Lebih dari 260 kelompok Masyarakat Sipil meminta Otoritas Cina untuk Memastikan bahwa Bantuan Keuangan Covid-19 Tidak Ditargetkan untuk Proyek-proyek Berbahaya


.Aksi buruh Weda Bay Nickel (PT.IWIP) pada 1 Mei 2020. Salah satu tuntutan buruh adalah terkait dengan penanganan Covid 19 , keharusan isolasi tanpa mendapatkan upah. Sumber foto: Forum Perjuangan Buruh Halmahera Tengah        

Pada tanggal 29 April 2020 lebih dari 260 kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia menyerukan kepada pemerintah Cina untuk memastikan bahwa bantuan keuangan terkait COVID-19 untuk proyek-proyek Belt and Road yang sedang berjalan hanya mengalir ke investasi luar negeri berkualitas tinggi yang memenuhi kriteria ketat tertentu, dan menghindari bail out proyek yang sudah terperosok dalam risiko lingkungan, sosial, keanekaragaman hayati, iklim, atau keuangan sebelum COVID-19 dimulai.

Pada bulan Februari 2020, Kementerian Perdagangan Cina dan China Development Bank (CDB) bersama-sama mengeluarkan pemberitahuan menciptakan mekanisme untuk mengarahkan keuangan ke proyek-proyek Belt and Road yang telah terkena dampak pandemi COVID-19. Pemberitahuan tersebut menginstruksikan departemen perdagangan lokal dan perusahaan milik negara untuk mengumpulkan informasi tentang proyek-proyek luar negeri yang terkena dampak wabah, dan meneruskan informasi ini ke CDB, yang akan mempertimbangkan memberikan bantuan keuangan. Yang terpenting, pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa proyek-proyek yang “berkualitas tinggi”, “sesuai dengan hukum”, dan memiliki “risiko yang dapat dikendalikan” dapat memenuhi syarat untuk menerima bantuan keuangan terkait COVID-19.

Dalam pernyataan itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil menyoroti 60 proyek yang disponsori oleh Cina di bidang pertambangan, pulp dan kertas, tenaga air, infrastruktur, bahan bakar fosil, dan sektor-sektor lain yang tidak memenuhi kriteria ini, dan menetapkan sepuluh prinsip khusus yang jika ada dapat membantu memastikan bahwa proyek “berkualitas tinggi”. Ini termasuk memastikan penilaian dampak lingkungan yang kredibel dan kuat, memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari orang-orang yang terkena dampak, berkomitmen untuk tidak berdampak pada area keanekaragaman hayati utama, dan memastikan keselarasan dengan norma-norma internasional dan praktik terbaik dan kebijakan China’s green finance policies, diantara yang lain.

Ketika dunia terus menanggapi krisis COVID-19, ekonomi mengalami kontraksi, pengangguran meningkat, dan proyek-proyek pembangunan utama terhenti. Ketika kita menemukan cara untuk mengelola krisis dan mulai mengatasi kerugian yang disebabkan oleh pandemi ini, para pelaku pembangunan Cina dan global perlu secara serius mempertimbangkan bagaimana investasi berkualitas rendah, investasi berisiko tinggi tidak hanya mendorong dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, iklim, dan keanekaragaman hayati, tetapi juga dapat memfasilitasi penyebaran penyakit, sebagai konsekuensi dari perambahan pada ekosistem yang tidak terganggu.

Dalam dunia pasca COVID-19, para pelaku global perlu mengambil langkah-langkah yang lebih kuat dan tegas untuk menstabilkan dan merevitalisasi ekonomi global dengan cara yang aman secara ekologis, berorientasi pada manusia, dan berkelanjutan, dan memastikan bahwa setiap bantuan keuangan terkait COVID-19 dialokasikan untuk proyek dan investasi yang didukung penuh dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal, selaras dengan standar internasional dan praktik terbaik, dan melestarikan ekosistem dunia kita yang semakin rapuh.

(Daftar  260 organisasi  dan 60 proyek yang seharusnya tidak didukung akan segera ditampilkan  )

Fokus Presiden Jokowi Periode Dua Pembangunan SDM Unggul Diuji di Jalur Suralaya-Salira-Terate Banten

Anak sekolah dasar di Desa Salira dengan latar belakang PLTU Batubara Suralaya.. PLTU Salira terletak lebih dekat disamping sekolah ini.

Presiden Jokowi dalam sebuah pidatonya menyatakan prioritas periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan SDM unggul. Presiden menyatakan kualitas SDM dimulai dari dalam kandungan, sehingga tidak boleh ada lagi lahir kerdil (stunting). Kesehatan ibu dan anak menjadi kunci terutama sampai umur 7-8 tahun yang merupakan umur emas.

Pembangunan SDM unggul ini tidak akan terpenuhi bila warga tinggal di lingkungan penuh polusi. Salah satu daerah yang penuh polusi adalah Banten, khususnya sepanjang jalur Merak, Suralaya, Salira, Pulo Ampel, Bojonegara dan Kramat waktu.

Di jalur ini terdapat PLTU Batubara Suralaya dengan 5 cerobong aktif mengeluarkan polusi udara yang kasat mata. PLTU ini menyediakan listrik bagi kota Jakarta dan sekitarnya. Namun dampak polusi udara menggelayuti wilayah sekitar. PLTU Batubara lainnya yang telah beroperasi adalah PLTU Salira, PLTU Merak Energi. Sementara yang akan beroperasi adalah PLTU Jawa 7 (2×991 MW), yakni pada bulan Oktober 2019. Oleh media PLTU ini disebut sebagai kado pelantikan Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya.

Jejeran pembangkit listrik dan industri kimia di sisi jalan, kegiatan penambangan tanah dan batu di gunung sebelahnya membuat kualitas udara ambiens sangat buruk. Daun-daun pohon sepanjang jalan tertutup debu, hingga poster sisa kampanye wajah politisi pun tertutup debu.  

Sejumlah taman kanak-anak dan sekolah dasar terdapat di daerah yang penuh polusi udara ini. Dari SD Negeri Salira, tampak udara kotor yang keluar dari cerobong PLTU Suralaya jelas terlihat . Jalur Suralaya-Salira-Terate dilalui oleh orang tua beserta anaknya antar jemput ke sekolah menggunakan sepeda motor mengakibatkan terpapar polusi udara yang sangat menghawatirkan. Seorang tenaga kesehatan di daerah ini dalam perbincangan dengan staf Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan dia membeli mobil karena mengantar anaknya ke sekolah sehingga terhindar dari polusi udara yang parah, bukan karena alasan prestise sosial.

Udara kotor ini mengandung partikel halus PM 2.5, SOx, NOx yang berbahaya bagi kesehatan paru, jantung khususnya anak-anak dan usia lanjut. Bahan polusi lainnya adalah merkuri yang menyebabkan gangguan terhadap  jaringan otak anak-anak yang masih berkembang sehingga menurunkan kemampuan belajar.

PLTU Suralaya mengeluarkan polusi terletak di Jalan raya Suralaya-Salira-Terate

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, bayi yang dilahirkan dari ibu yang pada masa mengandung terpapar polusi udara lebih berpeluang lahir prematur dan berat badan rendah. Berat badan rendah bayi yang baru lahir merupakan faktor utama penyebab kekerdilan (stunting).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, bayi yang dilahirkan dari ibu yang pada masa mengandung terpapar polusi udara lebih berpeluang lahir prematur dan berat badan rendah.


Polusi udara yang telah parah di Jalur Suralaya-Salira-Terate, lokasi PLTU besar pemasok listrik Jakarta dapat dimitigasi dengan penghentian operasi (phasing out) pembangkit listrik yang kontrol polusinya buruk, seperti Suralaya; penerapan kontrol polusi menggunakan standar internasional –dapat mengacu kepada standar kontrol polusi negara Cina yang lebih ketat untuk PLTU Jawa 7 (dimiliki mayoritas oleh Shenhua Gouhua); dan penghentian penambahan pembangkit PLTU Batubara di jalur tersebut (rencana ekspansi PLTU Suralaya, Salira, Terate).

Anak-anak Desa Terate bermain dengan latar belakang PLTU Jawa 7 yang akan beroperasi Oktober 2019

Disamping itu, kegiatan penambangan dan lalu lintas truk pengangkut material perlu dibatasi sepanjang jalur ini agar desa-desa dan sekolah berada sepanjang jalur ini tidak terpapar oleh polusi udara.

Komitmen pembangunan SDM unggul pemerintahan Jokowi diuji dengan pengurangan polusi udara dari PLTU Batubara, pertambangan, industri dan lalu lintas di jalur Suralaya, Terate, Salira agar anak-anak di jaur ini tidak dikorbankan demi pemenuhan listrik dan produk lainnya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. 

Untuk Tingkatkan Keandalan Listrik Jawa-Bali, Tingkatkan Pasokan Energi Terbarukan

Anak-anak sedang bermain dengan latar belakang PLTU Jawa 7 yang sedang konstruksi, dijadwalkan beroperasi Oktober 2019. PLTU disebut memperkuat kehandalan jaringan transmisi Jawa Bali, khususnya di bagian barat

Pemerintah dan PLN perlu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Jawa Bali dengan menambah ketersediaan energi terbarukan. Dalam kasus terjadinya kegagalan dalam jaringan listrik yang mengakibatkan  pemadaman listrik pada 4 Agustus 2019, PLTU terbukti tidak dapat merespon dengan cepat, perlu waktu 6-8 jam agar PLTU dapat beroperasi normal setelah terlepas dari sistem jaringan.

Disayangkan, respon PLN dan pemerintah atas terjadinya padam listrik ini adalah dengan memperkuat PLTU. Diantaranya mengedepankan PLTU Jawa 7  dengan kapasitas 2 x 991 MW yang dijadwalkan beroperasi pada Oktober 2019 sebagai jalan keluar mengantisipasi kejadian yang sama. Solusi ini tidak mempertimbangkan ketidakadilan yang terjadi bagi warga yang berada di sekitar PLTU, yang menerima dampak negatif seperti penurunan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara dari PLTU serta nelayan kecil yang terganggu ruang tangkapnya akibat wilayah tangkap mereka di laut telah berubah menjadi lokasi pelabuhan khusus batu bara dan lokasi PLTU Jawa 7. Disamping itu, dominasi pembangkit batu bara membuat respon padam listrik menjadi lambat karena PLTU memerlukan waktu yang lama agar dapat kembali beroperasi normal.

Solusi jangka panjang lain yang ditawarkan adalah kembali melanjutkan pembangunan transmisi HVDC (High Voltage DC) Sumatera Jawa. Konsekuensi jaringan ini adalah menambah PLTU Mulut Tambang di daerah Sumatera Selatan. PLTU Mulut Tambang menciptakan daya lingkungan buruk bagi warga di lokasi pembangkit, karena mereka dampak lingkungan dari kegiatan penambangan (banjir, pengalihan sungai, debu tambang) dan sekaligus dampak dari PLTU (pencemaran udara, kebisingan). PLTU Mulut Tambang menyebabkan gangguan terhadap lahan pertanian dan kebun karet warga di Muara Enim.

Kebun karet warga di dekat PLTU Mulut Tambang Gunung Raja. Pohon berubah menjadi warna hitam, dan hasil karet menjadi berkurang
Tempat penampungan air hujan di salah satu rumah warga di Desa Gunung Raja, Muara Enim. Dasar penampungan berisi endapan yang berasal dari kegiatan PLTU Batubara dan tambang batubara yang berjarak kurang 1,1 km dari rumah ini.

Ketidakadilan ekologi bagi pemenuhan listrik Jawa Bali dengan mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan warga di sekiter PLTU Mulut Tambang harus dihindari, disamping itu, pembangunan HVDC Sumatera Jawa yang dominasi PLTU membuat kontribusi gas rumah kaca meningkat.

Ketidakadilan ekologi bagi pemenuhan listrik Jawa Bali dengan mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan warga di sekiter PLTU Mulut Tambang harus dihindari, disamping itu, pembangunan HVDC Sumatera Jawa yang dominasi PLTU membuat kontribusi gas rumah kaca meningkat.

Keandalan sistem Jawa Bali akan meningkat jika pasokan energi terbarukan di masing-masing daerah/provinsi dikembangkan. Integrasi sistem Jawa Bali membuat fluktuasi ketersediaan energi terbarukan bisa diatasi, misalnya pasokan listrik tenaga angin di pantai Selatan Jawa melambat bisa diatasi dengan optimalisasi PLTS darat maupun terapung yang dibangun di masing-masing provinsi. Dan masing-masing provinsi/daerah bisa memiliki kemandirian energi dan respon pembangkitan yang cepat mengantisipasi kegagalan transmisi antar provinsi.  Dengan ketersediaan teknologi penyimpan listrik skala besar, pembangunan listrik energi terbarukan menjadi kian mungkin skala besar dan rumah tangga.

C02 Atmosfir Tertinggi Dalam 3 Juta Tahun, Pendirian PLTU Batubara China-Indonesia Bertentangan dengan Belt and Road South-South Cooperation Initiative on Climate Change

PLTU Labuan 2×300 MW, milik PLN, didanai sebagaian dengan pinjaman dari Cina dan dibangun oleh China National Machinery & Equipment Export & Import (CMEC)

Salah satu inisiatif yang dijanjikan oleh Presiden China Xi Jinping dalam Forum Belt and Road Initiative adalah implementasi  Belt and Road South-South Cooperation Initiative on Climate Change. Pelaksanaan inisiatif ini dalam bentuk bentuk program lanjutan dalam bentuk pengembangan energi terbarukan dan program rendah  emisi rumah kaca sangat diharapkan dan mendesak. Pada minggu kedua bulan Mei 2019, yakni  dua minggu setelah Belt and Road Forum, sensor di observatorium Hawaii yang melakukan pengukuran konsentrasi gas karbondioksida (C02) atmosfir mencatat bahwa untuk pertama kali dalam waktu 3 juta tahun konsentrasi C02 mencapai 415,26 ppm. Batas aman bagi iklim bumi adalah 300 ppm. Pembakaran batubara adalah salah satu sumber emisi C02.

Diantara 23 proyek kerjasama yang disepakai Indonesia  China dalam Forum Belt and Road Initiative (BRI) terdapat tiga buah proyek PLTU Batubara, yakni PLTU Sulbagut-1 dan Sulut-3 (kerjsama  Powerchina International Group dan PT. Toba Bara Sejahtera), serta  PLTU 2 x 300 MW ( kerja sama antara Indonesia Lumbung Group Co dan Engineering Department of China National Electric (CNEEC)).

Penandatanganan pengembangan proyek-proyek berbasis batubara ini akan mempersulit Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca 29 persen pada tahun 2030.

Toba Bara Sejahtera sendiri sedang dalam proses memperoleh pendanaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)  untuk pembangungan PLTU Sulut-3.  PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) merupakan lembaga terakreditasi untuk mendapat pendanaan mitigasi perubahan iklim dari Green Climate Fund, lembaga pendana proyek pengurangan emisi penyebab pemanasan global dibawah PBB. Selama masa operasi 25 tahun, PLTU ini diperkirakan akan mengeluarkan 22.5 juta CO2.

Proyek ketiga, yakni PLTU 2 x 300 MW kerja sama antara CNEEC dan Indonesia Lumbung Group Co kemungkinan besar akan dibangun di Provinsi Jambi. Pembangunan PLTU batu bara di Provinsi Jambi bukanlah pilihan yang tepat. Jambi memiliki sumber energi terbarukan, di antaranya air. Menurut RUPTL 2019-2028, potensi pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Jambi adalah sebesar 373 MW, sedangkan potensi tenaga air skala besar mencapai 611,7 MW.  Selain dampak pemanasan global, jumlah kecelakaan lalu lintas pengangkutan batu bara cukup banyak di Provinsi Jambi.

Proyek pembangungan PLTU di Indonesia  yang melibatkan Powerchina dan CNEEC telah menimbulkan masalah. Powerchina adalah pemilik saham mayoritas (70%) PLTU Bengkulu melakukan ketidakadilan ganti rugi tanam tumbuh tanaman saat pembebasan lahan berdasarkan ketentuan harga yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu.

Sementara itu, CNEEC sebagai kontraktor pembangunan pembangkit listrik batu bara, PLTU Indramayu, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTU Sumsel-5 dan PLTU Banjarsari juga tak terlepas dari persoalan.

Pada 2011, PLTU Indramayu I berkapasitas 3 x 330 MW resmi beroperasi, warga mengeluhkan dampak berupa pencemaran udara.

Mempertimbangkan kemendesakan mengurangai sumber pemanasan global, sebaiknya Pemerintah Cina dan Indonesia membatalkan proyek pembangunan PLTU yang disepakati dalam Belt and Road Initiative Forum. ***

Provinsi Banten Hendaknya Beralih Ke Energi Terbarukan, Jangan Tertinggal dalam Energi Batubara

Banten, 9 Desember 2018 –PLTU 7 Jawa yang terletak di Kabupaten Serang, Banten, Kecamatan Kramatwatu dan  Bojonegara.

Kecamatan Bojonegara memang terkenal sebagai wilayah Industri yang cukup besar di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang, salah satunya PLTU 7 Jawa yang akan beroperasi pada tahun 2019 nanti. Berbicara kondisi Kecamatan Bojonegara nyatanya cukup unik, secara geografisnya Bojonegara empunyai wilayah gunung dan laut yang bisa menjadi corak produksi masyarakat setempat sebagai nelayan dan petani, namun datanya industrialisasi secara bar-bar membuat ekosistem Bojonegara rusak, corak produksi masyarakat pun berubah dan menyerah terhadap Industri. Apa saja dampak yang ditimbulkan dan fakta lapangan di Kawasan Bojonegara.

REKLAMASI

Perusahaan atau industri yang ada di Bojonegara tidak terlepas adanya reklamasi. Reklamasi dilakukan secara masif, mobilisasi kendaraan untuk mengangkut tanah yang akan digunakan untuk menguruk laut dilakukan secara pagi dan malam. PLTU 7 Jawa yang berkapasitas 2000 MW (Mega Watt) sudah melakukan reklamasi pantai menurut pengakuan warga sebesar 40 Ha.

PERTAMBANGAN

Pertambangan yang nyata terlihat jelas ialah pertambangan bukit atau gunung sebagai penyedia stock tanah untuk reklamasi laut. Dampaknya pun akan terasa nyata mulai dari erosi, rusaknya perairan sampai tidak mampu memberikan pasokan oksigen karena habis terkeruk dan dirusak. Bisa diperkirakan reklamasi akan terus terjadi mengingat pertambangan dengan mengeruk bukit dan gunung masih masif dilakukan oleh pihak tambang.

KESEHATAN

Kesehatan menjadi paling nyata terlihat. Narasumber di daerah tersebut menyatakan, penyakit terbesar yang terjadi dan ada di puskesmas ialah penyakit paru-paru akibat banyak menghirup polusi udara, mulai dari debu jalanan akibat banyaknya kendaraan berat ke industri, debu sisa hasil galian sampai debu akibat sisa limbah udara yang dikeluarkan oleh industri.

Warga setempat masih berpikir bahwa dengan kompensasi dan dana sumbangan yang diberikan industri pada warga setempat cukup untuk mengganti atau biaya berobat, sedangkan menurut narasumber, terkait kesehatan tidak bisa dikompensasi karena kesehatan adalah hal yang mutlak.

EKONOMI KERAKYATAN

Corak produksi masyarakat Bojonegara ialah petani dan nelayan, wilayah yang diapit oleh gunung dan laut menjadi alasan kuat mengapa warga banyak bekerja sebagai sebagai petani dan nelayan.

Namun corak produksi tersebut sudah hampir-hampir tidak ada, masyarakat harus menyerah dengan menjadi pekerja di industri. Pegunungan yang rusak akibat galian atau pertambangan mengganggu perairan warga, sawah-sawah menjadi tidak produktif, laut yang telah direklamasi pun menghambat nelayan untuk mencari ikan, nelayan sudah susah mencari ikan di pinggir laut. Ekonomi masyarakat pun timpang, dengan kemampuan dan strata pendidikan yang tidak cukup sebagai kualifikasi kerja di industri harus menerima bahwa menjadi pekerja dengan bayaran rendah.

Beginilah kondisi masyarakat Bojonegara, ditambah dengan PLTU 7 Jawa yang beroperasi, dengan kapasitas 2000 MW kelak diperkirakan mengkonsumsi batubara 7 juta ton per tahun.  PLTU Jawa 7 tergolong sangat besar, sehigga lalu lintas kapal pengangkat batubara akan ramai di wilayah perairan nelayan. Selain itu, PLTU ini diperkirakan akan menggunakan air sebanyak 1,9 meter kubik per tahun yang dilepas ke wilayah pesisir.

Dunia sedang gencar dan sibuk terkait perubahan iklim dan dampak gas rumah kaca tetapi Indonesia belum membatasi investasi termasuk investasi dari luar negeri untuk sektor energi yang mengeluarkan gas rumah kaca  yang tinggi, seperti PLTU Jawa 7.

Mentri Keuangan Sri Mulyani  sendiri dalam minggu ini menyatakan, perguruan tinggi harus vokal terhadap isu perubahan iklim. Namun, kenyataan di lapangan di sektor energi, dukungan investasi masih kuat dilakukan terhadap pembangkit listrik batubara.

Memang pemerintah juga harus menyediakan pasokan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia. Namun bukan dengan mendirikan PLTU yang menggunakan energi fosil, apalagi  hanya berpusat di Pulau Jawa saja. Provinsi Banten sudah banyak PLTU yaitu PLTU Suralaya unit 1-7 (34000 MW), PLTU Suralaya Unit 8 (625 MW), PLTU Lestari Banten Energi (670 MW), PLTU Merak Station (120 MW), PLTU Labuan Unit 1-2 (300 MW), PLTU Lontar Unit 1-3 (945 MW) sedangkan dalam perencanaan ialah PLTU Asahimas Chemical (300 MW), PLTU Jawa 7 (2000 MW), PLTU Lontar EXP (315 MW) dan  rencana PLTU Jawa 9 (1000 MW)

 

 

Rio Tinto Harus Bertanggung Jawab Untuk Pemulihan Dampak Tambang Grasberg

Siaran Pers Perkumpulan AEER

Jakarta (28 Mei 2018) Perusahaan tambang internasional Rio Tinto dikabarkan sedang dalam proses negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk keluar dari pertambangan emas, tembaga di Papua sebagai bagian dari rencana pemerintah Indonesia untuk menambah saham di dalam pengelolaan tambang bawah tanah di Papua.

Perkumpulan AEER mendesak Rio Tinto bertanggung jawab untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial yang telah terjadi.

Rio Tinto seharusnya merefleksikan proyek pemulihan lingkungan paska tambang di Holden, Amerika Serikat untuk diterapkan di Papua. Tambang di daerah terpencil di negara bagian Washington, Amerika dengan menguras biaya . Tambang tembaga berlangsung selama 19 tahun (1938-1957) meninggalkan tailing sebanyak 8,5 juta ton  di wilayah seluas 90 acres. Tambang bawah tanah ini  mencemari air tanah dengan lima jenis logam beracun yakni aluminum, cadmium, tembaga dan zinc, mengalir ke Danau Chelan. Pembersihan menghabiskan dana sebanyak 200 juta dollar AS.

Dampak penambangan di Grasberg, Papua harus dihitung sejak keterlibatan Rio Tinto sebagai joint venture PT. Freeport Indonesia sejak tahun 1998. Dengan perkiraan rata-rata harian tailing yang dilepas ke tempat penumpukan sebanyak 200.000 ton per hari, maka dalam periode 1998 hingga 2018 limbah tambang (tailing yang dibuang) adalah sebanyak 1,4 milyar ton. Jumlah ini sebanyak 172 kali dibanding yang tambang Holden.

Lepasnya tailing dari titik penaatan Kelapada Lima dan Pandan Lima  telah menciptakan pendangkalan di bagian pesisir, dan dalam beberapa kejadian,  memiliki total solid suspended diatas baku mutu kegiatan penambangan emas dan tembaga. Juga  beberepa kadar logam berat jauh diatas baku mutu air yang sehat untuk organisme terkait dengan kesehatan manusia, mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (US EPA).

Informasi lebih lanjut dapat menghungi

aeermail[at]gmail.com

 

 

Peninjauan Harga Listrik PLTU Batubara Jangan Mengkompromikan Biaya Perlindungan Lingkungan

Pemerintah melalui Direktorat Ketenagalistrikan mengeluarkan surat peninjauan kembali semua harga dalam perjanjian jual beli harga listrik dengan perusahaan pembangkit swasta PLTU (berbahan bakar batu bara) skala besar. Peninjauan ini berlaku bagi pembangkit yang belum memasuki masa konstruksi dan mendapat Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.

Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, hal ini perlu dicermati agar perlindungan lingkungan tidak dikompromikan demi mencapai harga listrik yang murah. Pembangkit listrik batu bara  menghasilkan bahan pencemaran yang tinggi ke udara dan juga menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa bagi warga sekitar pembangkit. Kebijakan di dunia penerbangan yang tidak mengompromikan keselamatan dalam pengusahaan tiket murah, selayaknya jadi model bagi pengelolaan listrik batu bara dalam perlindungan lingkungan hidup.

Penerapan alat kontrol polusi udara di pembangkit listrik batu bara membutuhkan biaya cukup besar, dapat mencapai 25% dari biaya keseluruhan pembangunan pembangkit. Namun perlindungan lingkungan perlu dilakukan khususnya menjaga kesehatan kesehatan warga yang berpotensi terdampak. Penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Aksi Ekologi dan  Emansipasi Rakyat (AEER, 2017)  di daerah dekat sebuah pembangkit listrik batu bara menemukan sebanyak 21 anak-anak mengalami sakit paru berupa bintik paru (lung spot) berdasarkan foto sinar X. Pada tahun 2012, sebanyak 60.000 jiwa di Indonesia meninggal prematur karena pencemaran udara luar ruangan (Laporan IEA 2016). Jumlah ini berpotensi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pembangkit listrik batu bara dari Fast Track Program  tahap 1 dan tahap  2 pada Pemerintahan SBY serta terbaru Program Kelistrikan 35.000 MW Pemerintahan Jokowi yang didominasi oleh batu bara.

 Standar perlindungan udara yang rendah dibanding negara negara kawasan

Dalam tahun terakhir, Indonesia memiliki standar emisi udara PLTU Batubara yang longgar hingga tujuh kali lipat dibanding beberapa negara pengguna batu bara seperti China dan India (Center for Science and Environment, 2016). Juga jauh lebih longgar dibandingkan dengan Jepang, negara maju yang terbanyak mendanai dan mengoperasikan pembangkit listrik batu bara di Indonesia.

Perlu dilakukan perbaikan pengaturan emisi polusi pembangkit listrik batu bara.  Saat ini diatur lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Termal. Pemerintah telah mengkomunikasikan ke organisasi masyarakat sipil sedang melakukan proses revisi pengaturan emisi ini. Revisi peraturan ini diharapkan maju terus tidak terkendala oleh peninjauan harga listrik dari batu bara.

Motif mencari biaya produksi lebih murah  lewat jalan melonggarkan upaya perlindungan hidup, sebagaimana telah terjadi di bidang pertambangan dengan pengeluaran ijin pembuangan limbah tambang ke laut dan daerah aliran sungai, hendaknya tidak dilakukan di bidang energi. Disamping pengetatan  baku mutu emisi juga perlu memperluas pengaturan jenis polusi, yakni merkuri,  karbon dioksida dan ozon permukaan tanah yang belum diatur oleh baku mutu emisi saat ini. Ozon permukaan tanah diperkirakan berkontribusi besar bagi angka kematian dini yang secara total 24.400 jiwa akibat pencemaran udara dari pembangkit listrik batu bara pada tahun 2030 (Jurnal Environmental Science and Technology, 2017).

Pengetatan baku mutu emisi udara akan berdampak pada peningkatan jumlah penangkapan limbah padat (gipsum) yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).   Banyak pembangkit listrik batu bara tidak memiliki perizinan dan  pengelolaan baik atas B3 dari sisa pembakaran. Karenanya, pengetatan aturan emisi perlu sejalan dengan pembenahan aturan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 di pembangkit listrik batu bara.

Pemantauan dan Keterbukaan Informasi

Praktik penghematan biaya operasi pembangkit listrik dengan mengabaikan pengelolaan lingkungan diungkapkan oleh laporan Centre for Science and Environment (CSE 2016) di India. Mencegah agar hal ini tidak terjadi di Indonesia, maka keterbukaan informasi pemantauan lingkungan perlu diperbaiki. Data pemantauan berkelanjutan atas emisi PLTU Batubara serta neraca limbah B3 yang membahayakan bagi kesehatan publik sebaiknya dikategorikan sebagai informasi yang bisa diakses publik sehingga pemantauan dapat dilakukan.

Pemerintah Harus Hentikan Anak-anak Jadi Korban Pencemaran Udara Proyek Pembangkit Listrik Batubara

Siaran Pers AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat)

Jakarta (24 Juli 2017) Pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi korban pencemaran udara dari proyek pembangkit listrik batubara. Perkumpulan AEER bersama dengan jaringan sedang melakukan dokumentasi dampak pencemaran udara bagi anak-anak di sekitar pembangkit listrik batubara. AEER mendapatkan beberapa kejadian anak-anak yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akibat pencemaran udara oleh pembangkit listrik. Diantaranya harus menjalani proses pengobatan selama enam bulan ke dokter spesialis.

Pencemaran udara akibat pembangkit listrik batubara telah menjadi hal yang lazim diketahui oleh industri pembangkit listrik. Salah satu AMDAL perusahaan pembangkit listrik menyebutkan, “kualitas udara yang buruk akan berdampak pula terhadap kesehatan masyarakat serta flora yang berada di sekitar kegiatan. Gangguan pada manusia akan ditandai dengan gejala ISPA (gangguan saluran pernafasan bagian atas)”.

Juga menyebutkan, “masyarakat yang terpapar oleh debu akan menghirup debu, sehingga debu masuk ke alveoli. Menumpuknya debu pada paru-paru akan menimbulkan penyakit yang disebut pneumoconiosis.

 Berdasarkan studi AEER atas AMDAL perusahaan pembangkit listrik batubara, terdapat perusahaan yang mengeluarkan bahan pencemar batubara mengakibatkan kualitas udara ambien (sekitar lokasi) melebihi ketentuan yang diperbolehkan.  Bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik batubara umumnya adalah debu partikel halus yang menurut keterangan dokter sangat berbahaya bagi pembuluh darah jantung dan paru karena ukurannya yang sangat kecil sehingga dapat masuk ke pembuluh darah dari jantung dan paru-paru. Selain itu, bahan pencemaran lainnya adalah sulfur oksida, dalam proses di udara menjadi pembentuk partikel halus. Demikian juga halnya dengan nitrogen oksida yang dihasilkan oleh pembakaran bersuhu tinggi (lebih dari 1000oC).

Anak-anak adalah kelompok paling rentan dari pengaruh pencemaran udara yang diakibatkan oleh pembangkit listrik batubara. Bersama dengan kelompok usia lanjut dan yang mempunyai riwayat sakit jantung dan paru.

Karenanya, pemerintah perlu membatasi pembangkit listrik batubara, dan membatasi usia pembangkit tidak lebih dari 20 tahun, dan menghentikan operasi pembangkit listrik yang sudah lebih dari 20 tahun. Dan terhadap pembangkit listrik batubara yang telah ada, pemerintah perlu membuat aturan agar semua pembangkit menggunakan teknologi terbaik yang ada untuk pencegahan pencemaran udara. Dan perusahaan diharuskan mendirikan stasiun pemantau udara di lokasi-lokasi pemukiman warga dimana anak-anak tinggal, dan melakukan transparansi hasil pemantauan udara secara reguler kepada masyarakat yang terdampak. (selesai).

Sebanyak 210.800 Warga Indonesia Meninggal Per Tahun Karena Pencemaran Udara. Segera Beralih ke Energi Bersih

Lembaga kesehatan dunia WHO telah mengeluarkan laporan World Health Statistic 2017.  Dalam laporan tersebut, WHO menyebutkan, secara total kematian akibat pencemaran udara adalah 6.7 juta kematian pada tahun 2012. Ini merupakan 11.6% dari kematian global. Dari jumlah ini, sebanyak 4.3 juta adalah mati karena pencemaran udara dalam rumah. Dan sebanyak 3 juta mati karena pencemaran di luar rumah.

Untuk Indonesia, tercatat angka kematian karena pencemaran udara 85 dari 100.000 penduduk pada tahun 2012. Dengan begitu, terdapat 210.800 kematian seluruh Indonesia pada tahun tersebut akibat pencemaran udara.

Dari total 210.800 kematian ini, 165.000 akibat pencemaran udara dalam rumah. Dalam kategori ini, Indonesia berada pada urutan nomor 3 setelah China dan India mencatat kematian terbanyak. Selebihnya, yakni 45.800 meninggal karena pencemaran udara di luar rumah.

Jumlah kematian ini sangat memprihatinkan. Dan berpotensi besar bertambah jika pemerintah tidak mengurangi sumber penyebabnya.

Sumber penyebab pencemaran udara dalam rumah tangga umumnya karena penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar. Dengan begitu, pemerintah perlu memperkenalkan energi yang lebih bersih, khususnya di daerah daerah yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Sementara itu, sumber pencemaran udara di luar rumah terutama adalah kendaraan bermotor dan pembangkit listrik batubara.

Pius Ginting, aktivis AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari kematian karena pencemaran udara, kebijakan energi pemerintahan Jokowi yang menempatkan batubara sebagai pembangkit listrik yang kian dominan setiap tahun, yakni dari 53% pada tahun 2014 naik menjadi 56% pada tahun 2015, perlu diubah dengan segera menempatkan energi terbarukan sebagai sumber energi utama. Biaya listrik energi terbarukan kini lebih murah dari energi fosil di beberapa negara dan aman bagi kesehatan warga.

 

 

 

 

Pemerintah Perlu Pastikan Pertanggungjawaban Dampak Kerusakan Lingkungan Tambang Freeport Sebelum Divestasi atau Produksi Lanjut

[Siaran Pers]

 

Jakarta (7 April 2017) Pemerintah Indonesia masih berlarut-larut ingin menegakkan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yakni agar Kontrak Karya Freeport yang dibuat pada tahun 1991. Salah satunya adalah ketentuan tentang divestasi.

Gambar latar belakang. Hutang mangrove yang meranggas di tempat pembuangan tailing PT. Freeport Indonesia

 

Namun disayangkan proses renegosiasi ini berjalan dengan elitis, tidak mengikutsertakan kelompok masyarakat yang terdampak di Freeport. Sebagaimana telah dituntut oleh masyarakat Papua yang terdampak negatif oleh pertambangan PT.Freeport Indonesia. Masyarakat Adat Independen dari Papua lewat perwakilannya Roni Nakiaya menyatakan pemerintah Indonesia sebaiknya menghentikan dulu kegiatan tambang PT. Freeport Indonesia lalu melakukan evaluasi menyeluruh.

Arkilaus Baho, peneliti Yayasan PUSAKA menyatakan kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia telah mengepung dan mempersempit ruang hidup masyarakat  Papua yang berada di sekitar wilayah tambang emas terbesar di dunia tersebut.  Kegiatan penambangan di atas ketinggian 4.000 meter diatas sumber air Aghawagon-Otomona-Ajkwa telah menimbulkan gangguan bagi masyarakat di bagian bawah penambangan. Dari 1.3 milyar metrik ton bijih tembanga yang digali antara tahun 1987-2014, hanya 1-1.5% mineral yang dianggap bernilai, selebihnya sebanyak 97% dibuang ke sistem air Ajkwa. Akibat kegiatan penambangan Freeport Indonesia antara tahun 1987 2014, seluas 138 km2 hutan, mangrove and lahan pertanian telah kehilangan vegetasi.

Pembuangan limbah tambah lebih dari 120.000 ton per hari ke Sungai Ajkwa telah membuat daerah muara sungai dan pesisir mengalami timbunan logam berat. Tumpukan material halus tersuspensi telah meningkat empat kali lipat hingga ke 10 km Laut Arafura.

Sejak tahun 1998, kosentrasi material tersuspensi yang mengandung logam berat ini lebih dari 40 g/m3, tingkat konsentrasi yang secara langsung mematikan tumbuhan air dan mempengaruhi siklus reproduksi binantang tak bertulang belakang dan ikan. Aturan pemerintah Australia bagi konsentasi material tersuspensi di sungai dataran rendah dan bagian kuala dan muara adalah  20 g/m3 untuk mempertahankan kehidupan perairan yang sehat.

Pius Ginting, Kordinator AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan mengingat dampak lingkungan yang telah terjadi secara intensif dan luas ini, maka saatnya kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia ditinjau ulang. Moratorium produksi untuk memulihkan daya dukung alam menjadi penting. Dan sebelum mengambil alih saham PT.Freeport Indonesia, pemerintah Indonesia sebaiknya memperjelas pertanggungjawaban kerusakan lingkungan dan dampaknya yang telah terjadi sejak tambang ini beoperasi hingga kini. Sehingga ke depan tidak ada penghindaran dari pertanggungjawaban kerusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat terdampak langsung dan ekosistem.

 

Kontak media:

Pius Ginting, Kordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), 081293993460

Arkilaus Baho , Peneliti Yayasan PUSAKA,

 

Catatan buat redaksi:

Semua data kuantitatif dalam siaran pers ini menggunakan hasil penelitian Michael Alonzo yang telah dipublikasikan di jurnal Nature, 11 Oktober 2016