Laporan: Distopia Pesisir Mimika; Terkepung Lumpur Limbah Tambang PT. Freeport Indonesia

PENGANTAR Penggunaan barang elektronik, listrik, telekomunikasi, transportasi begitu meluas, dan barang-barang yang menunjang sarana ini menggunakan tembaga. Peradaban manusia meninggalkan zaman batu dan beralih ke zaman perunggu juga berkat penggunaan tembaga. Pada awalnya, manusia menambang tembaga hanya bila kandungannya cukup tinggi di bahan yang diolah, yakni lebih 6%. Sebab peralatan masih sederhana sehingga tidak efesien …

Peninjauan Harga Listrik PLTU Batubara Jangan Mengkompromikan Biaya Perlindungan Lingkungan

Pemerintah melalui Direktorat Ketenagalistrikan mengeluarkan surat peninjauan kembali semua harga dalam perjanjian jual beli harga listrik dengan perusahaan pembangkit swasta PLTU (berbahan bakar batu bara) skala besar. Peninjauan ini berlaku bagi pembangkit yang belum memasuki masa konstruksi dan mendapat Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan. Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, hal ini perlu …

[Siaran Pers] Mengecam  Penerapan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bias Kelas Ekonomi Untuk Pengembangan Kelistrikan

Jakarta (11 September 2011) Pemerintahan Jokowi selama ini gencar dalam pembangunan pembangkit listrik. Bahkan rakyat dipaksa menjual tanah untuk pengadaan proyek ini menggunakan Undang-undang no 2 tahun Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagai contoh, petani di Batang, Jawa Tengah,  tidak hendak melepaskan sawah pertaniannya untuk proyek listrik 2×1000 MW. Namun Pemerintahan Jokowi mendorong …

[Siaran Pers] Harga Batubara Naik, Pemerintah Perlu Naikkan Persentase Tarif Ekspor Untuk Pembangunan Energi Terbarukan

Jakarta (21 Agustus 2017) Harga Batubara kembali naik,  pada Agustus 2017, harga acuan batubara yang ditetapkan Kementerian ESDM sebesar USD 83,97. Harga batubara bara dalam satu tahun terakhir relatif tinggi dibandingkan dengan harga terendah yang pernah tercatat yakni USD 50,92 pada Februari 2016. Kenaikan harga ini telah mendorong peningkatan produksi batubara dan ekspor batubara. Pemerintah …

Pemerintah Harus Hentikan Anak-anak Jadi Korban Pencemaran Udara Proyek Pembangkit Listrik Batubara

Siaran Pers AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) Jakarta (24 Juli 2017) Pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi korban pencemaran udara dari proyek pembangkit listrik batubara. Perkumpulan AEER bersama dengan jaringan sedang melakukan dokumentasi dampak pencemaran udara bagi anak-anak di sekitar pembangkit listrik batubara. AEER mendapatkan beberapa kejadian anak-anak yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan …

Sebanyak 210.800 Warga Indonesia Meninggal Per Tahun Karena Pencemaran Udara. Segera Beralih ke Energi Bersih

Lembaga kesehatan dunia WHO telah mengeluarkan laporan World Health Statistic 2017.  Dalam laporan tersebut, WHO menyebutkan, secara total kematian akibat pencemaran udara adalah 6.7 juta kematian pada tahun 2012. Ini merupakan 11.6% dari kematian global. Dari jumlah ini, sebanyak 4.3 juta adalah mati karena pencemaran udara dalam rumah. Dan sebanyak 3 juta mati karena pencemaran …

Pemerintah Perlu Pastikan Pertanggungjawaban Dampak Kerusakan Lingkungan Tambang Freeport Sebelum Divestasi atau Produksi Lanjut

[Siaran Pers]   Jakarta (7 April 2017) Pemerintah Indonesia masih berlarut-larut ingin menegakkan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yakni agar Kontrak Karya Freeport yang dibuat pada tahun 1991. Salah satunya adalah ketentuan tentang divestasi.   Namun disayangkan proses renegosiasi ini berjalan dengan elitis, tidak mengikutsertakan kelompok masyarakat yang terdampak di …

Quo Vadis Energi Terbarukan?

Sebagian besar listrik Indonesia saat ini dihasilkan pembangkit batubara. Yakni sebanyak 140.806 GWh (56%) pada tahun 2016. Pembangkit listrik batubara berumur panjang, dapat mencapai usia 40 tahun seperti PLTU Kamojang. Usia panjang ini juga tercermin dalam perjanjian jual beli listrik antara PLN dan perusahaan pembangkit listrik swasta yang mencapai 30 tahun diatur dalam Peraturan Menteri …