Pernyataan Akhir Forum Sosial Tematik Tentang Tambang Dan Ekonomi Ekstraktif

Johannesburg, 12-15 November 2018


Melampaui Ektraktivisme:

Reklaiming Kekuasaan Rakyat, Hak Kami Untuk Mengatakan Tidak!

Kami, para partisipan Forum Sosial Tematik Tambang dan Ekonomi Ekstraktif, berkumpul di Johannesburg, Afrika Selatan untuk mengonsolidasi gerakan perlawanan, membangun perjuangan bersama untuk solidaritas, memastikan integritas alam dan mendorong dunia yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang.

Kami datang dari komunitas terdampak tambang, serikat buruh, organisasi rakyat, gerakan perempuan, LGBTI, kelompok kepercayaan, masyarakat adat, pekerja, petani skala kecil, nelayan tradisional, pemuda, grup pendukung dan akademisi dari 60 negara, termasuk 28 negara Afrika, Amerika, Asia Pasifik dan Eropa.

Kami merayakan keberagaman kami, menerima perbedaan pandangan di antara kami dan alternatif yang kami tawarkan, tetapi memahami bahwa kami bersama-sama diikat hasrat untuk sebuah masa depan yang bebas dari dampak destruktif dari ekstraktivisme.

Ekstraktivisme adalah sebuah model berdasarkan pada eksploitasi dari yang disebut “sumber daya alam” dan rakyat dimana pertambangan sebagai kasus utamanya.

Kenyataan-kenyataan Terkini

Beberapa dekade terakhir, kami melihat rasisme yang kian intensif, patriarki dan gaya kolonial, berdasarkan atas imajinasi akan kemungkinan pertumbuhan ekonomi tanpa batas pada planet yang terbatas. Hal ini menurunkan kondisi-kondisi yang memungkinkan kehidupan terjadi di bumi.  Atas nama kemajuan dan perkembangan, hal ini telah mendegradasi dan menghancurkan. Ini termasuk super-eksploitasi para pekerja, penyingkiran sistematik atas komunitas, menguatnya kondisi pemanasan global dan ketidakadilan iklim. Hal ini menaklukkan ekonomi lokal terhadap logika akumulasi kemakmuran yang menguntungkan perusahaan transnasional–penguasa  baru dari dunia.

Seakan-akan tidak cukup tragis, bangkitnya kekuatan fasis dan otoritarianisme lama dan baru adalah ancaman yang melepaskan gelombang baru kejahatan dan represi. Logika yang mereka setir adalah untuk mengeksploitasi krisis melalui perusakan parah terhadap alam, membuka batas baru untuk komodifikasi dan finansialisasi lebih lanjut. Samudera, sungai, hutan, seluruh ekosistem diatur agar melayani penciptaan keuntungan. Mengiringi proses rekolonialisasi dan berebut kontrol strategis yang langka atas sumber daya dengan persaingan kekuasaan global dan regional, meletakkan momok perang genosida baru, yang akan memusnahkan kelompok “tersingkirkan” dan terpinggirkan.

Kaum tani, petani skala kecil, migran, pengungsi, peternak kecil, orang terlantar, masyarakat adat, perempuan kelas pekerja telah diperbudak melalui model perkembangan partiarki ektraktivis. Mereka bekerja keras untuk menjamin kesintasan keluarga dan komunitas di bawah meningkatnya kondisi prekariat. Kerja perawatan mereka, produksi kehidupan dasar, reproduksi sosial dan rekreasi ekosistem yang terancam punah adalah tak terlihat, tak diakui dan tak penting. Kerja mereka menyokong keuntungan modal dan melayani kepentingan patriarki.

Selain itu, ekstraktivisme mengarah pada perusakan hak pekerja –di mana mereka eksis. Peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan secara sistematis dilanggar, pekerja informal dan upahan digerakkan ke bawah. Serikat buruh militan diserang dan hanya serikat yang patuh yang diizinkan. Yang disebut sebagai revolusi indiustri teknologi tinggi 4.0, data besar dan kecerdasan buatan, mewakili bentuk ekstraktif lainnya yang merupakan ancaman besar terhadap pekerjaan layak.

Perlawanan
Kami, khususnya petani, komunitas petani skala kecil, masyarakat adat dan lainnya  di seluruh dunia, saat ini melawan serangan sistematis pada daerah kami yang, melalui penggusuran, deforestasi dan penghancuran sumber air, mengancam menghancurkan kehidupan kami. Perempuan memainkan peran penting dalam perjuangan ini. Perempuan menuntut hak untuk mengatakan tidak!

Hal ini merebut hak untuk mengatakan TIDAK untuk aktivitas ekstraktif dalam kawasan kami,  sekaligus tegas untuk mengatakan YA. YA terhadap cara-cara alternatif lain untuk hidup harmonis dengan sisa jaringan hidup. YA untuk hak memutuskan bagaimana menjalani hidup kami sendiri. YA untuk mengakui bahwa alam tidak dapat dipahami sebagai koleksi yang disebut sumber daya untuk dieksploitasi sesuka hati dalam pencarian (memaksimalkan) keuntungan.

Dan YA, untuk memperbaiki sejarah, utang ekologis dan sosial kepada rakyat Dunia Selatan dan telah memperoleh relevansi baru melalui konsep utang iklim.

Kami aktif mendukung berlangsungnya Kampanye Global untuk Reklaiming Kedaulutan Rakyat, Membongkar Kekuasaan Korporasi dan Penghentian Impunitas. Kuasa dan keistimewaan korporasi, institusionalisasi melalui investasi dan persetujuan dagang, harus dihapuskan. Oleh karena itu, proses negosiasi PBB yang sedang berlangsung  tentang perjanjian internasional yang mengikat secara hukum bagi korporasi-korporasi terkait dengan hak azasi manusia dan inisiatif lainnya dari tingkat nasional dan lingkup regional merupakan sangat kritis dan prosesnya harus dipercepat.

 Kriminalisasi & Militerisasi Wilayah Kami

Komunitas yang menolak proyek ekstraktif yang merusak dipecah belah lewat korupsi dan janji-janji palsu pembangunan, perampasan harta-harta sosial dan pelayanan publik untuk memaksa mereka tunduk. Komunitas aktivis kian dikriminalisasi, diancam, diculik, diserang dan dibunuh. Saat negara dan korporasi mendukung kekerasan terhadap perempuan, hal ini seringkali dalam bentuk seksualitas. Bahkan anak-anak dan pemuda dijadikan sasaran. Komunitas yang menolak untuk pertambangan dan proyek ekstraktif lainnya, dan serikat buruh militan diserang dengan kombinasi kekuatan negara dan korporasi. Secara umum, ruang bagi perlawanan terancam dan tertutup secara mendalam.

Alternatif

Darurat planet yang timbul dari berabad-abad ekstraktivisme kapitalis membutuhkan transformasi yang dalam tidak hanya akan sistem energi kita, tapi bagaimana kita memproduksi, mengonsumsi, dan mengorganisir hidup kita. Sebuah “transisi yang adil”  dari rejim berbasis bahan bakar fosil dan ekstraktif tak hanya diperlukan untuk menghadapi krisis iklim tapi mengandung embrio tatanan baru, demokratik, eko feminis, pos kapitalis. Adalah mitos bahwa menghentikan perubahan iklim dan menutup industri ekstraktif akan meningkatkan pengangguran. Sebaliknya, kehidupan yang layak dalam membangun sistem energi terbarukan dimiliki secara sosial, sistem pangan agro ekologi, perbaikan tanah dan ekosistem, kesehatan komunitas dan perumahan  sosial menjadi dasar bagi transisi adil.

Transisi yang adil telah hidup dalam perlawanan perempuan dalam cara mereka hidup, dalam komunitas menghadapi perusahaan tambang dan memelihara sistem pangan mereka, dan perjuangan pekerja melawan ketidakamanan dan privatisasi, sebuah transisi adil sebaiknya berdasarkan pengubahan industri, dimana pekerja di industri polutif diberikan pelatihan  ulang untuk kerja yang dibutuhkan secara sosial dan ekologi, pekerja (dan individu) yang tidak dapat melakukan transisi ke kehidupan baru ini dijamin mendapatkan pendapatan, layanan publik penting, dan dibayar lewat mengarahkan ulang subsidi negara dari industri ekstraktif, dengan menghentikan aliran dana gelap dan menerapkan pajak kepada perubahan  transnasional dan kaum kaya.

Hal pokok bagi perjuangan alternatif ini adalah hak mengatakan TIDAK. Kami mengatakan TIDAK bagi model ekstrativisme dan semua cadangan gas, minyak, batubara harus tetap di dalam tanah; ekonomi sirkuler dimana mineral dan metal didaur ulang dan dibawa kembali ke produksi harus mengkarakterisasi masa depan berkelanjutan; bergerak ke ekstrativisme baru seperti pertambangan di laut dalam adalah solusi palsu; konsumsi berlebihan di dunia utara dan selatan harus dibatasi, berdasarkan prinsip kecukupan. Produktivisme, pertumbuhan tanpa henti dan akumulasi demi akumulasi semata harus dihentikan. Seperti kami kami katakan selama Forum ini:” Kita tidak hidup untuk memproduksi tapi memproduksi untuk hidup.”

Kooptasi pemimpin tradisional untuk memfasilitasi penetrasi ekstraktivisme ke dalam teritorial kita begitu cepat melemahkan legitimasi struktur ini dan menyerukan untuk pembaruan semua demokrasi kerakyatan di semua tingkat, khususnya di tingkat komunitas lokal.

Inisiatif lokal adalah fondasi  bagi pembangunan kontra dibutuhkan untuk melawan sistem. Dalam hal ini kami yakin akan kebutuhan perluasan kepentingan bersama. Alam, iklim, air, sumber daya dan semua bentuk kehidupan adalah tidak untuk dijual! Mereka adalah milik bersama dan kita harus melindungi dan membaginya dengan semua rakyat dan generasi yang akan datang. Hal untuk kepentingan bersama dan menghormati kelanggengannya adalah etika yang mendesak dan menjamin perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam  hal ini kami terinspirasi oleh perspektif banyak rakyat kita, grup penduduk asli dan komunitas yang menghormati hal-hak alam dan memahami alam bukan kepemilikan: setiap ekosistem punya hak untuk hidup dan berkembang, “air punya hak untuk terus mengalir dan burung untuk minum dan terbang.” Sungai dan tanah punya entitas hak, dan kita harus menghormati kesakralan mereka.

Kebersamaan dan solidaritas yang didorong oleh Forum Sosial Tematik memberikan inspirasi bagi semua kampanye kolektif, aksi, dan aliansi baru global dan majelis rakyat yang akan menjamin masa depan kita bersama.

 

 

 

Membuang Limbah Tambang ke Sungai dan Membiarkan  Limbah Tambang Freeport Terus Menyebar di Pesisir Mimika Tindakan Yang Tak Sejalan dengan Tuntutan Organisasi Lingkungan Internasional

[Siaran Pers Perkumpulan AEER, Yayasan Pusaka, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia]

 Jakarta (12 Maret 2018)  Pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport McMoran sedang dalam proses perundingan untuk pelaksanaan Undang-undang Mineral dan Batu bara, diantaranya adalah tentang divestasi saham, pembangunan smelter dan kelanjutan kegiatan pertambangan. Namun persoalan lingkungan yang dialami oleh warga sekitar pesisir Kabupaten Mimika (khususnya sekitar muara sungai Ajkwa) dan mengganggu ekosistem perairan pesisir tidak mendapatkan perhatian dan melibatkan publik.

Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut terus menjadi perhatian internasional. Yang terbaru adalah pada 7 Februari 2018, sebanyak 40 organisasi dari beragam negara dunia mengecam pembuangan limbah tambang ke dan sungai, dan menyerukan segera praktek pembuangan limbah ini tidak dilanjutkan.

Salah satu perusahaan yang melakukan praktek pembuangan limbah ke sungai adalah PT. Freeport Indonesia. Dan limbah ini bahkan menyebar ke wilayah perairan laut, sebagaimana disebutkan dimuat dalam laporan yang dibuat oleh Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), Yayasan Pusaka, dan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia).

Pembuangan limbah tambang (tailing) ke laut sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar tempat pembuangan. Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir laut.

Pius Ginting dari Perkumpulan AEER menyatakan, “Padatan yang tersuspensi di dalam dalam tambang  (Total Solid Supended) menciptakan kekeruhan, pedangkalan di daerah pesisir. Tailing menyebar di pesisir sekitar muara Ajkwa merupakan praktek pertambangan yang buruk. Praktek ini lebih buruk secara konsep dari pembuangan limbah lainnya ke laut di Indonesia, setidaknya mengusahakan pembuangan limbah tambang (tailing) agar berada dibawah lapisan termoklin agar tailing tidak menyebar ke permukaan (kendati hal itu tetap menimbulkan persoalan kehidupan di dasar laut).”

Pendangkalan di bagian pesisir Timika telah dikeluhkan oleh warga. Transportasi warga di bagian pesisir menjadi terganggu.  Bahkan pendangkalan laut karena tailing  juga mengancam pelabuhan PT. Freeport Indonesia. Untuk untuk mencegahnya, perusahaan tersebut melakukan penutupan aliran sungai yang telah dimuati oleh limbah tambang, yakni Sungai Yamaima. Penutupan aliran sungai disisi lain menghambat lalu lintas warga lewat sungai.

Melanjutkan kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia dengan metode pembuangan tailing yang ke sungai dan menyebar hingga ke laut akan meningkatkan beban bagi nelayan di sekitar pesisir Kabupaten Mimika yang hidup sebagai nelayan.

Martin Hadiwinata dari KNTI menyatakan “Agar nelayan sekitar pesisir Kabupaten Mimika (khususnya di sekitar Ajkwa) dapat melanjutkan mata pencarian nelayan secara baik dan pemulihan ekosistem laut, maka pembuangan limbah tambang ke sungai dan menyebar ke laut diserukan agar dihentikan.”

Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka menyatakan, “Perlu dilakukan peninjauan dampak lingkungan PT. Freeport Indonesia. Dan bila operasi penambangan terus melakukan pembuangan  limbah tambang ke sungai dan laut, suatu praktek yang ditentang luas oleh organisasi lingkungan internasional, seperti  diserukan untuk dihentikan oleh 40 organisasi lingkungan baru baru ini, maka kegiatan operasi PT. Freeport Indonesia sebaiknya  dimoratorium terlebih dahulu untuk evaluasi menyeluruh dan memberikan waktu bagi lingkungan memulihkan diri dan ekonomi non pertambangan yang lebih lestari seperti parawisata ke Grasberg, dan kehidupan nelayan tradisional bisa berkembang”. ###

 

  • Seruan organisasi internasional menghentikan pembuangan limbah tambang ke laut dan sungai dapat ditemukan pada:

https://earthworksaction.org/publications/call-ban-dumping-mine-waste-oceans-rivers-lakes/

  • Laporan tentang dampak pembuangan imbah tambang PT. Freeport Indonesia, dapat ditemukan pada:

http://aeer.info/en/pub/

 

 

 

 

 

 

Sebanyak 210.800 Warga Indonesia Meninggal Per Tahun Karena Pencemaran Udara. Segera Beralih ke Energi Bersih

Lembaga kesehatan dunia WHO telah mengeluarkan laporan World Health Statistic 2017.  Dalam laporan tersebut, WHO menyebutkan, secara total kematian akibat pencemaran udara adalah 6.7 juta kematian pada tahun 2012. Ini merupakan 11.6% dari kematian global. Dari jumlah ini, sebanyak 4.3 juta adalah mati karena pencemaran udara dalam rumah. Dan sebanyak 3 juta mati karena pencemaran di luar rumah.

Untuk Indonesia, tercatat angka kematian karena pencemaran udara 85 dari 100.000 penduduk pada tahun 2012. Dengan begitu, terdapat 210.800 kematian seluruh Indonesia pada tahun tersebut akibat pencemaran udara.

Dari total 210.800 kematian ini, 165.000 akibat pencemaran udara dalam rumah. Dalam kategori ini, Indonesia berada pada urutan nomor 3 setelah China dan India mencatat kematian terbanyak. Selebihnya, yakni 45.800 meninggal karena pencemaran udara di luar rumah.

Jumlah kematian ini sangat memprihatinkan. Dan berpotensi besar bertambah jika pemerintah tidak mengurangi sumber penyebabnya.

Sumber penyebab pencemaran udara dalam rumah tangga umumnya karena penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar. Dengan begitu, pemerintah perlu memperkenalkan energi yang lebih bersih, khususnya di daerah daerah yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Sementara itu, sumber pencemaran udara di luar rumah terutama adalah kendaraan bermotor dan pembangkit listrik batubara.

Pius Ginting, aktivis AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari kematian karena pencemaran udara, kebijakan energi pemerintahan Jokowi yang menempatkan batubara sebagai pembangkit listrik yang kian dominan setiap tahun, yakni dari 53% pada tahun 2014 naik menjadi 56% pada tahun 2015, perlu diubah dengan segera menempatkan energi terbarukan sebagai sumber energi utama. Biaya listrik energi terbarukan kini lebih murah dari energi fosil di beberapa negara dan aman bagi kesehatan warga.

 

 

 

 

Quo Vadis Energi Terbarukan?

Sebagian besar listrik Indonesia saat ini dihasilkan pembangkit batubara. Yakni sebanyak 140.806 GWh (56%) pada tahun 2016. Pembangkit listrik batubara berumur panjang, dapat mencapai usia 40 tahun seperti PLTU Kamojang. Usia panjang ini juga tercermin dalam perjanjian jual beli listrik antara PLN dan perusahaan pembangkit listrik swasta yang mencapai 30 tahun diatur dalam Peraturan Menteri No 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power). Dengan begitu, sekali diputuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga batubara, maka sistem pembangkit suatu daerah akan terkunci cukup lama dengan pembangkit jenis ini. Sisi lain, listrik Indonesia saat ini baru memuat 1% energi terbarukan (RUPTL PLN 2016-2025).

Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) menargetkan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 sebanyak 23%. Target KEN ini telah dimasukkan menjadi komponen program pengurangan emisi karbon, tertuang dalam dokumen NDC (Nationally Determined Commitment) telah disepakati di Paris. Pemerintah telah meratifikasi Kesepakatan iklim di Paris lewat Undang-undang no 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim). Target kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi adalah sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional pada tahun 2030. Diantaranya akan dicapai lewat sektor energi.

Namun kebijakan di sektor energi saat ini yang dikeluarkan pemerintah berpotensi besar melenceng dari target komitmen mitigasi perubahan iklim, juga dari target energi terbarukan dalam KEN dengan beberapa perkembangan dipaparkan berikut ini.

Sistem pembangkit listrik terbesar di Indonesia, yakni pulau Jawa (75% dari penjualan listrik PLN tahun 2015) didominasi oleh pembangkit batubara telah memiliki kapasitas cadangan yang cukup tinggi, yakni 31%, sehingga berpotensi kelebihan pasokan. Akibatnya, ruang untuk pengembangan energi terbarukan sangat terbatas di Pulau Jawa.

Sistem pembangkit yang terbuka untuk tambahan baru adalah di luar pulau Jawa, khususnya di Indonesia bagian Timur yang masih kekurangan pasokan listrik. Kontribusinya bagi target KEN sebenarnya tidak besar mempertimbangkan konsumsi listrik kawasan ini 6% dari permintaan energi nasional. Namun pengembangan energi terbarukan di bagian timur ini pun tidak didukung oleh regulasi. Kebijakan yang baru diterbitkan berpotensi justru memberikan ruang afirmasi bagi pembangkit bahan bakar batubara, bukan energi terbarukan.

Daerah Indonesia bagian timur, yakni NTB, Papua, Maluku dan NTT memiliki biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkit listrik lebih dari dua kali lipat dibanding rata-rata biaya pokok penyediaan listrik nasional (7 sen dolar AS per Kwh). Daerah ini relatif jauh dari sumber batubara Pulau Kalimantan dan Sumatera bagian selatan. Dan memiliki potensi pengembangan energi terbarukan angin dan matahari.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik menetapkan mekanisme pembatasan harga bagi teknologi tenaga surya dan angin namun tidak bagi pembangkit batubara non mulut tambang, membuat kedua jenis energi terbarukan tersebut akan sulit berkembang di daerah timur. Permen ESDM No 12 Tahun 2017 menjadikan listrik tenaga surya dan angin sebagai pilihan akhir dalam pembangkit listrik bila tidak terdapat sumber energi primer lain. Juga, energi terbarukan dibebankan untuk mengurangi BPP.

Bila BPP setempat di atas rata-rata BPP pembangkitan nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari tenaga surya dan angin dibatasi paling tinggi sebesar 85% dari BPP pembangkit setempat. Keuntungan lebih diberikan kepada pembangkit PLTU Batubara non mulut tambang dalam harga penjualan produksi listrik berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2017. Di daerah yang memiliki BPP lebih tinggi dari rata-rata BPP pembangkit nasional (umumnya berlaku bagi semua provinsi Indonesia bagian Timur), bila pembangkit lebih kecil atau sama dengan 100 MW diperbolehkan dengan mekanisme lelang (kesepakatan bisnis PLN dan swasta). Berdasarkan data program 35.000 MW, dan FTP (Fast Track Programme) 1 dan FTP II sebelumnya, tidak ada PLTU Batubara di wilayah timur lebih dari 100 MW. Mengingat teknologi pembangkit listrik batubara telah matang, negara maju mulai meninggalkannya, serta pembatasan PLTU Batubara baru di India dan China (Laporan CoalSwarm 2017) , Indonesia termasuk bagian timur berpotensi menjadi lokasi “dumping” teknologi batubara.

Pengalaman beberapa negara memberikan akses listrik dari tingkat elektrifikasi 85% menjadi 100% mengalami tantangan lebih berat. Kelompok masyarakat terakhir 10-15% yang belum memiliki akses listrik umumnya terkendala geografis, ekonomi dan sebaran pengguna listrik listrik yang tersebar. Wilayah Indonesia bagian timur memiliki rasio elektrifikasi lebih rendah dibandingkan rasio elektrifikasi nasional. Rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2015 adalah 88,3% dan hendak dinaikkan menjadi 99,7 % pada tahun 2025. Jenis listrik energi terbarukan adalah cocok buat kelompok masyarakat yang saat ini belum tersambung ke dalam jaringan listrik. Karena terdesentralisasi dan jauh dari sumber batubara.

Untuk pemenuhan akses listrik bagi kelompok masyarakat di daerah terpencil ini membutuhkan bantuan pendanaan, dapat berupa viability gap fund bagi pihak swasta pembangkit energi terbarukan, ataupun subsidi program energi terbarukan ke unit PLN. Hal ini belum tercermin dalam beberapa peraturan dalam sektor kelistrikan yang terakhir dikeluarkan pemerintah.

Pemerintah Jokowi perlu menguraikan strategi pemenuhan komitmen iklim dan energi terbarukan setelah keluarnya beberapa peraturan terkait terakhir ini, apakah implementasinya mengarah pada afirmasi energi terbarukan, sekaligus memenuhi akses energi listrik bagi masyarakat yang masih tanpa akses energi listrik. Dan bila situasi aktual tidak berjalan menuju target yang telah dibuat, penting untuk melakukan evaluasi dan tinjauan atas peraturan terbaru terkait kelistrikan ini.

Ditulis oleh Pius Ginting

Aktivis lingkungan hidup, Anggota Penasehat pada CoalSwarm, Kordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)