Investasi PLTU Ultra Super Critical  Cina & Jepang di Indonesia Hasilkan Emisi CO2 Setara 195 kali Emisi Republik Vanuatu

Seri  Kajian Energi  Perkumpulan AEER  
(Dwi mingguan, No #2, 17 Januari 2019)

Pihak China dan Jepang mendukung dan melakukan investasi batubara di Indonesia dan menegaskan mereka menerapkan  clean coal technology, diantaranya dengan penggunaan boiler ultra super critical (USC).

PLTU Jawa 7 (tampak cerobong di belakang) menggunakan teknologi Ultra Super Critical dibangun di tengah kehidupan nelayan

Pemerintah lewat PLN dalam RUPTL 2018-2027 juga menyatakan clean coal technology untuk mengurangai emisi. Untuk sistem tenaga listrik Jawa-Bali, PLN telah merencanakan PLTU batubara kelas 1.000 MW dengan teknologi ultra super critical sebagai bagian dari   clean coal technology untuk memperoleh efisiensi yang lebih baik dan emisi CO2 yang lebih rendah. Untuk sistem Sumatera juga mulai direncanakan pengembangan PLTU memanfaatkan teknologi batubara bersih (clean coal technology) dengan kelas kapasitas 300-600 MW dengan teknologi Ultra Super Critical.

Diantaranya adalah Jawa 7 (2×919 MW) yang dimiliki secara joint venture oleh Shenhua Guohua dan PT.PJB Investasi.

Daftar Pembangkit Gunakan Teknologi Ultra Super Critical Asal Cina dan Jepang Yang Dibangun di Indonesia
Nama Pembangkit Kapasitas (MW) Pemilik
PLTU Tanjung Jati B Unit 5 1000 Sumitomo
PLTU Tanjung Jati B Unit 6 1000 Sumitomo
PLTU Jawa-7 Unit 1 991 National Energy Invesment Group (Shenhua Guohua) 70%, PT PJB 30%
PLTU Jawa-7 Unit 2 991 National Energy Invesment Group (Shenhua Guohua) 70%, PT PJB 30%
PLTU Jawa Tengah (Batang) Unit 1 950 Adaro, Itochu-J Power
PLTU Jawa Tengah (Batang) Unit 2 950 Adaro, Itochu-J Power

Dengan begitu, secara total terdapat kapasitas sebesar 5,882 MW perusahaan pembangkit listrik dengan investor asal Jepang dan China menggunakan teknologi ultra super critical di Indonesia. Dengan faktor intensitas karbon dioksida 740–800 g CO2/kWh bagi teknologi  USC, kapasitas  total pembangkit ini akan hasilkan 26-28 juta ton CO2 per tahun. Emisi CO2 ini setara dengan 148 hingga 195 kali lipat emisi gas CO2 Republik Vanuatu pada tahun 2016, negara kepulauan salah satu yang paling terancam oleh kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global di Samudra Pasific.

Laporan Data Inventory Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM 2016 menyatakan “berdasarkan data historis penurunan emisi GRK di sektor pembangkit listrik, penggunaan CCT tidak banyak berkontribusi dalam penurunan emisi, yaitu hanya sebesar 15% dari total penurunan emisi di sektor pembangkit listrik, atau sebesar 4% dari keseluruhan penurunan emisi GRK sektor energi. Terdapat aksi mitigasi yang lebih banyak berkontribusi dalam penurunan emisi di sektor pembangkit listrik, yaitu penggunaan cogeneration, dengan kontribusi sebesar 85% dari total penurunan emisi di sektor pembangkit listrik, atau sebesar 20% dari keseluruhan penurunan emisi GRK sektor energi.”

Disamping emisi gas rumah kaca, pembangunan listrik di daerah pantai selalu  mengakibatkan kerusakan dan gangguan lingkungan hidup nelayan. Seperti nelayan di pantai Terate, Kab. Serang, Banten, yang mengalami penyusutan ruang tangkap ikan akibat pantai tempat mereka menangkap ikan direklamasi untuk wilayah pembangunan PLTU Jawa 7.

Teknologi USC masih mengeluarkan gas rumah kaca cukup tinggi, membuat Indonesia kesulitan mencapai target pengurangan emisi rumah kaca dari sektor energi. Sebagai negara yang teknologinya telah maju, China dan Jepang seharusnya mengonkretkan kepemimpinannya dalam mengatasi perubahan iklim dan meujudkan keadilan iklim secara global dengan menghentikan pengembangan PLTU kendati dengan teknologi USC, dan melakukan pengembangan energi terbarukan di investasi luar negerinya, termasuk di Indonesia.

Mendesak Peran China Mengurangi Dukungan Proyek Emisi Gas Rumah Kaca Tinggi di Indonesia

Seri  Kajian Energi  Perkumpulan AEER  

(Dwi mingguan, No #1, 2 Januari 2019)

 Banyak pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guiterres,  mengharapkan agar China mengambil tindakan kepemimpinan dalam negosiasi perubahan iklim sesudah pemerintahan AS dibawah Donald Trump mengambil tindakan yang skeptis tentang perubahan iklim. China tergabung bersama dengan negara G 77 telah mendesak negara maju untuk melakukan tanggung jawab lebih dalam mengatasi perubahan iklim. Dalam pidato pembukaan COP 24 di Katowice, Polandia yang baru saja selesai, G77 dan China mendesak dilakukan transfer teknologi dari negara maju untuk negara berkembang dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

China adalah negara yang paling besar melakukan investasi energi terbarukan untuk dalam negeri, sebesar 102,9 milyar $AS pada tahun 2015, sementara itu Amerika Serikat jauh lebih kecil yakni sebanya 44,1  milyar $AS (Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA, 2017). Hal ini tentu diapresiasi.

Namun China diharapkan mengambil tindakan lebih dalam mengatasi perubahan iklim. Investasi asal China sampai saat ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sektor energi batu bara. Diantaranya PLTU Jawa 7, PLTU Sumsel, Celukan Bawang dalam bentuk kepemilikan dengan jumlah kapasitas sebanyak 3.666MW, yang akan mengkonsumsi batu bara sebanyak 12,8 juta ton per tahun, yang akan menghasilkan gas karbon dioksida lebih dari 12 juta ton per tahun.

Keberadaan investasi asal China sudah dimulai pada Pemerintahan SBY lewat program Fast Track Program I(FTP I) sebesar dan FTP II sebesar    dan program 35.000 MW pada masa pemerintahan Jokowi saat ini.

Di China sendiri, PLTU Batu bara telah ditinggalkan. Tercatat di dalam negeri Cina sebanyak 150 PLTU Batu bara telah ditangguhkan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengatasi polusi.

Pemerintahan China, dan juga negara lain seperti  Jepang berdalih masih mendukung batu bara di luar negeri karena negara mitranya masih mengembangkan PLTU batu bara. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat kebijakan investasi luar negeri yang dibuat oleh China.

Garis Pedoman Kredit Hijau yang dikeluarkan oleh Komisi Regulasi Bank China pada tahun 2007 mengarahkan agar proyek luar negeri yang didukung oleh pendanaan dari China sejalan dengan praktek baik internasional. Beberapa lembaga keuangan internasional telah menghentikan pendanaan terhadap batu bara, perkembangan ini adalah standar praktek yang baik ditengah mendesaknya tindakan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pemerintah China perlu menunjukkan kepemimpinannya secara global dalam menahan laju perubahan iklim dengan mempertimbangkan kembali (menarik ataupun membatalkan) investasinya dari proyek energi fosil.

Tatkala tren global untuk meninggalkan batu bara, Indonesia justru kian konsumtif akan jenis energi ini. Berbagai penolakan datang dari warga dan organisasi lokal maupun internasional karena rentan terhadap ekologi dan relasi sosial, namun pembangunan PLTU tetap berlanjut di sejumlah daerah. Laju pembangunan PLTU lebih tinggi ketimbang energi lain, dan hingga 2017 batu bara mendominasi pasokan energi nasional, yaitu 57,22% (LAKIN DJK 2017). Sementara itu, energi terbarukan bergerak pelan dan menunjukkan tanda-tanda pekerjaan rumah nan berat untuk mencapai target 20% di tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro, saat Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim 24 di Katowice, Polandia, mengatakan tiga aspek yang diupayakan pemerintah Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim adalah penggunaan energi terbarukan, peremajaan hutan dan transportasi yang lebih efisien. Dalam bidang energi, laporan yang disusun oleh Germanwatch, NewClimate Institute dan Climate Action, 2018, menunjukkan kinerja Indonesia tergolong rendah (dari empat kategori: tinggi, menengah, rendah, dan sangat rendah) untuk energi terbarukan. Laporan tersebut menyebutkan, kurangnya mekanisme yang efektif menjadi salah satu faktor penunjang perlambatan pengembangan energi terbarukan.

Paradigma pembangunan gaya lama yang menjunjung pertumbuhan ekonomi tapi mengesamping keberlanjutan ekologi sudah sewajarnya dirombak. Penolakan warga dan sejumlah organisasi lingkungan patutnya dicatat sebagai bahan pertimbangan oleh pelaku bisnis dan pengambil keputusan. Sekian lama rakyat Indonesia menjadi korban atas beroperasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil yang mengusik “ketenteraman” sosial dan ekologi mereka. Ketidakadilan dalam penyediaan energi ini yang mengorbankan warga sekitar pembangkit perlu dihentikan dengan beralih ke energi terbarukan.

Disusun oleh

Jasman Simanjuntak , Peneliti Energi Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat)

Provinsi Banten Hendaknya Beralih Ke Energi Terbarukan, Jangan Tertinggal dalam Energi Batubara

Banten, 9 Desember 2018 –PLTU 7 Jawa yang terletak di Kabupaten Serang, Banten, Kecamatan Kramatwatu dan  Bojonegara.

Kecamatan Bojonegara memang terkenal sebagai wilayah Industri yang cukup besar di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Serang, salah satunya PLTU 7 Jawa yang akan beroperasi pada tahun 2019 nanti. Berbicara kondisi Kecamatan Bojonegara nyatanya cukup unik, secara geografisnya Bojonegara empunyai wilayah gunung dan laut yang bisa menjadi corak produksi masyarakat setempat sebagai nelayan dan petani, namun datanya industrialisasi secara bar-bar membuat ekosistem Bojonegara rusak, corak produksi masyarakat pun berubah dan menyerah terhadap Industri. Apa saja dampak yang ditimbulkan dan fakta lapangan di Kawasan Bojonegara.

REKLAMASI

Perusahaan atau industri yang ada di Bojonegara tidak terlepas adanya reklamasi. Reklamasi dilakukan secara masif, mobilisasi kendaraan untuk mengangkut tanah yang akan digunakan untuk menguruk laut dilakukan secara pagi dan malam. PLTU 7 Jawa yang berkapasitas 2000 MW (Mega Watt) sudah melakukan reklamasi pantai menurut pengakuan warga sebesar 40 Ha.

PERTAMBANGAN

Pertambangan yang nyata terlihat jelas ialah pertambangan bukit atau gunung sebagai penyedia stock tanah untuk reklamasi laut. Dampaknya pun akan terasa nyata mulai dari erosi, rusaknya perairan sampai tidak mampu memberikan pasokan oksigen karena habis terkeruk dan dirusak. Bisa diperkirakan reklamasi akan terus terjadi mengingat pertambangan dengan mengeruk bukit dan gunung masih masif dilakukan oleh pihak tambang.

KESEHATAN

Kesehatan menjadi paling nyata terlihat. Narasumber di daerah tersebut menyatakan, penyakit terbesar yang terjadi dan ada di puskesmas ialah penyakit paru-paru akibat banyak menghirup polusi udara, mulai dari debu jalanan akibat banyaknya kendaraan berat ke industri, debu sisa hasil galian sampai debu akibat sisa limbah udara yang dikeluarkan oleh industri.

Warga setempat masih berpikir bahwa dengan kompensasi dan dana sumbangan yang diberikan industri pada warga setempat cukup untuk mengganti atau biaya berobat, sedangkan menurut narasumber, terkait kesehatan tidak bisa dikompensasi karena kesehatan adalah hal yang mutlak.

EKONOMI KERAKYATAN

Corak produksi masyarakat Bojonegara ialah petani dan nelayan, wilayah yang diapit oleh gunung dan laut menjadi alasan kuat mengapa warga banyak bekerja sebagai sebagai petani dan nelayan.

Namun corak produksi tersebut sudah hampir-hampir tidak ada, masyarakat harus menyerah dengan menjadi pekerja di industri. Pegunungan yang rusak akibat galian atau pertambangan mengganggu perairan warga, sawah-sawah menjadi tidak produktif, laut yang telah direklamasi pun menghambat nelayan untuk mencari ikan, nelayan sudah susah mencari ikan di pinggir laut. Ekonomi masyarakat pun timpang, dengan kemampuan dan strata pendidikan yang tidak cukup sebagai kualifikasi kerja di industri harus menerima bahwa menjadi pekerja dengan bayaran rendah.

Beginilah kondisi masyarakat Bojonegara, ditambah dengan PLTU 7 Jawa yang beroperasi, dengan kapasitas 2000 MW kelak diperkirakan mengkonsumsi batubara 7 juta ton per tahun.  PLTU Jawa 7 tergolong sangat besar, sehigga lalu lintas kapal pengangkat batubara akan ramai di wilayah perairan nelayan. Selain itu, PLTU ini diperkirakan akan menggunakan air sebanyak 1,9 meter kubik per tahun yang dilepas ke wilayah pesisir.

Dunia sedang gencar dan sibuk terkait perubahan iklim dan dampak gas rumah kaca tetapi Indonesia belum membatasi investasi termasuk investasi dari luar negeri untuk sektor energi yang mengeluarkan gas rumah kaca  yang tinggi, seperti PLTU Jawa 7.

Mentri Keuangan Sri Mulyani  sendiri dalam minggu ini menyatakan, perguruan tinggi harus vokal terhadap isu perubahan iklim. Namun, kenyataan di lapangan di sektor energi, dukungan investasi masih kuat dilakukan terhadap pembangkit listrik batubara.

Memang pemerintah juga harus menyediakan pasokan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia. Namun bukan dengan mendirikan PLTU yang menggunakan energi fosil, apalagi  hanya berpusat di Pulau Jawa saja. Provinsi Banten sudah banyak PLTU yaitu PLTU Suralaya unit 1-7 (34000 MW), PLTU Suralaya Unit 8 (625 MW), PLTU Lestari Banten Energi (670 MW), PLTU Merak Station (120 MW), PLTU Labuan Unit 1-2 (300 MW), PLTU Lontar Unit 1-3 (945 MW) sedangkan dalam perencanaan ialah PLTU Asahimas Chemical (300 MW), PLTU Jawa 7 (2000 MW), PLTU Lontar EXP (315 MW) dan  rencana PLTU Jawa 9 (1000 MW)

 

 

Diskusi Penelitian Dampak PLTU Bersama Warga

AEER bekerjasama dengan organisasi jaringan melakukan aktivitas berdiskusi tentang persoalan sosial, ekonomi, lingkungan dengan komunitas terdampak pembangkit listrik batubara. Diantaranya adalah PLTU Ombilin-Sumatera Barat, PLTU Kendari 3 dan PLTU Sebalang, PLTU Embalut.

Warga mengeluhkan dampak polusi udara,  dampak terhadap pertanian, laut, properti mereka, serta kesehatan.

Diskusi  dengan warga di PLTU Sebalang

 

Diskusi dengan warga dekat PLTU  Kendari 3

 

Bersama dengan warga PLTU Pangkalan Susu

 

Bersama dengan warga disekitar PLTU Punagaya, Sulawesi Selatan

Hasil diskusi ini akan AEER keluarkan segera dalam bentuk Lembar Fakta. Agar pemerintah secara serius memperhatikan dampak PLTU bagi warga, dan lebih ambisius mendorong energi terbarukan.

Rio Tinto Harus Bertanggung Jawab Untuk Pemulihan Dampak Tambang Grasberg

Siaran Pers Perkumpulan AEER

Jakarta (28 Mei 2018) Perusahaan tambang internasional Rio Tinto dikabarkan sedang dalam proses negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk keluar dari pertambangan emas, tembaga di Papua sebagai bagian dari rencana pemerintah Indonesia untuk menambah saham di dalam pengelolaan tambang bawah tanah di Papua.

Perkumpulan AEER mendesak Rio Tinto bertanggung jawab untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial yang telah terjadi.

Rio Tinto seharusnya merefleksikan proyek pemulihan lingkungan paska tambang di Holden, Amerika Serikat untuk diterapkan di Papua. Tambang di daerah terpencil di negara bagian Washington, Amerika dengan menguras biaya . Tambang tembaga berlangsung selama 19 tahun (1938-1957) meninggalkan tailing sebanyak 8,5 juta ton  di wilayah seluas 90 acres. Tambang bawah tanah ini  mencemari air tanah dengan lima jenis logam beracun yakni aluminum, cadmium, tembaga dan zinc, mengalir ke Danau Chelan. Pembersihan menghabiskan dana sebanyak 200 juta dollar AS.

Dampak penambangan di Grasberg, Papua harus dihitung sejak keterlibatan Rio Tinto sebagai joint venture PT. Freeport Indonesia sejak tahun 1998. Dengan perkiraan rata-rata harian tailing yang dilepas ke tempat penumpukan sebanyak 200.000 ton per hari, maka dalam periode 1998 hingga 2018 limbah tambang (tailing yang dibuang) adalah sebanyak 1,4 milyar ton. Jumlah ini sebanyak 172 kali dibanding yang tambang Holden.

Lepasnya tailing dari titik penaatan Kelapada Lima dan Pandan Lima  telah menciptakan pendangkalan di bagian pesisir, dan dalam beberapa kejadian,  memiliki total solid suspended diatas baku mutu kegiatan penambangan emas dan tembaga. Juga  beberepa kadar logam berat jauh diatas baku mutu air yang sehat untuk organisme terkait dengan kesehatan manusia, mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (US EPA).

Informasi lebih lanjut dapat menghungi

aeermail[at]gmail.com

 

 

Laporan Hasil Rapid Assessment: Persoalan Kesehatan di Desa Tegal Taman Paska Berdirinya PLTU Indramayu I

PENGANTAR

Pencemaran udara adalah faktor resiko yang besar memperburuk kesehatan. Berada di urutan keempat setelah tekanan darah tinggi, resiko karena makanan dan merokok. Diperkirakan terdapat kematian prematur 6.5 juta jiwa karena pencemaran udara. Diantara pencemaran udara yang paling membahayakan adalah partikel halus beserta dengan sulfur oksida, nitrogen oksida, dan ozon yang menyebabkan beragam penyakit.

Salah satu sumber pencemaran udara ini adalah pembangkit listrik tenaga batubara. Laporan ini akan membahas kesehatan terkait dengan pencemaran udara di Desa Tegal Taman, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Di dekat desa Tegal Taman (kurang dari 4 kilometer) terdapat PLTU 1 Sumuradem Indramayu (PLTU Indramayu) . PLTU Indramayu beroperasi sejak tahun 2010. Pengerjaan proyek mulai tahun 2007 oleh kontraktor pelaksana dari konsorsium China National Machinery Industry Corp (SINOMACH), China National Electric Equipment Corp (CNEEC) dan PT. Penta Adi Samudra.

Pembangunan pembangkit listrik ini menggunakan jenis batubara low rank coal. Pendanaan proyek ini berasal dari Consortium of China Construction Bank, konsorsium bank lokal Indonesia dan Anggaran PLN. PLTU 1 Sumuradem Indramayu berdiri diatas lahan seluas 83 Ha berkapasitas 3×330 mega watt (MW).

Terbit pada Desember 2017

Klik untuk baca keseluruhan teks PDF

Click here to read the full english translation in PDF

Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat. 2017. Laporan Hasil Rapid Assessment: Persoalan Kesehatan di Desa Tegal Taman Paska Berdirinya PLTU Indramayu I (Jakarta: AEER)

Peninjauan Harga Listrik PLTU Batubara Jangan Mengkompromikan Biaya Perlindungan Lingkungan

Pemerintah melalui Direktorat Ketenagalistrikan mengeluarkan surat peninjauan kembali semua harga dalam perjanjian jual beli harga listrik dengan perusahaan pembangkit swasta PLTU (berbahan bakar batu bara) skala besar. Peninjauan ini berlaku bagi pembangkit yang belum memasuki masa konstruksi dan mendapat Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.

Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, hal ini perlu dicermati agar perlindungan lingkungan tidak dikompromikan demi mencapai harga listrik yang murah. Pembangkit listrik batu bara  menghasilkan bahan pencemaran yang tinggi ke udara dan juga menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa bagi warga sekitar pembangkit. Kebijakan di dunia penerbangan yang tidak mengompromikan keselamatan dalam pengusahaan tiket murah, selayaknya jadi model bagi pengelolaan listrik batu bara dalam perlindungan lingkungan hidup.

Penerapan alat kontrol polusi udara di pembangkit listrik batu bara membutuhkan biaya cukup besar, dapat mencapai 25% dari biaya keseluruhan pembangunan pembangkit. Namun perlindungan lingkungan perlu dilakukan khususnya menjaga kesehatan kesehatan warga yang berpotensi terdampak. Penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Aksi Ekologi dan  Emansipasi Rakyat (AEER, 2017)  di daerah dekat sebuah pembangkit listrik batu bara menemukan sebanyak 21 anak-anak mengalami sakit paru berupa bintik paru (lung spot) berdasarkan foto sinar X. Pada tahun 2012, sebanyak 60.000 jiwa di Indonesia meninggal prematur karena pencemaran udara luar ruangan (Laporan IEA 2016). Jumlah ini berpotensi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pembangkit listrik batu bara dari Fast Track Program  tahap 1 dan tahap  2 pada Pemerintahan SBY serta terbaru Program Kelistrikan 35.000 MW Pemerintahan Jokowi yang didominasi oleh batu bara.

 Standar perlindungan udara yang rendah dibanding negara negara kawasan

Dalam tahun terakhir, Indonesia memiliki standar emisi udara PLTU Batubara yang longgar hingga tujuh kali lipat dibanding beberapa negara pengguna batu bara seperti China dan India (Center for Science and Environment, 2016). Juga jauh lebih longgar dibandingkan dengan Jepang, negara maju yang terbanyak mendanai dan mengoperasikan pembangkit listrik batu bara di Indonesia.

Perlu dilakukan perbaikan pengaturan emisi polusi pembangkit listrik batu bara.  Saat ini diatur lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Termal. Pemerintah telah mengkomunikasikan ke organisasi masyarakat sipil sedang melakukan proses revisi pengaturan emisi ini. Revisi peraturan ini diharapkan maju terus tidak terkendala oleh peninjauan harga listrik dari batu bara.

Motif mencari biaya produksi lebih murah  lewat jalan melonggarkan upaya perlindungan hidup, sebagaimana telah terjadi di bidang pertambangan dengan pengeluaran ijin pembuangan limbah tambang ke laut dan daerah aliran sungai, hendaknya tidak dilakukan di bidang energi. Disamping pengetatan  baku mutu emisi juga perlu memperluas pengaturan jenis polusi, yakni merkuri,  karbon dioksida dan ozon permukaan tanah yang belum diatur oleh baku mutu emisi saat ini. Ozon permukaan tanah diperkirakan berkontribusi besar bagi angka kematian dini yang secara total 24.400 jiwa akibat pencemaran udara dari pembangkit listrik batu bara pada tahun 2030 (Jurnal Environmental Science and Technology, 2017).

Pengetatan baku mutu emisi udara akan berdampak pada peningkatan jumlah penangkapan limbah padat (gipsum) yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).   Banyak pembangkit listrik batu bara tidak memiliki perizinan dan  pengelolaan baik atas B3 dari sisa pembakaran. Karenanya, pengetatan aturan emisi perlu sejalan dengan pembenahan aturan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 di pembangkit listrik batu bara.

Pemantauan dan Keterbukaan Informasi

Praktik penghematan biaya operasi pembangkit listrik dengan mengabaikan pengelolaan lingkungan diungkapkan oleh laporan Centre for Science and Environment (CSE 2016) di India. Mencegah agar hal ini tidak terjadi di Indonesia, maka keterbukaan informasi pemantauan lingkungan perlu diperbaiki. Data pemantauan berkelanjutan atas emisi PLTU Batubara serta neraca limbah B3 yang membahayakan bagi kesehatan publik sebaiknya dikategorikan sebagai informasi yang bisa diakses publik sehingga pemantauan dapat dilakukan.

[Siaran Pers] Mengecam  Penerapan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bias Kelas Ekonomi Untuk Pengembangan Kelistrikan

Jakarta (11 September 2011) Pemerintahan Jokowi selama ini gencar dalam pembangunan pembangkit listrik. Bahkan rakyat dipaksa menjual tanah untuk pengadaan proyek ini menggunakan Undang-undang no 2 tahun Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sebagai contoh, petani di Batang, Jawa Tengah,  tidak hendak melepaskan sawah pertaniannya untuk proyek listrik 2×1000 MW. Namun Pemerintahan Jokowi mendorong proyek yang sempat terkendala selama dua tahun soal pembebasan proyek. Tentara dan kepolisian dikerahkan agar warga melepaskan tanahnya.  Mekanisme yang kerap dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru diberlakukan, yakni pengembang proyek mengalokasikan duit ganti rugi ke pengadilan untuk diakses warga. Sementara itu, proyek tetap dijalankan.

Pemaksaan penjualan tanah untuk kelistrikan juga terjadi di Cirebon.  Umumnya, proyek kelistrikan ini adalah pembangkit listrik batubara, sumber energi yang memiliki daya rusak lingkungan berupa pencemaran udara, air dalam skala luas.

Namun penerapan Undang-undang No 2 tahun 2012  tidak berlaku bagi semua kelompok. Hanya berlaku bagi kelompok kelas bawah yang bermata pencarian sebagai petani dan nelayan.

Pembangunan listrik energi terbarukan menggunakan tenaga angin di Pantai Samas, yang terletak  antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo terancam batal dibangun. Proyek pembangkit listrik tenaga energi terbarukan ini sendiri telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015.  Proyek ini pun telah dimuat dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) yang dibuat oleh PLN.  Rencananya akan ada 20 sampai 25 titik kincir angin di sepanjang kurang lebih 10 kilometer dari Pantai Samas sampai Sungai Progo secara keseluruhan mencapai kapasitas 50 MW. Salah satu kendala pembangunan proyek ini adalah persoalan tanah yang sebagian besar merupakan tanah kesultanan.

Dengan demikian, pemerintahan Jokowi menerapkan Undang-undang No 2 tahun 2012 hanya kepada kelompok kelas bawah. Tidak kepada kelompok elit seperti Kesultanan Jogyakarta. Padahal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui kepemilikan pribadi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal Pasal 28H  yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-sewenang oleh siapapun.”

Dengan kejadian ini, Pemerintahan Jokowi seharusnya menghentikan kebijakan sepihak pengadaan tanah untuk kepentingan investasi, termasuk investasi kelistrikan. Dan kembali harus menerapkan proses free prior informed and consent secara konsisten bagi warga pemilik tanah dan warga yang terdampak. Warga memliki veto atas pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, pemerintah dan pelaksana proyek mengedepankan proses pemberian informasi yang lengkap tentang dampak proyek ke depan, dialogis tidak mengikutsertakan aparat bersenjata negara, dan bila warga pada akhirnya menyatakan sikap menolak proyek, maka sikap tersebut harus dihormati. Menghentikan proses jual paksa yang telah terjadi di beberapa proyek infrastruktur kelistrikan.

Khusus untuk pengembangan energi terbarukan di Samas, seharusnya kesultanan merelakan tanah kesultanan untuk pengembangan energi terbarukan. Sebab dengan menolak pengembangan proyek ini, berarti kesultanan mendapatkan listrik berbahan fosil dimana kesehatan masyarakat disekitar pembangkit telah lama mengalami penurunan, sebagaimana terjadi di Indramayu, Cilacap.

Sangat disayangkan, kesultanan ambisius mendorong proyek memiliki daya rusak lingkungan besar seperti tambang besi di Kulonprogo, dan mengganggu ruang hidup rakyat seperti proyek Bandara di Kulonprogo, namun menghambat proyek pembangunan energi terbarukan. Proyek energi energi terbarukan di Samas adalah langkah baik untuk mengurangi biaya kesehatan warga di sekitar wilayah pembangkit listrik bahan bakar batubara. (selesai)

Kontak media:

Pius Ginting, aeermail@gmail.com, Kordinator Perkumpulan AEER

(Dikoreksi pada 13 September 2017, “kata kalian” menjadi “kata lain”. Terima kasih)

[Siaran Pers] Harga Batubara Naik, Pemerintah Perlu Naikkan Persentase Tarif Ekspor Untuk Pembangunan Energi Terbarukan

Jakarta (21 Agustus 2017) Harga Batubara kembali naik,  pada Agustus 2017, harga acuan batubara yang ditetapkan Kementerian ESDM sebesar USD 83,97. Harga batubara bara dalam satu tahun terakhir relatif tinggi dibandingkan dengan harga terendah yang pernah tercatat yakni USD 50,92 pada Februari 2016. Kenaikan harga ini telah mendorong peningkatan produksi batubara dan ekspor batubara. Pemerintah telah mengubah target produksi batubara 2017 menjadi 470 juta ton. Target ini lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam RPJM yakni 413 juta ton untuk tahun 2017. Selanjutnya target produksi tahun 2018 adalah 406 juta ton, dan tahun 2019 sebanyak 400 juta ton. Semangat pemerintahan Jokowi seperti tertuang dalam dalam dokumen Nawacita adalah pengurangan ekspor batubara.

Pemuatan batubara ke tongkang di Sungai Mahakam

Perkembangan ini baik bagi peningkatan pendapatan pemerintah, ekspor batubara dikenakan pajak penghasilan 1.5%.

Namun kenaikan harga batubara dapat membuat kebijakan energi Indonesia kian terjebak dalam skenario energi batubara yang polutif, dan menghambat pengembangan energi terbarukan. Keuntungan perusahaan batubara  akan menjadi peningkatan modal bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga batubara. Sejak harga batubara rendah, strategi bisnis batubara adalah mengintegrasikan tambang produksi batubara dengan pembangunan pembangkit listrik batubara di dalam negeri.

Keberadaan pembangkit listrik milik perusahaan tambang batubara dilihat oleh pelaku industri batubara memastikan kelancaran keuntungan ditengah harga ekspor batubara yang fluktuatif. Harga jual listrik di dalam negeri relatif stabil karena perusahaan pembangkit dan pemerintah diikat dengan perjanjian jual beli listrik (PBJL/PPA) untuk  jangan panjang (25-50 tahun).

Hal ini membuat Indonesia terperangkap  dalam kebijakan energi batubara yang polutif Masyarakat di sekitar pembangkit listrik batubara menjadi korban langsung pencemaran dari batubara. Sebagaimana ditemukan oleh Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) bersama jaringan dalam penelitiannya tentang kesehatan anak-anak dan masyarakat di sekitar pembangkit listrik yang dilakukan pada tahun 2017 ini. Dan media juga melaporkan masyakar di Aceh Barat mengalami pencemaran parah debu batubara  dari PLTU Nagan Raya. Debu yang masuk ke rumah menutupi semua perlengkapan dalam rumah. International Energy Agency memperkirakan terjadi 70.000 kematian dini pada tahun 2015 akibat pencemaran udara, salah satunya karena pembangkit listrik  batubara.

Pemborosan biaya dalam jangka panjang juga terjadi  akibat pembangkit listrik batubara, seperti yang diungkapkan oleh laporan IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) . Diperkirakan pemborosan terjadi akibat kelebihan produksi listrik batubara sebanyak USD 16,2 milyar pada periode 2017-2026.

Penghematan biaya dapat terjadi jika pemerintah mengantisipasi penurunan energi terbarukan. Dan melakukan pengembangan energi terbarukan. Laporan IEEFA memperlihatkan tren penurunan teknologi energi terbarukan, sehingga harga listrik dari pembangkit surya akan lebih rendah dari harga produksi listrik rata-rata sebelum tahun 2022. Namun ruang untuk pengembangan energi terbarukan ini telah tertutup dengan dominasi energi batubara.

Inisiatif pengembangan energi terbarukan telah dilakukan beberapa perusahaan tambang batubara. Namun jumlah investasi di sektor ini lebih kecil dibandingkan dengan investasi di sektor batubara, umumnya kurang dari 5%.  Nilai penyusutan aset dari perusahaan tambang batubara lebih lambat dan cenderung ekspansi investasi saat harga naik. Dengan begitu, pengembangan energi terbarukan menjadi ancaman bagi pasar listrik dari batubara.

Pemerintah perlu melakukan inisiatif untuk melakukan pengembangan energi terbarukan untuk melindungi lingkungan yang sehat bagi warga (hak atas lingkungan yang sehat telah digariskan dalam UUD 1945 Perubahan).  Pengembangan energi terbarukan juga membuka lapangan kerja baru, mempertimbangkan PHK massal yang kerap terjadi di sektor tambang batubara karena harga fluktuatif.

Dan sumber pembiayaan pengembangan energi terbarukan  dapat diperoleh pemerintah dengan meningkatkan persentase pajak atas ekspor batubara di tengah harga yang naik saat ini.

Kontak Media

Pius Ginting, 081293993460

 

Pemerintah Perlu Pastikan Pertanggungjawaban Dampak Kerusakan Lingkungan Tambang Freeport Sebelum Divestasi atau Produksi Lanjut

[Siaran Pers]

 

Jakarta (7 April 2017) Pemerintah Indonesia masih berlarut-larut ingin menegakkan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yakni agar Kontrak Karya Freeport yang dibuat pada tahun 1991. Salah satunya adalah ketentuan tentang divestasi.

Gambar latar belakang. Hutang mangrove yang meranggas di tempat pembuangan tailing PT. Freeport Indonesia

 

Namun disayangkan proses renegosiasi ini berjalan dengan elitis, tidak mengikutsertakan kelompok masyarakat yang terdampak di Freeport. Sebagaimana telah dituntut oleh masyarakat Papua yang terdampak negatif oleh pertambangan PT.Freeport Indonesia. Masyarakat Adat Independen dari Papua lewat perwakilannya Roni Nakiaya menyatakan pemerintah Indonesia sebaiknya menghentikan dulu kegiatan tambang PT. Freeport Indonesia lalu melakukan evaluasi menyeluruh.

Arkilaus Baho, peneliti Yayasan PUSAKA menyatakan kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia telah mengepung dan mempersempit ruang hidup masyarakat  Papua yang berada di sekitar wilayah tambang emas terbesar di dunia tersebut.  Kegiatan penambangan di atas ketinggian 4.000 meter diatas sumber air Aghawagon-Otomona-Ajkwa telah menimbulkan gangguan bagi masyarakat di bagian bawah penambangan. Dari 1.3 milyar metrik ton bijih tembanga yang digali antara tahun 1987-2014, hanya 1-1.5% mineral yang dianggap bernilai, selebihnya sebanyak 97% dibuang ke sistem air Ajkwa. Akibat kegiatan penambangan Freeport Indonesia antara tahun 1987 2014, seluas 138 km2 hutan, mangrove and lahan pertanian telah kehilangan vegetasi.

Pembuangan limbah tambah lebih dari 120.000 ton per hari ke Sungai Ajkwa telah membuat daerah muara sungai dan pesisir mengalami timbunan logam berat. Tumpukan material halus tersuspensi telah meningkat empat kali lipat hingga ke 10 km Laut Arafura.

Sejak tahun 1998, kosentrasi material tersuspensi yang mengandung logam berat ini lebih dari 40 g/m3, tingkat konsentrasi yang secara langsung mematikan tumbuhan air dan mempengaruhi siklus reproduksi binantang tak bertulang belakang dan ikan. Aturan pemerintah Australia bagi konsentasi material tersuspensi di sungai dataran rendah dan bagian kuala dan muara adalah  20 g/m3 untuk mempertahankan kehidupan perairan yang sehat.

Pius Ginting, Kordinator AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan mengingat dampak lingkungan yang telah terjadi secara intensif dan luas ini, maka saatnya kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia ditinjau ulang. Moratorium produksi untuk memulihkan daya dukung alam menjadi penting. Dan sebelum mengambil alih saham PT.Freeport Indonesia, pemerintah Indonesia sebaiknya memperjelas pertanggungjawaban kerusakan lingkungan dan dampaknya yang telah terjadi sejak tambang ini beoperasi hingga kini. Sehingga ke depan tidak ada penghindaran dari pertanggungjawaban kerusakan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat terdampak langsung dan ekosistem.

 

Kontak media:

Pius Ginting, Kordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), 081293993460

Arkilaus Baho , Peneliti Yayasan PUSAKA,

 

Catatan buat redaksi:

Semua data kuantitatif dalam siaran pers ini menggunakan hasil penelitian Michael Alonzo yang telah dipublikasikan di jurnal Nature, 11 Oktober 2016