Membuang Limbah Tambang ke Sungai dan Membiarkan  Limbah Tambang Freeport Terus Menyebar di Pesisir Mimika Tindakan Yang Tak Sejalan dengan Tuntutan Organisasi Lingkungan Internasional

[Siaran Pers Perkumpulan AEER, Yayasan Pusaka, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia]

 Jakarta (12 Maret 2018)  Pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport McMoran sedang dalam proses perundingan untuk pelaksanaan Undang-undang Mineral dan Batu bara, diantaranya adalah tentang divestasi saham, pembangunan smelter dan kelanjutan kegiatan pertambangan. Namun persoalan lingkungan yang dialami oleh warga sekitar pesisir Kabupaten Mimika (khususnya sekitar muara sungai Ajkwa) dan mengganggu ekosistem perairan pesisir tidak mendapatkan perhatian dan melibatkan publik.

Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut terus menjadi perhatian internasional. Yang terbaru adalah pada 7 Februari 2018, sebanyak 40 organisasi dari beragam negara dunia mengecam pembuangan limbah tambang ke dan sungai, dan menyerukan segera praktek pembuangan limbah ini tidak dilanjutkan.

Salah satu perusahaan yang melakukan praktek pembuangan limbah ke sungai adalah PT. Freeport Indonesia. Dan limbah ini bahkan menyebar ke wilayah perairan laut, sebagaimana disebutkan dimuat dalam laporan yang dibuat oleh Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), Yayasan Pusaka, dan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia).

Pembuangan limbah tambang (tailing) ke laut sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar tempat pembuangan. Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir laut.

Pius Ginting dari Perkumpulan AEER menyatakan, “Padatan yang tersuspensi di dalam dalam tambang  (Total Solid Supended) menciptakan kekeruhan, pedangkalan di daerah pesisir. Tailing menyebar di pesisir sekitar muara Ajkwa merupakan praktek pertambangan yang buruk. Praktek ini lebih buruk secara konsep dari pembuangan limbah lainnya ke laut di Indonesia, setidaknya mengusahakan pembuangan limbah tambang (tailing) agar berada dibawah lapisan termoklin agar tailing tidak menyebar ke permukaan (kendati hal itu tetap menimbulkan persoalan kehidupan di dasar laut).”

Pendangkalan di bagian pesisir Timika telah dikeluhkan oleh warga. Transportasi warga di bagian pesisir menjadi terganggu.  Bahkan pendangkalan laut karena tailing  juga mengancam pelabuhan PT. Freeport Indonesia. Untuk untuk mencegahnya, perusahaan tersebut melakukan penutupan aliran sungai yang telah dimuati oleh limbah tambang, yakni Sungai Yamaima. Penutupan aliran sungai disisi lain menghambat lalu lintas warga lewat sungai.

Melanjutkan kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia dengan metode pembuangan tailing yang ke sungai dan menyebar hingga ke laut akan meningkatkan beban bagi nelayan di sekitar pesisir Kabupaten Mimika yang hidup sebagai nelayan.

Martin Hadiwinata dari KNTI menyatakan “Agar nelayan sekitar pesisir Kabupaten Mimika (khususnya di sekitar Ajkwa) dapat melanjutkan mata pencarian nelayan secara baik dan pemulihan ekosistem laut, maka pembuangan limbah tambang ke sungai dan menyebar ke laut diserukan agar dihentikan.”

Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka menyatakan, “Perlu dilakukan peninjauan dampak lingkungan PT. Freeport Indonesia. Dan bila operasi penambangan terus melakukan pembuangan  limbah tambang ke sungai dan laut, suatu praktek yang ditentang luas oleh organisasi lingkungan internasional, seperti  diserukan untuk dihentikan oleh 40 organisasi lingkungan baru baru ini, maka kegiatan operasi PT. Freeport Indonesia sebaiknya  dimoratorium terlebih dahulu untuk evaluasi menyeluruh dan memberikan waktu bagi lingkungan memulihkan diri dan ekonomi non pertambangan yang lebih lestari seperti parawisata ke Grasberg, dan kehidupan nelayan tradisional bisa berkembang”. ###

 

  • Seruan organisasi internasional menghentikan pembuangan limbah tambang ke laut dan sungai dapat ditemukan pada:

https://earthworksaction.org/publications/call-ban-dumping-mine-waste-oceans-rivers-lakes/

  • Laporan tentang dampak pembuangan imbah tambang PT. Freeport Indonesia, dapat ditemukan pada:

http://aeer.info/en/pub/

 

 

 

 

 

 

Sebanyak 210.800 Warga Indonesia Meninggal Per Tahun Karena Pencemaran Udara. Segera Beralih ke Energi Bersih

Lembaga kesehatan dunia WHO telah mengeluarkan laporan World Health Statistic 2017.  Dalam laporan tersebut, WHO menyebutkan, secara total kematian akibat pencemaran udara adalah 6.7 juta kematian pada tahun 2012. Ini merupakan 11.6% dari kematian global. Dari jumlah ini, sebanyak 4.3 juta adalah mati karena pencemaran udara dalam rumah. Dan sebanyak 3 juta mati karena pencemaran di luar rumah.

Untuk Indonesia, tercatat angka kematian karena pencemaran udara 85 dari 100.000 penduduk pada tahun 2012. Dengan begitu, terdapat 210.800 kematian seluruh Indonesia pada tahun tersebut akibat pencemaran udara.

Dari total 210.800 kematian ini, 165.000 akibat pencemaran udara dalam rumah. Dalam kategori ini, Indonesia berada pada urutan nomor 3 setelah China dan India mencatat kematian terbanyak. Selebihnya, yakni 45.800 meninggal karena pencemaran udara di luar rumah.

Jumlah kematian ini sangat memprihatinkan. Dan berpotensi besar bertambah jika pemerintah tidak mengurangi sumber penyebabnya.

Sumber penyebab pencemaran udara dalam rumah tangga umumnya karena penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar. Dengan begitu, pemerintah perlu memperkenalkan energi yang lebih bersih, khususnya di daerah daerah yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Sementara itu, sumber pencemaran udara di luar rumah terutama adalah kendaraan bermotor dan pembangkit listrik batubara.

Pius Ginting, aktivis AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari kematian karena pencemaran udara, kebijakan energi pemerintahan Jokowi yang menempatkan batubara sebagai pembangkit listrik yang kian dominan setiap tahun, yakni dari 53% pada tahun 2014 naik menjadi 56% pada tahun 2015, perlu diubah dengan segera menempatkan energi terbarukan sebagai sumber energi utama. Biaya listrik energi terbarukan kini lebih murah dari energi fosil di beberapa negara dan aman bagi kesehatan warga.

 

 

 

 

Quo Vadis Energi Terbarukan?

Sebagian besar listrik Indonesia saat ini dihasilkan pembangkit batubara. Yakni sebanyak 140.806 GWh (56%) pada tahun 2016. Pembangkit listrik batubara berumur panjang, dapat mencapai usia 40 tahun seperti PLTU Kamojang. Usia panjang ini juga tercermin dalam perjanjian jual beli listrik antara PLN dan perusahaan pembangkit listrik swasta yang mencapai 30 tahun diatur dalam Peraturan Menteri No 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power). Dengan begitu, sekali diputuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga batubara, maka sistem pembangkit suatu daerah akan terkunci cukup lama dengan pembangkit jenis ini. Sisi lain, listrik Indonesia saat ini baru memuat 1% energi terbarukan (RUPTL PLN 2016-2025).

Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) menargetkan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 sebanyak 23%. Target KEN ini telah dimasukkan menjadi komponen program pengurangan emisi karbon, tertuang dalam dokumen NDC (Nationally Determined Commitment) telah disepakati di Paris. Pemerintah telah meratifikasi Kesepakatan iklim di Paris lewat Undang-undang no 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim). Target kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi adalah sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional pada tahun 2030. Diantaranya akan dicapai lewat sektor energi.

Namun kebijakan di sektor energi saat ini yang dikeluarkan pemerintah berpotensi besar melenceng dari target komitmen mitigasi perubahan iklim, juga dari target energi terbarukan dalam KEN dengan beberapa perkembangan dipaparkan berikut ini.

Sistem pembangkit listrik terbesar di Indonesia, yakni pulau Jawa (75% dari penjualan listrik PLN tahun 2015) didominasi oleh pembangkit batubara telah memiliki kapasitas cadangan yang cukup tinggi, yakni 31%, sehingga berpotensi kelebihan pasokan. Akibatnya, ruang untuk pengembangan energi terbarukan sangat terbatas di Pulau Jawa.

Sistem pembangkit yang terbuka untuk tambahan baru adalah di luar pulau Jawa, khususnya di Indonesia bagian Timur yang masih kekurangan pasokan listrik. Kontribusinya bagi target KEN sebenarnya tidak besar mempertimbangkan konsumsi listrik kawasan ini 6% dari permintaan energi nasional. Namun pengembangan energi terbarukan di bagian timur ini pun tidak didukung oleh regulasi. Kebijakan yang baru diterbitkan berpotensi justru memberikan ruang afirmasi bagi pembangkit bahan bakar batubara, bukan energi terbarukan.

Daerah Indonesia bagian timur, yakni NTB, Papua, Maluku dan NTT memiliki biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkit listrik lebih dari dua kali lipat dibanding rata-rata biaya pokok penyediaan listrik nasional (7 sen dolar AS per Kwh). Daerah ini relatif jauh dari sumber batubara Pulau Kalimantan dan Sumatera bagian selatan. Dan memiliki potensi pengembangan energi terbarukan angin dan matahari.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik menetapkan mekanisme pembatasan harga bagi teknologi tenaga surya dan angin namun tidak bagi pembangkit batubara non mulut tambang, membuat kedua jenis energi terbarukan tersebut akan sulit berkembang di daerah timur. Permen ESDM No 12 Tahun 2017 menjadikan listrik tenaga surya dan angin sebagai pilihan akhir dalam pembangkit listrik bila tidak terdapat sumber energi primer lain. Juga, energi terbarukan dibebankan untuk mengurangi BPP.

Bila BPP setempat di atas rata-rata BPP pembangkitan nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari tenaga surya dan angin dibatasi paling tinggi sebesar 85% dari BPP pembangkit setempat. Keuntungan lebih diberikan kepada pembangkit PLTU Batubara non mulut tambang dalam harga penjualan produksi listrik berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2017. Di daerah yang memiliki BPP lebih tinggi dari rata-rata BPP pembangkit nasional (umumnya berlaku bagi semua provinsi Indonesia bagian Timur), bila pembangkit lebih kecil atau sama dengan 100 MW diperbolehkan dengan mekanisme lelang (kesepakatan bisnis PLN dan swasta). Berdasarkan data program 35.000 MW, dan FTP (Fast Track Programme) 1 dan FTP II sebelumnya, tidak ada PLTU Batubara di wilayah timur lebih dari 100 MW. Mengingat teknologi pembangkit listrik batubara telah matang, negara maju mulai meninggalkannya, serta pembatasan PLTU Batubara baru di India dan China (Laporan CoalSwarm 2017) , Indonesia termasuk bagian timur berpotensi menjadi lokasi “dumping” teknologi batubara.

Pengalaman beberapa negara memberikan akses listrik dari tingkat elektrifikasi 85% menjadi 100% mengalami tantangan lebih berat. Kelompok masyarakat terakhir 10-15% yang belum memiliki akses listrik umumnya terkendala geografis, ekonomi dan sebaran pengguna listrik listrik yang tersebar. Wilayah Indonesia bagian timur memiliki rasio elektrifikasi lebih rendah dibandingkan rasio elektrifikasi nasional. Rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2015 adalah 88,3% dan hendak dinaikkan menjadi 99,7 % pada tahun 2025. Jenis listrik energi terbarukan adalah cocok buat kelompok masyarakat yang saat ini belum tersambung ke dalam jaringan listrik. Karena terdesentralisasi dan jauh dari sumber batubara.

Untuk pemenuhan akses listrik bagi kelompok masyarakat di daerah terpencil ini membutuhkan bantuan pendanaan, dapat berupa viability gap fund bagi pihak swasta pembangkit energi terbarukan, ataupun subsidi program energi terbarukan ke unit PLN. Hal ini belum tercermin dalam beberapa peraturan dalam sektor kelistrikan yang terakhir dikeluarkan pemerintah.

Pemerintah Jokowi perlu menguraikan strategi pemenuhan komitmen iklim dan energi terbarukan setelah keluarnya beberapa peraturan terkait terakhir ini, apakah implementasinya mengarah pada afirmasi energi terbarukan, sekaligus memenuhi akses energi listrik bagi masyarakat yang masih tanpa akses energi listrik. Dan bila situasi aktual tidak berjalan menuju target yang telah dibuat, penting untuk melakukan evaluasi dan tinjauan atas peraturan terbaru terkait kelistrikan ini.

Ditulis oleh Pius Ginting

Aktivis lingkungan hidup, Anggota Penasehat pada CoalSwarm, Kordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)