Membuang Limbah Tambang ke Sungai dan Membiarkan  Limbah Tambang Freeport Terus Menyebar di Pesisir Mimika Tindakan Yang Tak Sejalan dengan Tuntutan Organisasi Lingkungan Internasional

[Siaran Pers Perkumpulan AEER, Yayasan Pusaka, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia]

 Jakarta (12 Maret 2018)  Pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport McMoran sedang dalam proses perundingan untuk pelaksanaan Undang-undang Mineral dan Batu bara, diantaranya adalah tentang divestasi saham, pembangunan smelter dan kelanjutan kegiatan pertambangan. Namun persoalan lingkungan yang dialami oleh warga sekitar pesisir Kabupaten Mimika (khususnya sekitar muara sungai Ajkwa) dan mengganggu ekosistem perairan pesisir tidak mendapatkan perhatian dan melibatkan publik.

Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut terus menjadi perhatian internasional. Yang terbaru adalah pada 7 Februari 2018, sebanyak 40 organisasi dari beragam negara dunia mengecam pembuangan limbah tambang ke dan sungai, dan menyerukan segera praktek pembuangan limbah ini tidak dilanjutkan.

Salah satu perusahaan yang melakukan praktek pembuangan limbah ke sungai adalah PT. Freeport Indonesia. Dan limbah ini bahkan menyebar ke wilayah perairan laut, sebagaimana disebutkan dimuat dalam laporan yang dibuat oleh Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), Yayasan Pusaka, dan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia).

Pembuangan limbah tambang (tailing) ke laut sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar tempat pembuangan. Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir laut.

Pius Ginting dari Perkumpulan AEER menyatakan, “Padatan yang tersuspensi di dalam dalam tambang  (Total Solid Supended) menciptakan kekeruhan, pedangkalan di daerah pesisir. Tailing menyebar di pesisir sekitar muara Ajkwa merupakan praktek pertambangan yang buruk. Praktek ini lebih buruk secara konsep dari pembuangan limbah lainnya ke laut di Indonesia, setidaknya mengusahakan pembuangan limbah tambang (tailing) agar berada dibawah lapisan termoklin agar tailing tidak menyebar ke permukaan (kendati hal itu tetap menimbulkan persoalan kehidupan di dasar laut).”

Pendangkalan di bagian pesisir Timika telah dikeluhkan oleh warga. Transportasi warga di bagian pesisir menjadi terganggu.  Bahkan pendangkalan laut karena tailing  juga mengancam pelabuhan PT. Freeport Indonesia. Untuk untuk mencegahnya, perusahaan tersebut melakukan penutupan aliran sungai yang telah dimuati oleh limbah tambang, yakni Sungai Yamaima. Penutupan aliran sungai disisi lain menghambat lalu lintas warga lewat sungai.

Melanjutkan kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia dengan metode pembuangan tailing yang ke sungai dan menyebar hingga ke laut akan meningkatkan beban bagi nelayan di sekitar pesisir Kabupaten Mimika yang hidup sebagai nelayan.

Martin Hadiwinata dari KNTI menyatakan “Agar nelayan sekitar pesisir Kabupaten Mimika (khususnya di sekitar Ajkwa) dapat melanjutkan mata pencarian nelayan secara baik dan pemulihan ekosistem laut, maka pembuangan limbah tambang ke sungai dan menyebar ke laut diserukan agar dihentikan.”

Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka menyatakan, “Perlu dilakukan peninjauan dampak lingkungan PT. Freeport Indonesia. Dan bila operasi penambangan terus melakukan pembuangan  limbah tambang ke sungai dan laut, suatu praktek yang ditentang luas oleh organisasi lingkungan internasional, seperti  diserukan untuk dihentikan oleh 40 organisasi lingkungan baru baru ini, maka kegiatan operasi PT. Freeport Indonesia sebaiknya  dimoratorium terlebih dahulu untuk evaluasi menyeluruh dan memberikan waktu bagi lingkungan memulihkan diri dan ekonomi non pertambangan yang lebih lestari seperti parawisata ke Grasberg, dan kehidupan nelayan tradisional bisa berkembang”. ###

 

  • Seruan organisasi internasional menghentikan pembuangan limbah tambang ke laut dan sungai dapat ditemukan pada:

https://earthworksaction.org/publications/call-ban-dumping-mine-waste-oceans-rivers-lakes/

  • Laporan tentang dampak pembuangan imbah tambang PT. Freeport Indonesia, dapat ditemukan pada:

http://aeer.info/en/pub/

 

 

 

 

 

 

Laporan Hasil Rapid Assessment: Persoalan Kesehatan di Desa Tegal Taman Paska Berdirinya PLTU Indramayu I

PENGANTAR

Pencemaran udara adalah faktor resiko yang besar memperburuk kesehatan. Berada di urutan keempat setelah tekanan darah tinggi, resiko karena makanan dan merokok. Diperkirakan terdapat kematian prematur 6.5 juta jiwa karena pencemaran udara. Diantara pencemaran udara yang paling membahayakan adalah partikel halus beserta dengan sulfur oksida, nitrogen oksida, dan ozon yang menyebabkan beragam penyakit.

Salah satu sumber pencemaran udara ini adalah pembangkit listrik tenaga batubara. Laporan ini akan membahas kesehatan terkait dengan pencemaran udara di Desa Tegal Taman, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Di dekat desa Tegal Taman (kurang dari 4 kilometer) terdapat PLTU 1 Sumuradem Indramayu (PLTU Indramayu) . PLTU Indramayu beroperasi sejak tahun 2010. Pengerjaan proyek mulai tahun 2007 oleh kontraktor pelaksana dari konsorsium China National Machinery Industry Corp (SINOMACH), China National Electric Equipment Corp (CNEEC) dan PT. Penta Adi Samudra.

Pembangunan pembangkit listrik ini menggunakan jenis batubara low rank coal. Pendanaan proyek ini berasal dari Consortium of China Construction Bank, konsorsium bank lokal Indonesia dan Anggaran PLN. PLTU 1 Sumuradem Indramayu berdiri diatas lahan seluas 83 Ha berkapasitas 3×330 mega watt (MW).

Terbit pada Desember 2017

Klik untuk baca keseluruhan teks PDF

Click here to read the full english translation in PDF

Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat. 2017. Laporan Hasil Rapid Assessment: Persoalan Kesehatan di Desa Tegal Taman Paska Berdirinya PLTU Indramayu I (Jakarta: AEER)

Laporan: Distopia Pesisir Mimika; Terkepung Lumpur Limbah Tambang PT. Freeport Indonesia

PENGANTAR

Penggunaan barang elektronik, listrik, telekomunikasi, transportasi begitu meluas, dan barang-barang yang menunjang sarana ini menggunakan tembaga. Peradaban manusia meninggalkan zaman batu dan beralih ke zaman perunggu juga berkat penggunaan tembaga. Pada awalnya, manusia menambang tembaga hanya bila kandungannya cukup tinggi di bahan yang diolah, yakni lebih 6%. Sebab peralatan masih sederhana sehingga tidak efesien menambang dan mengolah bijih dengan kandungan tembaga yang lebih rendah itu. Juga kebutuhan akannya tidak seluas pada masa modern. Namun kini, eksploitasi tembaga besar-besaran dilakukan berkat kemajuan teknologi penambangan dan ekstraksi tembaga dan mineral berharga lainnya. Dengan peralatan yang berdaya angkut besar, berdaya eksploitasi besar, penambangan tembaga dilakukan mendukung kehidupan modern yang luas penggunaannya. Bahkan kandungan bijih dibawah 2% ditambah. Hal ini tentu membuat penambangan tembaga menghasilkan limbah tambang lebih banyak per satuan logam tembaga yang dihasilkan. Kerusakan lingkungan yang luas pun terjadi. Dan penambangan tidak membuat kehidupan masyarakat sekitar lokasi penambangan dan lokasi pembuangan limbah tambah menjadi cukup modern sebagaimana di masa purbakala kebudayaan masyarakat mengalami lompatan kemajuan dari zaman batu ke masa perunggu. Kehidupan masyarakat di lokasi penambangan justru tetap terbelakang, hidup dibawah kondisi lingkungan yang memburuk akibat pembuangan limbah tambang. Hal ini perlu menjadi perhatian publik lebih luas, termasuk pemerintah agar kehidupan masyarakat lokal tetap bisa berkembang dengan daya dukung lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dokumentasi ini adalah upaya untuk mendorong perhatian publik dan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat lokal/adat di sekitar lokasi pembuangan limbah tambang PT. Freeport Indonesia.

Terbit pada Februari 2018

Klik untuk baca keseluruhan teks pdf

Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat. 2018. Distopia Pesisir Mimika: Terkepung Lumpur Limbah Tambang PT. Freeport Indonesia  (Jakarta: AEER)

 

Peninjauan Harga Listrik PLTU Batubara Jangan Mengkompromikan Biaya Perlindungan Lingkungan

Pemerintah melalui Direktorat Ketenagalistrikan mengeluarkan surat peninjauan kembali semua harga dalam perjanjian jual beli harga listrik dengan perusahaan pembangkit swasta PLTU (berbahan bakar batu bara) skala besar. Peninjauan ini berlaku bagi pembangkit yang belum memasuki masa konstruksi dan mendapat Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.

Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, hal ini perlu dicermati agar perlindungan lingkungan tidak dikompromikan demi mencapai harga listrik yang murah. Pembangkit listrik batu bara  menghasilkan bahan pencemaran yang tinggi ke udara dan juga menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa bagi warga sekitar pembangkit. Kebijakan di dunia penerbangan yang tidak mengompromikan keselamatan dalam pengusahaan tiket murah, selayaknya jadi model bagi pengelolaan listrik batu bara dalam perlindungan lingkungan hidup.

Penerapan alat kontrol polusi udara di pembangkit listrik batu bara membutuhkan biaya cukup besar, dapat mencapai 25% dari biaya keseluruhan pembangunan pembangkit. Namun perlindungan lingkungan perlu dilakukan khususnya menjaga kesehatan kesehatan warga yang berpotensi terdampak. Penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Aksi Ekologi dan  Emansipasi Rakyat (AEER, 2017)  di daerah dekat sebuah pembangkit listrik batu bara menemukan sebanyak 21 anak-anak mengalami sakit paru berupa bintik paru (lung spot) berdasarkan foto sinar X. Pada tahun 2012, sebanyak 60.000 jiwa di Indonesia meninggal prematur karena pencemaran udara luar ruangan (Laporan IEA 2016). Jumlah ini berpotensi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pembangkit listrik batu bara dari Fast Track Program  tahap 1 dan tahap  2 pada Pemerintahan SBY serta terbaru Program Kelistrikan 35.000 MW Pemerintahan Jokowi yang didominasi oleh batu bara.

 Standar perlindungan udara yang rendah dibanding negara negara kawasan

Dalam tahun terakhir, Indonesia memiliki standar emisi udara PLTU Batubara yang longgar hingga tujuh kali lipat dibanding beberapa negara pengguna batu bara seperti China dan India (Center for Science and Environment, 2016). Juga jauh lebih longgar dibandingkan dengan Jepang, negara maju yang terbanyak mendanai dan mengoperasikan pembangkit listrik batu bara di Indonesia.

Perlu dilakukan perbaikan pengaturan emisi polusi pembangkit listrik batu bara.  Saat ini diatur lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Termal. Pemerintah telah mengkomunikasikan ke organisasi masyarakat sipil sedang melakukan proses revisi pengaturan emisi ini. Revisi peraturan ini diharapkan maju terus tidak terkendala oleh peninjauan harga listrik dari batu bara.

Motif mencari biaya produksi lebih murah  lewat jalan melonggarkan upaya perlindungan hidup, sebagaimana telah terjadi di bidang pertambangan dengan pengeluaran ijin pembuangan limbah tambang ke laut dan daerah aliran sungai, hendaknya tidak dilakukan di bidang energi. Disamping pengetatan  baku mutu emisi juga perlu memperluas pengaturan jenis polusi, yakni merkuri,  karbon dioksida dan ozon permukaan tanah yang belum diatur oleh baku mutu emisi saat ini. Ozon permukaan tanah diperkirakan berkontribusi besar bagi angka kematian dini yang secara total 24.400 jiwa akibat pencemaran udara dari pembangkit listrik batu bara pada tahun 2030 (Jurnal Environmental Science and Technology, 2017).

Pengetatan baku mutu emisi udara akan berdampak pada peningkatan jumlah penangkapan limbah padat (gipsum) yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).   Banyak pembangkit listrik batu bara tidak memiliki perizinan dan  pengelolaan baik atas B3 dari sisa pembakaran. Karenanya, pengetatan aturan emisi perlu sejalan dengan pembenahan aturan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 di pembangkit listrik batu bara.

Pemantauan dan Keterbukaan Informasi

Praktik penghematan biaya operasi pembangkit listrik dengan mengabaikan pengelolaan lingkungan diungkapkan oleh laporan Centre for Science and Environment (CSE 2016) di India. Mencegah agar hal ini tidak terjadi di Indonesia, maka keterbukaan informasi pemantauan lingkungan perlu diperbaiki. Data pemantauan berkelanjutan atas emisi PLTU Batubara serta neraca limbah B3 yang membahayakan bagi kesehatan publik sebaiknya dikategorikan sebagai informasi yang bisa diakses publik sehingga pemantauan dapat dilakukan.

[Siaran Pers] Mengecam  Penerapan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bias Kelas Ekonomi Untuk Pengembangan Kelistrikan

Jakarta (11 September 2011) Pemerintahan Jokowi selama ini gencar dalam pembangunan pembangkit listrik. Bahkan rakyat dipaksa menjual tanah untuk pengadaan proyek ini menggunakan Undang-undang no 2 tahun Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sebagai contoh, petani di Batang, Jawa Tengah,  tidak hendak melepaskan sawah pertaniannya untuk proyek listrik 2×1000 MW. Namun Pemerintahan Jokowi mendorong proyek yang sempat terkendala selama dua tahun soal pembebasan proyek. Tentara dan kepolisian dikerahkan agar warga melepaskan tanahnya.  Mekanisme yang kerap dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru diberlakukan, yakni pengembang proyek mengalokasikan duit ganti rugi ke pengadilan untuk diakses warga. Sementara itu, proyek tetap dijalankan.

Pemaksaan penjualan tanah untuk kelistrikan juga terjadi di Cirebon.  Umumnya, proyek kelistrikan ini adalah pembangkit listrik batubara, sumber energi yang memiliki daya rusak lingkungan berupa pencemaran udara, air dalam skala luas.

Namun penerapan Undang-undang No 2 tahun 2012  tidak berlaku bagi semua kelompok. Hanya berlaku bagi kelompok kelas bawah yang bermata pencarian sebagai petani dan nelayan.

Pembangunan listrik energi terbarukan menggunakan tenaga angin di Pantai Samas, yang terletak  antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo terancam batal dibangun. Proyek pembangkit listrik tenaga energi terbarukan ini sendiri telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015.  Proyek ini pun telah dimuat dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) yang dibuat oleh PLN.  Rencananya akan ada 20 sampai 25 titik kincir angin di sepanjang kurang lebih 10 kilometer dari Pantai Samas sampai Sungai Progo secara keseluruhan mencapai kapasitas 50 MW. Salah satu kendala pembangunan proyek ini adalah persoalan tanah yang sebagian besar merupakan tanah kesultanan.

Dengan demikian, pemerintahan Jokowi menerapkan Undang-undang No 2 tahun 2012 hanya kepada kelompok kelas bawah. Tidak kepada kelompok elit seperti Kesultanan Jogyakarta. Padahal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui kepemilikan pribadi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal Pasal 28H  yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-sewenang oleh siapapun.”

Dengan kejadian ini, Pemerintahan Jokowi seharusnya menghentikan kebijakan sepihak pengadaan tanah untuk kepentingan investasi, termasuk investasi kelistrikan. Dan kembali harus menerapkan proses free prior informed and consent secara konsisten bagi warga pemilik tanah dan warga yang terdampak. Warga memliki veto atas pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, pemerintah dan pelaksana proyek mengedepankan proses pemberian informasi yang lengkap tentang dampak proyek ke depan, dialogis tidak mengikutsertakan aparat bersenjata negara, dan bila warga pada akhirnya menyatakan sikap menolak proyek, maka sikap tersebut harus dihormati. Menghentikan proses jual paksa yang telah terjadi di beberapa proyek infrastruktur kelistrikan.

Khusus untuk pengembangan energi terbarukan di Samas, seharusnya kesultanan merelakan tanah kesultanan untuk pengembangan energi terbarukan. Sebab dengan menolak pengembangan proyek ini, berarti kesultanan mendapatkan listrik berbahan fosil dimana kesehatan masyarakat disekitar pembangkit telah lama mengalami penurunan, sebagaimana terjadi di Indramayu, Cilacap.

Sangat disayangkan, kesultanan ambisius mendorong proyek memiliki daya rusak lingkungan besar seperti tambang besi di Kulonprogo, dan mengganggu ruang hidup rakyat seperti proyek Bandara di Kulonprogo, namun menghambat proyek pembangunan energi terbarukan. Proyek energi energi terbarukan di Samas adalah langkah baik untuk mengurangi biaya kesehatan warga di sekitar wilayah pembangkit listrik bahan bakar batubara. (selesai)

Kontak media:

Pius Ginting, aeermail@gmail.com, Kordinator Perkumpulan AEER

(Dikoreksi pada 13 September 2017, “kata kalian” menjadi “kata lain”. Terima kasih)

[Siaran Pers] Harga Batubara Naik, Pemerintah Perlu Naikkan Persentase Tarif Ekspor Untuk Pembangunan Energi Terbarukan

Jakarta (21 Agustus 2017) Harga Batubara kembali naik,  pada Agustus 2017, harga acuan batubara yang ditetapkan Kementerian ESDM sebesar USD 83,97. Harga batubara bara dalam satu tahun terakhir relatif tinggi dibandingkan dengan harga terendah yang pernah tercatat yakni USD 50,92 pada Februari 2016. Kenaikan harga ini telah mendorong peningkatan produksi batubara dan ekspor batubara. Pemerintah telah mengubah target produksi batubara 2017 menjadi 470 juta ton. Target ini lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam RPJM yakni 413 juta ton untuk tahun 2017. Selanjutnya target produksi tahun 2018 adalah 406 juta ton, dan tahun 2019 sebanyak 400 juta ton. Semangat pemerintahan Jokowi seperti tertuang dalam dalam dokumen Nawacita adalah pengurangan ekspor batubara.

Pemuatan batubara ke tongkang di Sungai Mahakam

Perkembangan ini baik bagi peningkatan pendapatan pemerintah, ekspor batubara dikenakan pajak penghasilan 1.5%.

Namun kenaikan harga batubara dapat membuat kebijakan energi Indonesia kian terjebak dalam skenario energi batubara yang polutif, dan menghambat pengembangan energi terbarukan. Keuntungan perusahaan batubara  akan menjadi peningkatan modal bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga batubara. Sejak harga batubara rendah, strategi bisnis batubara adalah mengintegrasikan tambang produksi batubara dengan pembangunan pembangkit listrik batubara di dalam negeri.

Keberadaan pembangkit listrik milik perusahaan tambang batubara dilihat oleh pelaku industri batubara memastikan kelancaran keuntungan ditengah harga ekspor batubara yang fluktuatif. Harga jual listrik di dalam negeri relatif stabil karena perusahaan pembangkit dan pemerintah diikat dengan perjanjian jual beli listrik (PBJL/PPA) untuk  jangan panjang (25-50 tahun).

Hal ini membuat Indonesia terperangkap  dalam kebijakan energi batubara yang polutif Masyarakat di sekitar pembangkit listrik batubara menjadi korban langsung pencemaran dari batubara. Sebagaimana ditemukan oleh Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) bersama jaringan dalam penelitiannya tentang kesehatan anak-anak dan masyarakat di sekitar pembangkit listrik yang dilakukan pada tahun 2017 ini. Dan media juga melaporkan masyakar di Aceh Barat mengalami pencemaran parah debu batubara  dari PLTU Nagan Raya. Debu yang masuk ke rumah menutupi semua perlengkapan dalam rumah. International Energy Agency memperkirakan terjadi 70.000 kematian dini pada tahun 2015 akibat pencemaran udara, salah satunya karena pembangkit listrik  batubara.

Pemborosan biaya dalam jangka panjang juga terjadi  akibat pembangkit listrik batubara, seperti yang diungkapkan oleh laporan IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) . Diperkirakan pemborosan terjadi akibat kelebihan produksi listrik batubara sebanyak USD 16,2 milyar pada periode 2017-2026.

Penghematan biaya dapat terjadi jika pemerintah mengantisipasi penurunan energi terbarukan. Dan melakukan pengembangan energi terbarukan. Laporan IEEFA memperlihatkan tren penurunan teknologi energi terbarukan, sehingga harga listrik dari pembangkit surya akan lebih rendah dari harga produksi listrik rata-rata sebelum tahun 2022. Namun ruang untuk pengembangan energi terbarukan ini telah tertutup dengan dominasi energi batubara.

Inisiatif pengembangan energi terbarukan telah dilakukan beberapa perusahaan tambang batubara. Namun jumlah investasi di sektor ini lebih kecil dibandingkan dengan investasi di sektor batubara, umumnya kurang dari 5%.  Nilai penyusutan aset dari perusahaan tambang batubara lebih lambat dan cenderung ekspansi investasi saat harga naik. Dengan begitu, pengembangan energi terbarukan menjadi ancaman bagi pasar listrik dari batubara.

Pemerintah perlu melakukan inisiatif untuk melakukan pengembangan energi terbarukan untuk melindungi lingkungan yang sehat bagi warga (hak atas lingkungan yang sehat telah digariskan dalam UUD 1945 Perubahan).  Pengembangan energi terbarukan juga membuka lapangan kerja baru, mempertimbangkan PHK massal yang kerap terjadi di sektor tambang batubara karena harga fluktuatif.

Dan sumber pembiayaan pengembangan energi terbarukan  dapat diperoleh pemerintah dengan meningkatkan persentase pajak atas ekspor batubara di tengah harga yang naik saat ini.

Kontak Media

Pius Ginting, 081293993460

 

Pemerintah Harus Hentikan Anak-anak Jadi Korban Pencemaran Udara Proyek Pembangkit Listrik Batubara

Siaran Pers AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat)

Jakarta (24 Juli 2017) Pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi korban pencemaran udara dari proyek pembangkit listrik batubara. Perkumpulan AEER bersama dengan jaringan sedang melakukan dokumentasi dampak pencemaran udara bagi anak-anak di sekitar pembangkit listrik batubara. AEER mendapatkan beberapa kejadian anak-anak yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akibat pencemaran udara oleh pembangkit listrik. Diantaranya harus menjalani proses pengobatan selama enam bulan ke dokter spesialis.

Pencemaran udara akibat pembangkit listrik batubara telah menjadi hal yang lazim diketahui oleh industri pembangkit listrik. Salah satu AMDAL perusahaan pembangkit listrik menyebutkan, “kualitas udara yang buruk akan berdampak pula terhadap kesehatan masyarakat serta flora yang berada di sekitar kegiatan. Gangguan pada manusia akan ditandai dengan gejala ISPA (gangguan saluran pernafasan bagian atas)”.

Juga menyebutkan, “masyarakat yang terpapar oleh debu akan menghirup debu, sehingga debu masuk ke alveoli. Menumpuknya debu pada paru-paru akan menimbulkan penyakit yang disebut pneumoconiosis.

 Berdasarkan studi AEER atas AMDAL perusahaan pembangkit listrik batubara, terdapat perusahaan yang mengeluarkan bahan pencemar batubara mengakibatkan kualitas udara ambien (sekitar lokasi) melebihi ketentuan yang diperbolehkan.  Bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik batubara umumnya adalah debu partikel halus yang menurut keterangan dokter sangat berbahaya bagi pembuluh darah jantung dan paru karena ukurannya yang sangat kecil sehingga dapat masuk ke pembuluh darah dari jantung dan paru-paru. Selain itu, bahan pencemaran lainnya adalah sulfur oksida, dalam proses di udara menjadi pembentuk partikel halus. Demikian juga halnya dengan nitrogen oksida yang dihasilkan oleh pembakaran bersuhu tinggi (lebih dari 1000oC).

Anak-anak adalah kelompok paling rentan dari pengaruh pencemaran udara yang diakibatkan oleh pembangkit listrik batubara. Bersama dengan kelompok usia lanjut dan yang mempunyai riwayat sakit jantung dan paru.

Karenanya, pemerintah perlu membatasi pembangkit listrik batubara, dan membatasi usia pembangkit tidak lebih dari 20 tahun, dan menghentikan operasi pembangkit listrik yang sudah lebih dari 20 tahun. Dan terhadap pembangkit listrik batubara yang telah ada, pemerintah perlu membuat aturan agar semua pembangkit menggunakan teknologi terbaik yang ada untuk pencegahan pencemaran udara. Dan perusahaan diharuskan mendirikan stasiun pemantau udara di lokasi-lokasi pemukiman warga dimana anak-anak tinggal, dan melakukan transparansi hasil pemantauan udara secara reguler kepada masyarakat yang terdampak. (selesai).

Sebanyak 210.800 Warga Indonesia Meninggal Per Tahun Karena Pencemaran Udara. Segera Beralih ke Energi Bersih

Lembaga kesehatan dunia WHO telah mengeluarkan laporan World Health Statistic 2017.  Dalam laporan tersebut, WHO menyebutkan, secara total kematian akibat pencemaran udara adalah 6.7 juta kematian pada tahun 2012. Ini merupakan 11.6% dari kematian global. Dari jumlah ini, sebanyak 4.3 juta adalah mati karena pencemaran udara dalam rumah. Dan sebanyak 3 juta mati karena pencemaran di luar rumah.

Untuk Indonesia, tercatat angka kematian karena pencemaran udara 85 dari 100.000 penduduk pada tahun 2012. Dengan begitu, terdapat 210.800 kematian seluruh Indonesia pada tahun tersebut akibat pencemaran udara.

Dari total 210.800 kematian ini, 165.000 akibat pencemaran udara dalam rumah. Dalam kategori ini, Indonesia berada pada urutan nomor 3 setelah China dan India mencatat kematian terbanyak. Selebihnya, yakni 45.800 meninggal karena pencemaran udara di luar rumah.

Jumlah kematian ini sangat memprihatinkan. Dan berpotensi besar bertambah jika pemerintah tidak mengurangi sumber penyebabnya.

Sumber penyebab pencemaran udara dalam rumah tangga umumnya karena penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar. Dengan begitu, pemerintah perlu memperkenalkan energi yang lebih bersih, khususnya di daerah daerah yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Sementara itu, sumber pencemaran udara di luar rumah terutama adalah kendaraan bermotor dan pembangkit listrik batubara.

Pius Ginting, aktivis AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari kematian karena pencemaran udara, kebijakan energi pemerintahan Jokowi yang menempatkan batubara sebagai pembangkit listrik yang kian dominan setiap tahun, yakni dari 53% pada tahun 2014 naik menjadi 56% pada tahun 2015, perlu diubah dengan segera menempatkan energi terbarukan sebagai sumber energi utama. Biaya listrik energi terbarukan kini lebih murah dari energi fosil di beberapa negara dan aman bagi kesehatan warga.

 

 

 

 

Pemerintah Perlu Pastikan Pertanggungjawaban Dampak Kerusakan Lingkungan Tambang Freeport Sebelum Divestasi atau Produksi Lanjut

[Siaran Pers]

 

Jakarta (7 April 2017) Pemerintah Indonesia masih berlarut-larut ingin menegakkan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yakni agar Kontrak Karya Freeport yang dibuat pada tahun 1991. Salah satunya adalah ketentuan tentang divestasi.

Gambar latar belakang. Hutang mangrove yang meranggas di tempat pembuangan tailing PT. Freeport Indonesia

 

Namun disayangkan proses renegosiasi ini berjalan dengan elitis, tidak mengikutsertakan kelompok masyarakat yang terdampak di Freeport. Sebagaimana telah dituntut oleh masyarakat Papua yang terdampak negatif oleh pertambangan PT.Freeport Indonesia. Masyarakat Adat Independen dari Papua lewat perwakilannya Roni Nakiaya menyatakan pemerintah Indonesia sebaiknya menghentikan dulu kegiatan tambang PT. Freeport Indonesia lalu melakukan evaluasi menyeluruh.

Arkilaus Baho, peneliti Yayasan PUSAKA menyatakan kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia telah mengepung dan mempersempit ruang hidup masyarakat  Papua yang berada di sekitar wilayah tambang emas terbesar di dunia tersebut.  Kegiatan penambangan di atas ketinggian 4.000 meter diatas sumber air Aghawagon-Otomona-Ajkwa telah menimbulkan gangguan bagi masyarakat di bagian bawah penambangan. Dari 1.3 milyar metrik ton bijih tembanga yang digali antara tahun 1987-2014, hanya 1-1.5% mineral yang dianggap bernilai, selebihnya sebanyak 97% dibuang ke sistem air Ajkwa. Akibat kegiatan penambangan Freeport Indonesia antara tahun 1987 2014, seluas 138 km2 hutan, mangrove and lahan pertanian telah kehilangan vegetasi.

Pembuangan limbah tambah lebih dari 120.000 ton per hari ke Sungai Ajkwa telah membuat daerah muara sungai dan pesisir mengalami timbunan logam berat. Tumpukan material halus tersuspensi telah meningkat empat kali lipat hingga ke 10 km Laut Arafura.

Sejak tahun 1998, kosentrasi material tersuspensi yang mengandung logam berat ini lebih dari 40 g/m3, tingkat konsentrasi yang secara langsung mematikan tumbuhan air dan mempengaruhi siklus reproduksi binantang tak bertulang belakang dan ikan. Aturan pemerintah Australia bagi konsentasi material tersuspensi di sungai dataran rendah dan bagian kuala dan muara adalah  20 g/m3 untuk mempertahankan kehidupan perairan yang sehat.

Pius Ginting, Kordinator AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan mengingat dampak lingkungan yang telah terjadi secara intensif dan luas ini, maka saatnya kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia ditinjau ulang. Moratorium produksi untuk memulihkan daya dukung alam menjadi penting. Dan sebelum mengambil alih saham PT.Freeport Indonesia, pemerintah Indonesia sebaiknya memperjelas pertanggungjawaban kerusakan lingkungan dan dampaknya yang telah terjadi sejak tambang ini beoperasi hingga kini. Sehingga ke depan tidak ada penghindaran dari pertanggungjawaban kerusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat terdampak langsung dan ekosistem.

 

Kontak media:

Pius Ginting, Kordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), 081293993460

Arkilaus Baho , Peneliti Yayasan PUSAKA,

 

Catatan buat redaksi:

Semua data kuantitatif dalam siaran pers ini menggunakan hasil penelitian Michael Alonzo yang telah dipublikasikan di jurnal Nature, 11 Oktober 2016