Indonesia Berjanji untuk Melindungi Laut dari Limbah Tambang, Tetapi Regulasi Beresiko Merusak Komitmennya

Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dan dan siap untuk meningkatkan produksi secara dramatis untuk memenuhi permintaan yang meroket. Permintaan nikel diasumsikan meningkat enam kali lipat pada tahun 2030, sebagian besar didorong oleh permintaan baterai kendaraan listrik.

Dua proyek besar yang menopang pembangunan nikel tingkat baterai di negara ini, Morowali Industrial Park dan proyek di Pulau Obi, telah mengajukan permintaan izin untuk membuang 31 juta ton limbah tambang ke Segitiga Terumbu Karang dengan keanekaragaman hayati tinggi menggunakan praktik pembuangan tailing bawah laut yang kontroversial dan sudah kadaluwarsa. Pembuangan laut adalah cara murah dan mudah untuk membuang limbah tambang, tetapi karena dampak lingkungan dan kesehatannya, telah dihapuskan atau dilarang di sebagian besar dunia.

Menghadapi penolakan dari masyarakat lokal dan kekhawatiran dari perusahaan kendaraan listrik bahwa dampak penambangan kotor akan merusak peralihan ke energi bersih, pengembang membatalkan permintaan izin untuk membuang tailing tambang ke laut pada Oktober 2020. Dan pada 5 Februari 2021, menyusul pengajuan proposal investasi oleh Tesla, juru bicara untuk pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mengizinkan proyek pertambangan baru membuang limbah tambang ke laut.

Namun, tiga hari kemudian, pemerintah Indonesia mengabaikan komitmennya sendiri, meloloskan peraturan yang mengizinkan pembuangan tailing bawah laut. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap memperbolehkan pembuangan limbah tailing pada kedalaman setidaknya 100 meter jika tidak terdapat lapisan termoklin.

Peraturan ini membuka pintu untuk pembuangan laut dan bertentangan dengan komitmen publik pemerintah, meskipun momentum yang berkembang menentang praktik itu. Kontradiksi pemerintah perlu menjadi perhatian bagi publik, produsen kendaraan listrik, penyokong keuangan, dan komunitas-komunitas pesisir terdampak limbah tambang.

Tanggung jawab perlindungan lingkungan global tidak semata di pemerintahan negara penghasil material. Pengguna hilir dan pendukung keuangan juga berperan memastikan pembuangan laut tidak terjadi, menyoroti risiko reputasi yang terkait dengan praktik tersebut. Produsen mobil Ford, BMW dan Daimler-Benz telah turut dalam Initiative for Responsible Mining Assurance, mengisyaratkan komitmen mereka kepada sumber mineral yang bertanggung jawab dan penolakan atas praktik-praktik berbahaya, termasuk pembuangan limbah ke laut.

Citigrup, Standard Chartered, dan Credit Suisse telah melarang atau sangat membatasi membiayai perusahaan-perusahaan yang melakukan pembuangan limbah ke laut, dan Storebrand, pengelola aset utama Norwegia, melakukan divestasi dari tambang nikel dan kobalt Ramu di Papua Nugini atas kerusakan lingkungan akibat pembuangan tailing di laut.

Pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok nikel batere perlu  membatasi semua pembuangan tailing di bawah laut. Pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan nikel dunia seharusnya tidak mendukung pembuangan limbang tailing bawah laut. Melakukan pembuangan limbang tailing di laut, akan menjadikan baterai EV sebagai bagian dari masalah ekologi global dan berkontribusi pada sumber baru pencemaran pesisir dan laut.

Publik dapat mendukung kampanye agar laut tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah pengolahan nikel batere dapat menandatangani petisi agar industri nikel-baterai untuk kendaraan listrik harus mengikuti standar global yang terbaik.

Untuk Mencapai Target Puncak Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2030,PLTU Sebaiknya Menjadi Bidang Usaha Tertutup Bagi Investasi Baru Sejak Tahun 2021

Siaran Pers 22 April 2021, Hari Bumi

Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana mengundang 40 pemimpin dunia dalam pertemuan virtual tentang perubahan iklim. Pertemuan iklim ini penting mengkonkretkan pelaksanaan menyelamatkan bumi dari pemanasan global dengan target yang telah disepakai dalam Kesepakatan Iklim Paris (Paris Agreement). Pertemuan ini diharapkan menghadirkan Presiden Indonesia Joko Widodo.

Pius Ginting, Kordinator Perkumpulan AEER menyatakan, “Upaya mitigasi perubahan iklim dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca (Nationally Determined Contribution/NDC) Indonesia dengan usaha sendiri sebesar 29 persen dan jika ada bantuan internasional targetnya mencapai 41 persen akan tercapai dengan dukungan internasional dalam kerjasama internasional dalam pengembangan energi terbarukan. Saat ini sistem energi Indonesia didominasi oleh energi fosil, dan perlu perubahan arah yang drastis dengan tidak ada lagi PLTU yang baru, agar Indonesia mencapai target bauran energi yang sejalan dengan target NDC.”

Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Siti Nurbaya dalam pernyataan target terbaru menyatakan Indonesia akan mencapai peaking pada tahun 2030 dan menuju net zero emission pada tahun 2070.

Berdasarkan kajian Perkumpulan AEER, realisasi pembangkit PLTU Indonesia dalam periode waktu 2015-2019 telah menciptakan tren komposisi PLTU akan melebihi target 30% pada tahun 2025 seperti tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tahun 2017. Padahal batubara adalah sumber emisi gas rumah kaca paling intensif. Sementara itu, realisasi pembangungan energi terbarukan membentuk tren di bawah target.

Pius menambahkan, “Untuk mencapai target puncak emisi tahun 2030, perlu upaya lebih ambisius karena dalam empat tahun terakhir ini emisi gas rumah kaca terus bertambah dari pembangkit. Untuk mencapai target ini investasi batubara yang baru tidak diperkenankan lagi, atau menjadi tertutup.”

“Upaya pembukaan lapangan kerja diarahkan pada sektor energi terbarukan dan usaha rendah karbon lainnya,” pungkas Pius.

Pernyataan Akhir Forum Sosial Tematik Tentang Tambang Dan Ekonomi Ekstraktif

Johannesburg, 12-15 November 2018


Melampaui Ektraktivisme:

Reklaiming Kekuasaan Rakyat, Hak Kami Untuk Mengatakan Tidak!

Kami, para partisipan Forum Sosial Tematik Tambang dan Ekonomi Ekstraktif, berkumpul di Johannesburg, Afrika Selatan untuk mengonsolidasi gerakan perlawanan, membangun perjuangan bersama untuk solidaritas, memastikan integritas alam dan mendorong dunia yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kami datang dari komunitas terdampak tambang, serikat buruh, organisasi rakyat, gerakan perempuan, LGBTI, kelompok kepercayaan, masyarakat adat, pekerja, petani skala kecil, nelayan tradisional, pemuda, grup pendukung dan akademisi dari 60 negara, termasuk 28 negara Afrika, Amerika, Asia Pasifik dan Eropa.

Kami merayakan keberagaman kami, menerima perbedaan pandangan di antara kami dan alternatif yang kami tawarkan, tetapi memahami bahwa kami bersama-sama diikat hasrat untuk sebuah masa depan yang bebas dari dampak destruktif dari ekstraktivisme.

Ekstraktivisme adalah sebuah model berdasarkan pada eksploitasi dari yang disebut “sumber daya alam” dan rakyat dimana pertambangan sebagai kasus utamanya.

Kenyataan-kenyataan Terkini

Beberapa dekade terakhir, kami melihat rasisme yang kian intensif, patriarki dan gaya kolonial, berdasarkan atas imajinasi akan kemungkinan pertumbuhan ekonomi tanpa batas pada planet yang terbatas. Hal ini menurunkan kondisi-kondisi yang memungkinkan kehidupan terjadi di bumi.  Atas nama kemajuan dan perkembangan, hal ini telah mendegradasi dan menghancurkan. Ini termasuk super-eksploitasi para pekerja, penyingkiran sistematik atas komunitas, menguatnya kondisi pemanasan global dan ketidakadilan iklim. Hal ini menaklukkan ekonomi lokal terhadap logika akumulasi kemakmuran yang menguntungkan perusahaan transnasional–penguasa  baru dari dunia.

Seakan-akan tidak cukup tragis, bangkitnya kekuatan fasis dan otoritarianisme lama dan baru adalah ancaman yang melepaskan gelombang baru kejahatan dan represi. Logika yang mereka setir adalah untuk mengeksploitasi krisis melalui perusakan parah terhadap alam, membuka batas baru untuk komodifikasi dan finansialisasi lebih lanjut. Samudera, sungai, hutan, seluruh ekosistem diatur agar melayani penciptaan keuntungan. Mengiringi proses rekolonialisasi dan berebut kontrol strategis yang langka atas sumber daya dengan persaingan kekuasaan global dan regional, meletakkan momok perang genosida baru, yang akan memusnahkan kelompok “tersingkirkan” dan terpinggirkan.

Kaum tani, petani skala kecil, migran, pengungsi, peternak kecil, orang terlantar, masyarakat adat, perempuan kelas pekerja telah diperbudak melalui model perkembangan partiarki ektraktivis. Mereka bekerja keras untuk menjamin kesintasan keluarga dan komunitas di bawah meningkatnya kondisi prekariat. Kerja perawatan mereka, produksi kehidupan dasar, reproduksi sosial dan rekreasi ekosistem yang terancam punah adalah tak terlihat, tak diakui dan tak penting. Kerja mereka menyokong keuntungan modal dan melayani kepentingan patriarki.

Selain itu, ekstraktivisme mengarah pada perusakan hak pekerja –di mana mereka eksis. Peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan secara sistematis dilanggar, pekerja informal dan upahan digerakkan ke bawah. Serikat buruh militan diserang dan hanya serikat yang patuh yang diizinkan. Yang disebut sebagai revolusi indiustri teknologi tinggi 4.0, data besar dan kecerdasan buatan, mewakili bentuk ekstraktif lainnya yang merupakan ancaman besar terhadap pekerjaan layak.

Perlawanan
Kami, khususnya petani, komunitas petani skala kecil, masyarakat adat dan lainnya  di seluruh dunia, saat ini melawan serangan sistematis pada daerah kami yang, melalui penggusuran, deforestasi dan penghancuran sumber air, mengancam menghancurkan kehidupan kami. Perempuan memainkan peran penting dalam perjuangan ini. Perempuan menuntut hak untuk mengatakan tidak!

Hal ini merebut hak untuk mengatakan TIDAK untuk aktivitas ekstraktif dalam kawasan kami,  sekaligus tegas untuk mengatakan YA. YA terhadap cara-cara alternatif lain untuk hidup harmonis dengan sisa jaringan hidup. YA untuk hak memutuskan bagaimana menjalani hidup kami sendiri. YA untuk mengakui bahwa alam tidak dapat dipahami sebagai koleksi yang disebut sumber daya untuk dieksploitasi sesuka hati dalam pencarian (memaksimalkan) keuntungan.

Dan YA, untuk memperbaiki sejarah, utang ekologis dan sosial kepada rakyat Dunia Selatan dan telah memperoleh relevansi baru melalui konsep utang iklim.

Kami aktif mendukung berlangsungnya Kampanye Global untuk Reklaiming Kedaulutan Rakyat, Membongkar Kekuasaan Korporasi dan Penghentian Impunitas. Kuasa dan keistimewaan korporasi, institusionalisasi melalui investasi dan persetujuan dagang, harus dihapuskan. Oleh karena itu, proses negosiasi PBB yang sedang berlangsung  tentang perjanjian internasional yang mengikat secara hukum bagi korporasi-korporasi terkait dengan hak azasi manusia dan inisiatif lainnya dari tingkat nasional dan lingkup regional merupakan sangat kritis dan prosesnya harus dipercepat.

 Kriminalisasi & Militerisasi Wilayah Kami

Komunitas yang menolak proyek ekstraktif yang merusak dipecah belah lewat korupsi dan janji-janji palsu pembangunan, perampasan harta-harta sosial dan pelayanan publik untuk memaksa mereka tunduk. Komunitas aktivis kian dikriminalisasi, diancam, diculik, diserang dan dibunuh. Saat negara dan korporasi mendukung kekerasan terhadap perempuan, hal ini seringkali dalam bentuk seksualitas. Bahkan anak-anak dan pemuda dijadikan sasaran. Komunitas yang menolak untuk pertambangan dan proyek ekstraktif lainnya, dan serikat buruh militan diserang dengan kombinasi kekuatan negara dan korporasi. Secara umum, ruang bagi perlawanan terancam dan tertutup secara mendalam.

Alternatif

Darurat planet yang timbul dari berabad-abad ekstraktivisme kapitalis membutuhkan transformasi yang dalam tidak hanya akan sistem energi kita, tapi bagaimana kita memproduksi, mengonsumsi, dan mengorganisir hidup kita. Sebuah “transisi yang adil”  dari rejim berbasis bahan bakar fosil dan ekstraktif tak hanya diperlukan untuk menghadapi krisis iklim tapi mengandung embrio tatanan baru, demokratik, eko feminis, pos kapitalis. Adalah mitos bahwa menghentikan perubahan iklim dan menutup industri ekstraktif akan meningkatkan pengangguran. Sebaliknya, kehidupan yang layak dalam membangun sistem energi terbarukan dimiliki secara sosial, sistem pangan agro ekologi, perbaikan tanah dan ekosistem, kesehatan komunitas dan perumahan  sosial menjadi dasar bagi transisi adil.

Transisi yang adil telah hidup dalam perlawanan perempuan dalam cara mereka hidup, dalam komunitas menghadapi perusahaan tambang dan memelihara sistem pangan mereka, dan perjuangan pekerja melawan ketidakamanan dan privatisasi, sebuah transisi adil sebaiknya berdasarkan pengubahan industri, dimana pekerja di industri polutif diberikan pelatihan  ulang untuk kerja yang dibutuhkan secara sosial dan ekologi, pekerja (dan individu) yang tidak dapat melakukan transisi ke kehidupan baru ini dijamin mendapatkan pendapatan, layanan publik penting, dan dibayar lewat mengarahkan ulang subsidi negara dari industri ekstraktif, dengan menghentikan aliran dana gelap dan menerapkan pajak kepada perubahan  transnasional dan kaum kaya.

Hal pokok bagi perjuangan alternatif ini adalah hak mengatakan TIDAK. Kami mengatakan TIDAK bagi model ekstrativisme dan semua cadangan gas, minyak, batubara harus tetap di dalam tanah; ekonomi sirkuler dimana mineral dan metal didaur ulang dan dibawa kembali ke produksi harus mengkarakterisasi masa depan berkelanjutan; bergerak ke ekstrativisme baru seperti pertambangan di laut dalam adalah solusi palsu; konsumsi berlebihan di dunia utara dan selatan harus dibatasi, berdasarkan prinsip kecukupan. Produktivisme, pertumbuhan tanpa henti dan akumulasi demi akumulasi semata harus dihentikan. Seperti kami kami katakan selama Forum ini:” Kita tidak hidup untuk memproduksi tapi memproduksi untuk hidup.”

Kooptasi pemimpin tradisional untuk memfasilitasi penetrasi ekstraktivisme ke dalam teritorial kita begitu cepat melemahkan legitimasi struktur ini dan menyerukan untuk pembaruan semua demokrasi kerakyatan di semua tingkat, khususnya di tingkat komunitas lokal.

Inisiatif lokal adalah fondasi  bagi pembangunan kontra dibutuhkan untuk melawan sistem. Dalam hal ini kami yakin akan kebutuhan perluasan kepentingan bersama. Alam, iklim, air, sumber daya dan semua bentuk kehidupan adalah tidak untuk dijual! Mereka adalah milik bersama dan kita harus melindungi dan membaginya dengan semua rakyat dan generasi yang akan datang. Hal untuk kepentingan bersama dan menghormati kelanggengannya adalah etika yang mendesak dan menjamin perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam  hal ini kami terinspirasi oleh perspektif banyak rakyat kita, grup penduduk asli dan komunitas yang menghormati hal-hak alam dan memahami alam bukan kepemilikan: setiap ekosistem punya hak untuk hidup dan berkembang, “air punya hak untuk terus mengalir dan burung untuk minum dan terbang.” Sungai dan tanah punya entitas hak, dan kita harus menghormati kesakralan mereka.

Kebersamaan dan solidaritas yang didorong oleh Forum Sosial Tematik memberikan inspirasi bagi semua kampanye kolektif, aksi, dan aliansi baru global dan majelis rakyat yang akan menjamin masa depan kita bersama.

 

 

 

Diskusi Penelitian Dampak PLTU Bersama Warga

AEER bekerjasama dengan organisasi jaringan melakukan aktivitas berdiskusi tentang persoalan sosial, ekonomi, lingkungan dengan komunitas terdampak pembangkit listrik batubara. Diantaranya adalah PLTU Ombilin-Sumatera Barat, PLTU Kendari 3 dan PLTU Sebalang, PLTU Embalut.

Warga mengeluhkan dampak polusi udara,  dampak terhadap pertanian, laut, properti mereka, serta kesehatan.

Diskusi  dengan warga di PLTU Sebalang

 

Diskusi dengan warga dekat PLTU  Kendari 3

 

Bersama dengan warga PLTU Pangkalan Susu

 

Bersama dengan warga disekitar PLTU Punagaya, Sulawesi Selatan

Hasil diskusi ini akan AEER keluarkan segera dalam bentuk Lembar Fakta. Agar pemerintah secara serius memperhatikan dampak PLTU bagi warga, dan lebih ambisius mendorong energi terbarukan.

AEER Bekerja Bersama Komunitas

Pak Sutawi (64), warga asli Kaliaman yang bertani dekat dengan PLTU Tanjung Jati B. Hasil panennya tak sebanyak dulu saat belum ada PLTU, karena banyak yang gagal panen akibat hujan asam yang ditimbulkan dr PLTU tersebut.

Pak Sutawi (64), warga asli Kaliaman yang bertani dekat dengan PLTU Tanjung Jati B. Hasil panennya tak sebanyak dulu saat belum ada PLTU, karena banyak yang gagal panen akibat hujan asam yang ditimbulkan dr PLTU tersebut.

Kapal nelayan desa Tubanan, yang tidak melaut lagi karena jarak tempuh yang semakin jauh. Biaya operasional lebih besar dibanding hasil yang didapat.

PLTU sangat dekat dengan pemukiman warga, bahaya akan udara yang tercemar dari asap limbah PLTU tersebut sangat besar terhadap warga

Keluarga Pak Wagio, semuanya berprofesi sebagai petani

Salah satu bibit semangka yang sudah tumbuh