimana kita memproduksi, mengonsumsi, dan mengorganisir hidup kita. Sebuah “transisi yang adil”  dari rejim berbasis bahan bakar fosil dan ekstraktif tak hanya diperlukan untuk menghadapi krisis iklim tapi mengandung embrio tatanan baru, demokratik, eko feminis, pos kapitalis. Adalah mitos bahwa menghentikan perubahan iklim dan menutup industri ekstraktif akan meningkatkan pengangguran. Sebaliknya, kehidupan yang layak dalam membangun sistem energi terbarukan dimiliki secara sosial, sistem pangan agro ekologi, perbaikan tanah dan ekosistem, kesehatan komunitas dan perumahan  sosial menjadi dasar bagi transisi adil.

Transisi yang adil telah hidup dalam perlawanan perempuan dalam cara mereka hidup, dalam komunitas menghadapi perusahaan tambang dan memelihara sistem pangan mereka, dan perjuangan pekerja melawan ketidakamanan dan privatisasi, sebuah transisi adil sebaiknya berdasarkan pengubahan industri, dimana pekerja di industri polutif diberikan pelatihan  ulang untuk kerja yang dibutuhkan secara sosial dan ekologi, pekerja (dan individu) yang tidak dapat melakukan transisi ke kehidupan baru ini dijamin mendapatkan pendapatan, layanan publik penting, dan dibayar lewat mengarahkan ulang subsidi negara dari industri ekstraktif, dengan menghentikan aliran dana gelap dan menerapkan pajak kepada perubahan  transnasional dan kaum kaya.

Hal pokok bagi perjuangan alternatif ini adalah hak mengatakan TIDAK. Kami mengatakan TIDAK bagi model ekstrativisme dan semua cadangan gas, minyak, batubara harus tetap di dalam tanah; ekonomi sirkuler dimana mineral dan metal didaur ulang dan dibawa kembali ke produksi harus mengkarakterisasi masa depan berkelanjutan; bergerak ke ekstrativisme baru seperti pertambangan di laut dalam adalah solusi palsu; konsumsi berlebihan di dunia utara dan selatan harus dibatasi, berdasarkan prinsip kecukupan. Produktivisme, pertumbuhan tanpa henti dan akumulasi demi akumulasi semata harus dihentikan. Seperti kami kami katakan selama Forum ini:” Kita tidak hidup untuk memproduksi tapi memproduksi untuk hidup.”

Kooptasi pemimpin tradisional untuk memfasilitasi penetrasi ekstraktivisme ke dalam teritorial kita begitu cepat melemahkan legitimasi struktur ini dan menyerukan untuk pembaruan semua demokrasi kerakyatan di semua tingkat, khususnya di tingkat komunitas lokal.

Inisiatif lokal adalah fondasi  bagi pembangunan kontra dibutuhkan untuk melawan sistem. Dalam hal ini kami yakin akan kebutuhan perluasan kepentingan bersama. Alam, iklim, air, sumber daya dan semua bentuk kehidupan adalah tidak untuk dijual! Mereka adalah milik bersama dan kita harus melindungi dan membaginya dengan semua rakyat dan generasi yang akan datang. Hal untuk kepentingan bersama dan menghormati kelanggengannya adalah etika yang mendesak dan menjamin perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam  hal ini kami terinspirasi oleh perspektif banyak rakyat kita, grup penduduk asli dan komunitas yang menghormati hal-hak alam dan memahami alam bukan kepemilikan: setiap ekosistem punya hak untuk hidup dan berkembang, “air punya hak untuk terus mengalir dan burung untuk minum dan terbang.” Sungai dan tanah punya entitas hak, dan kita harus menghormati kesakralan mereka.

Kebersamaan dan solidaritas yang didorong oleh Forum Sosial Tematik memberikan inspirasi bagi semua kampanye kolektif, aksi, dan aliansi baru global dan majelis rakyat yang akan menjamin masa depan kita bersama.

 

 

 

Diskusi Penelitian Dampak PLTU Bersama Warga

AEER bekerjasama dengan organisasi jaringan melakukan aktivitas berdiskusi tentang persoalan sosial, ekonomi, lingkungan dengan komunitas terdampak pembangkit listrik batubara. Diantaranya adalah PLTU Ombilin-Sumatera Barat, PLTU Kendari 3 dan PLTU Sebalang, PLTU Embalut.

Warga mengeluhkan dampak polusi udara,  dampak terhadap pertanian, laut, properti mereka, serta kesehatan.

Diskusi  dengan warga di PLTU Sebalang

 

Diskusi dengan warga dekat PLTU  Kendari 3

 

Bersama dengan warga PLTU Pangkalan Susu

 

Bersama dengan warga disekitar PLTU Punagaya, Sulawesi Selatan

Hasil diskusi ini akan AEER keluarkan segera dalam bentuk Lembar Fakta. Agar pemerintah secara serius memperhatikan dampak PLTU bagi warga, dan lebih ambisius mendorong energi terbarukan.

Rio Tinto Harus Bertanggung Jawab Untuk Pemulihan Dampak Tambang Grasberg

Siaran Pers Perkumpulan AEER

Jakarta (28 Mei 2018) Perusahaan tambang internasional Rio Tinto dikabarkan sedang dalam proses negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk keluar dari pertambangan emas, tembaga di Papua sebagai bagian dari rencana pemerintah Indonesia untuk menambah saham di dalam pengelolaan tambang bawah tanah di Papua.

Perkumpulan AEER mendesak Rio Tinto bertanggung jawab untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial yang telah terjadi.

Rio Tinto seharusnya merefleksikan proyek pemulihan lingkungan paska tambang di Holden, Amerika Serikat untuk diterapkan di Papua. Tambang di daerah terpencil di negara bagian Washington, Amerika dengan menguras biaya . Tambang tembaga berlangsung selama 19 tahun (1938-1957) meninggalkan tailing sebanyak 8,5 juta ton  di wilayah seluas 90 acres. Tambang bawah tanah ini  mencemari air tanah dengan lima jenis logam beracun yakni aluminum, cadmium, tembaga dan zinc, mengalir ke Danau Chelan. Pembersihan menghabiskan dana sebanyak 200 juta dollar AS.

Dampak penambangan di Grasberg, Papua harus dihitung sejak keterlibatan Rio Tinto sebagai joint venture PT. Freeport Indonesia sejak tahun 1998. Dengan perkiraan rata-rata harian tailing yang dilepas ke tempat penumpukan sebanyak 200.000 ton per hari, maka dalam periode 1998 hingga 2018 limbah tambang (tailing yang dibuang) adalah sebanyak 1,4 milyar ton. Jumlah ini sebanyak 172 kali dibanding yang tambang Holden.

Lepasnya tailing dari titik penaatan Kelapada Lima dan Pandan Lima  telah menciptakan pendangkalan di bagian pesisir, dan dalam beberapa kejadian,  memiliki total solid suspended diatas baku mutu kegiatan penambangan emas dan tembaga. Juga  beberepa kadar logam berat jauh diatas baku mutu air yang sehat untuk organisme terkait dengan kesehatan manusia, mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (US EPA).

Informasi lebih lanjut dapat menghungi

aeermail[at]gmail.com

 

 

Membuang Limbah Tambang ke Sungai dan Membiarkan  Limbah Tambang Freeport Terus Menyebar di Pesisir Mimika Tindakan Yang Tak Sejalan dengan Tuntutan Organisasi Lingkungan Internasional

[Siaran Pers Perkumpulan AEER, Yayasan Pusaka, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia]

 Jakarta (12 Maret 2018)  Pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport McMoran sedang dalam proses perundingan untuk pelaksanaan Undang-undang Mineral dan Batu bara, diantaranya adalah tentang divestasi saham, pembangunan smelter dan kelanjutan kegiatan pertambangan. Namun persoalan lingkungan yang dialami oleh warga sekitar pesisir Kabupaten Mimika (khususnya sekitar muara sungai Ajkwa) dan mengganggu ekosistem perairan pesisir tidak mendapatkan perhatian dan melibatkan publik.

Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut terus menjadi perhatian internasional. Yang terbaru adalah pada 7 Februari 2018, sebanyak 40 organisasi dari beragam negara dunia mengecam pembuangan limbah tambang ke dan sungai, dan menyerukan segera praktek pembuangan limbah ini tidak dilanjutkan.

Salah satu perusahaan yang melakukan praktek pembuangan limbah ke sungai adalah PT. Freeport Indonesia. Dan limbah ini bahkan menyebar ke wilayah perairan laut, sebagaimana disebutkan dimuat dalam laporan yang dibuat oleh Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), Yayasan Pusaka, dan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia).

Pembuangan limbah tambang (tailing) ke laut sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar tempat pembuangan. Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir laut.

Pius Ginting dari Perkumpulan AEER menyatakan, “Padatan yang tersuspensi di dalam dalam tambang  (Total Solid Supended) menciptakan kekeruhan, pedangkalan di daerah pesisir. Tailing menyebar di pesisir sekitar muara Ajkwa merupakan praktek pertambangan yang buruk. Praktek ini lebih buruk secara konsep dari pembuangan limbah lainnya ke laut di Indonesia, setidaknya mengusahakan pembuangan limbah tambang (tailing) agar berada dibawah lapisan termoklin agar tailing tidak menyebar ke permukaan (kendati hal itu tetap menimbulkan persoalan kehidupan di dasar laut).”

Pendangkalan di bagian pesisir Timika telah dikeluhkan oleh warga. Transportasi warga di bagian pesisir menjadi terganggu.  Bahkan pendangkalan laut karena tailing  juga mengancam pelabuhan PT. Freeport Indonesia. Untuk untuk mencegahnya, perusahaan tersebut melakukan penutupan aliran sungai yang telah dimuati oleh limbah tambang, yakni Sungai Yamaima. Penutupan aliran sungai disisi lain menghambat lalu lintas warga lewat sungai.

Melanjutkan kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia dengan metode pembuangan tailing yang ke sungai dan menyebar hingga ke laut akan meningkatkan beban bagi nelayan di sekitar pesisir Kabupaten Mimika yang hidup sebagai nelayan.

Martin Hadiwinata dari KNTI menyatakan “Agar nelayan sekitar pesisir Kabupaten Mimika (khususnya di sekitar Ajkwa) dapat melanjutkan mata pencarian nelayan secara baik dan pemulihan ekosistem laut, maka pembuangan limbah tambang ke sungai dan menyebar ke laut diserukan agar dihentikan.”

Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka menyatakan, “Perlu dilakukan peninjauan dampak lingkungan PT. Freeport Indonesia. Dan bila operasi penambangan terus melakukan pembuangan  limbah tambang ke sungai dan laut, suatu praktek yang ditentang luas oleh organisasi lingkungan internasional, seperti  diserukan untuk dihentikan oleh 40 organisasi lingkungan baru baru ini, maka kegiatan operasi PT. Freeport Indonesia sebaiknya  dimoratorium terlebih dahulu untuk evaluasi menyeluruh dan memberikan waktu bagi lingkungan memulihkan diri dan ekonomi non pertambangan yang lebih lestari seperti parawisata ke Grasberg, dan kehidupan nelayan tradisional bisa berkembang”. ###

 

  • Seruan organisasi internasional menghentikan pembuangan limbah tambang ke laut dan sungai dapat ditemukan pada:

https://earthworksaction.org/publications/call-ban-dumping-mine-waste-oceans-rivers-lakes/

  • Laporan tentang dampak pembuangan imbah tambang PT. Freeport Indonesia, dapat ditemukan pada:

http://aeer.info/en/pub/

 

 

 

 

 

 

Laporan Hasil Rapid Assessment: Persoalan Kesehatan di Desa Tegal Taman Paska Berdirinya PLTU Indramayu I

PENGANTAR

Pencemaran udara adalah faktor resiko yang besar memperburuk kesehatan. Berada di urutan keempat setelah tekanan darah tinggi, resiko karena makanan dan merokok. Diperkirakan terdapat kematian prematur 6.5 juta jiwa karena pencemaran udara. Diantara pencemaran udara yang paling membahayakan adalah partikel halus beserta dengan sulfur oksida, nitrogen oksida, dan ozon yang menyebabkan beragam penyakit.

Salah satu sumber pencemaran udara ini adalah pembangkit listrik tenaga batubara. Laporan ini akan membahas kesehatan terkait dengan pencemaran udara di Desa Tegal Taman, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Di dekat desa Tegal Taman (kurang dari 4 kilometer) terdapat PLTU 1 Sumuradem Indramayu (PLTU Indramayu) . PLTU Indramayu beroperasi sejak tahun 2010. Pengerjaan proyek mulai tahun 2007 oleh kontraktor pelaksana dari konsorsium China National Machinery Industry Corp (SINOMACH), China National Electric Equipment Corp (CNEEC) dan PT. Penta Adi Samudra.

Pembangunan pembangkit listrik ini menggunakan jenis batubara low rank coal. Pendanaan proyek ini berasal dari Consortium of China Construction Bank, konsorsium bank lokal Indonesia dan Anggaran PLN. PLTU 1 Sumuradem Indramayu berdiri diatas lahan seluas 83 Ha berkapasitas 3×330 mega watt (MW).

Terbit pada Desember 2017

Klik untuk baca keseluruhan teks PDF

Click here to read the full english translation in PDF

Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat. 2017. Laporan Hasil Rapid Assessment: Persoalan Kesehatan di Desa Tegal Taman Paska Berdirinya PLTU Indramayu I (Jakarta: AEER)

Laporan: Distopia Pesisir Mimika; Terkepung Lumpur Limbah Tambang PT. Freeport Indonesia

PENGANTAR

Penggunaan barang elektronik, listrik, telekomunikasi, transportasi begitu meluas, dan barang-barang yang menunjang sarana ini menggunakan tembaga. Peradaban manusia meninggalkan zaman batu dan beralih ke zaman perunggu juga berkat penggunaan tembaga. Pada awalnya, manusia menambang tembaga hanya bila kandungannya cukup tinggi di bahan yang diolah, yakni lebih 6%. Sebab peralatan masih sederhana sehingga tidak efesien menambang dan mengolah bijih dengan kandungan tembaga yang lebih rendah itu. Juga kebutuhan akannya tidak seluas pada masa modern. Namun kini, eksploitasi tembaga besar-besaran dilakukan berkat kemajuan teknologi penambangan dan ekstraksi tembaga dan mineral berharga lainnya. Dengan peralatan yang berdaya angkut besar, berdaya eksploitasi besar, penambangan tembaga dilakukan mendukung kehidupan modern yang luas penggunaannya. Bahkan kandungan bijih dibawah 2% ditambah. Hal ini tentu membuat penambangan tembaga menghasilkan limbah tambang lebih banyak per satuan logam tembaga yang dihasilkan. Kerusakan lingkungan yang luas pun terjadi. Dan penambangan tidak membuat kehidupan masyarakat sekitar lokasi penambangan dan lokasi pembuangan limbah tambah menjadi cukup modern sebagaimana di masa purbakala kebudayaan masyarakat mengalami lompatan kemajuan dari zaman batu ke masa perunggu. Kehidupan masyarakat di lokasi penambangan justru tetap terbelakang, hidup dibawah kondisi lingkungan yang memburuk akibat pembuangan limbah tambang. Hal ini perlu menjadi perhatian publik lebih luas, termasuk pemerintah agar kehidupan masyarakat lokal tetap bisa berkembang dengan daya dukung lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dokumentasi ini adalah upaya untuk mendorong perhatian publik dan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat lokal/adat di sekitar lokasi pembuangan limbah tambang PT. Freeport Indonesia.

Terbit pada Februari 2018

Klik untuk baca keseluruhan teks pdf

Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat. 2018. Distopia Pesisir Mimika: Terkepung Lumpur Limbah Tambang PT. Freeport Indonesia  (Jakarta: AEER)

 

Peninjauan Harga Listrik PLTU Batubara Jangan Mengkompromikan Biaya Perlindungan Lingkungan

Pemerintah melalui Direktorat Ketenagalistrikan mengeluarkan surat peninjauan kembali semua harga dalam perjanjian jual beli harga listrik dengan perusahaan pembangkit swasta PLTU (berbahan bakar batu bara) skala besar. Peninjauan ini berlaku bagi pembangkit yang belum memasuki masa konstruksi dan mendapat Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.

Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, hal ini perlu dicermati agar perlindungan lingkungan tidak dikompromikan demi mencapai harga listrik yang murah. Pembangkit listrik batu bara  menghasilkan bahan pencemaran yang tinggi ke udara dan juga menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa bagi warga sekitar pembangkit. Kebijakan di dunia penerbangan yang tidak mengompromikan keselamatan dalam pengusahaan tiket murah, selayaknya jadi model bagi pengelolaan listrik batu bara dalam perlindungan lingkungan hidup.

Penerapan alat kontrol polusi udara di pembangkit listrik batu bara membutuhkan biaya cukup besar, dapat mencapai 25% dari biaya keseluruhan pembangunan pembangkit. Namun perlindungan lingkungan perlu dilakukan khususnya menjaga kesehatan kesehatan warga yang berpotensi terdampak. Penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Aksi Ekologi dan  Emansipasi Rakyat (AEER, 2017)  di daerah dekat sebuah pembangkit listrik batu bara menemukan sebanyak 21 anak-anak mengalami sakit paru berupa bintik paru (lung spot) berdasarkan foto sinar X. Pada tahun 2012, sebanyak 60.000 jiwa di Indonesia meninggal prematur karena pencemaran udara luar ruangan (Laporan IEA 2016). Jumlah ini berpotensi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pembangkit listrik batu bara dari Fast Track Program  tahap 1 dan tahap  2 pada Pemerintahan SBY serta terbaru Program Kelistrikan 35.000 MW Pemerintahan Jokowi yang didominasi oleh batu bara.

 Standar perlindungan udara yang rendah dibanding negara negara kawasan

Dalam tahun terakhir, Indonesia memiliki standar emisi udara PLTU Batubara yang longgar hingga tujuh kali lipat dibanding beberapa negara pengguna batu bara seperti China dan India (Center for Science and Environment, 2016). Juga jauh lebih longgar dibandingkan dengan Jepang, negara maju yang terbanyak mendanai dan mengoperasikan pembangkit listrik batu bara di Indonesia.

Perlu dilakukan perbaikan pengaturan emisi polusi pembangkit listrik batu bara.  Saat ini diatur lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Termal. Pemerintah telah mengkomunikasikan ke organisasi masyarakat sipil sedang melakukan proses revisi pengaturan emisi ini. Revisi peraturan ini diharapkan maju terus tidak terkendala oleh peninjauan harga listrik dari batu bara.

Motif mencari biaya produksi lebih murah  lewat jalan melonggarkan upaya perlindungan hidup, sebagaimana telah terjadi di bidang pertambangan dengan pengeluaran ijin pembuangan limbah tambang ke laut dan daerah aliran sungai, hendaknya tidak dilakukan di bidang energi. Disamping pengetatan  baku mutu emisi juga perlu memperluas pengaturan jenis polusi, yakni merkuri,  karbon dioksida dan ozon permukaan tanah yang belum diatur oleh baku mutu emisi saat ini. Ozon permukaan tanah diperkirakan berkontribusi besar bagi angka kematian dini yang secara total 24.400 jiwa akibat pencemaran udara dari pembangkit listrik batu bara pada tahun 2030 (Jurnal Environmental Science and Technology, 2017).

Pengetatan baku mutu emisi udara akan berdampak pada peningkatan jumlah penangkapan limbah padat (gipsum) yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).   Banyak pembangkit listrik batu bara tidak memiliki perizinan dan  pengelolaan baik atas B3 dari sisa pembakaran. Karenanya, pengetatan aturan emisi perlu sejalan dengan pembenahan aturan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 di pembangkit listrik batu bara.

Pemantauan dan Keterbukaan Informasi

Praktik penghematan biaya operasi pembangkit listrik dengan mengabaikan pengelolaan lingkungan diungkapkan oleh laporan Centre for Science and Environment (CSE 2016) di India. Mencegah agar hal ini tidak terjadi di Indonesia, maka keterbukaan informasi pemantauan lingkungan perlu diperbaiki. Data pemantauan berkelanjutan atas emisi PLTU Batubara serta neraca limbah B3 yang membahayakan bagi kesehatan publik sebaiknya dikategorikan sebagai informasi yang bisa diakses publik sehingga pemantauan dapat dilakukan.

[Siaran Pers] Mengecam  Penerapan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bias Kelas Ekonomi Untuk Pengembangan Kelistrikan

Jakarta (11 September 2011) Pemerintahan Jokowi selama ini gencar dalam pembangunan pembangkit listrik. Bahkan rakyat dipaksa menjual tanah untuk pengadaan proyek ini menggunakan Undang-undang no 2 tahun Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sebagai contoh, petani di Batang, Jawa Tengah,  tidak hendak melepaskan sawah pertaniannya untuk proyek listrik 2×1000 MW. Namun Pemerintahan Jokowi mendorong proyek yang sempat terkendala selama dua tahun soal pembebasan proyek. Tentara dan kepolisian dikerahkan agar warga melepaskan tanahnya.  Mekanisme yang kerap dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru diberlakukan, yakni pengembang proyek mengalokasikan duit ganti rugi ke pengadilan untuk diakses warga. Sementara itu, proyek tetap dijalankan.

Pemaksaan penjualan tanah untuk kelistrikan juga terjadi di Cirebon.  Umumnya, proyek kelistrikan ini adalah pembangkit listrik batubara, sumber energi yang memiliki daya rusak lingkungan berupa pencemaran udara, air dalam skala luas.

Namun penerapan Undang-undang No 2 tahun 2012  tidak berlaku bagi semua kelompok. Hanya berlaku bagi kelompok kelas bawah yang bermata pencarian sebagai petani dan nelayan.

Pembangunan listrik energi terbarukan menggunakan tenaga angin di Pantai Samas, yang terletak  antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo terancam batal dibangun. Proyek pembangkit listrik tenaga energi terbarukan ini sendiri telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015.  Proyek ini pun telah dimuat dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) yang dibuat oleh PLN.  Rencananya akan ada 20 sampai 25 titik kincir angin di sepanjang kurang lebih 10 kilometer dari Pantai Samas sampai Sungai Progo secara keseluruhan mencapai kapasitas 50 MW. Salah satu kendala pembangunan proyek ini adalah persoalan tanah yang sebagian besar merupakan tanah kesultanan.

Dengan demikian, pemerintahan Jokowi menerapkan Undang-undang No 2 tahun 2012 hanya kepada kelompok kelas bawah. Tidak kepada kelompok elit seperti Kesultanan Jogyakarta. Padahal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui kepemilikan pribadi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal Pasal 28H  yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-sewenang oleh siapapun.”

Dengan kejadian ini, Pemerintahan Jokowi seharusnya menghentikan kebijakan sepihak pengadaan tanah untuk kepentingan investasi, termasuk investasi kelistrikan. Dan kembali harus menerapkan proses free prior informed and consent secara konsisten bagi warga pemilik tanah dan warga yang terdampak. Warga memliki veto atas pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, pemerintah dan pelaksana proyek mengedepankan proses pemberian informasi yang lengkap tentang dampak proyek ke depan, dialogis tidak mengikutsertakan aparat bersenjata negara, dan bila warga pada akhirnya menyatakan sikap menolak proyek, maka sikap tersebut harus dihormati. Menghentikan proses jual paksa yang telah terjadi di beberapa proyek infrastruktur kelistrikan.

Khusus untuk pengembangan energi terbarukan di Samas, seharusnya kesultanan merelakan tanah kesultanan untuk pengembangan energi terbarukan. Sebab dengan menolak pengembangan proyek ini, berarti kesultanan mendapatkan listrik berbahan fosil dimana kesehatan masyarakat disekitar pembangkit telah lama mengalami penurunan, sebagaimana terjadi di Indramayu, Cilacap.

Sangat disayangkan, kesultanan ambisius mendorong proyek memiliki daya rusak lingkungan besar seperti tambang besi di Kulonprogo, dan mengganggu ruang hidup rakyat seperti proyek Bandara di Kulonprogo, namun menghambat proyek pembangunan energi terbarukan. Proyek energi energi terbarukan di Samas adalah langkah baik untuk mengurangi biaya kesehatan warga di sekitar wilayah pembangkit listrik bahan bakar batubara. (selesai)

Kontak media:

Pius Ginting, aeermail@gmail.com, Kordinator Perkumpulan AEER

(Dikoreksi pada 13 September 2017, “kata kalian” menjadi “kata lain”. Terima kasih)