Isu transisi energi telah menjadi salah satu perhatian utama Indonesia sejak berkomitmen pada pengurangan emisi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris. Namun hingga saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu eksportir batubara terbesar di dunia dan bahan bakar fosil masih mendominasi sumber energi Indonesia. Strategi yang diperlukan untuk perlahan-lahan beralih ke energi terbarukan terdiri dari dua metode: penghentian pembangkit listrik berbahan bakar batu bara secara bertahap dan investasi pada fasilitas energi terbarukan. Namun, hal tersebut menimbulkan masalah tersendiri. Bahkan di daerah yang dekat pembangkit listrik, banyak desa di Indonesia yang masih kekurangan akses listrik. Dari sisi ekonomi, penghentian pembangkit listrik batu bara menimbulkan kekhawatiran bagaimana tenaga kerja yang ada akan beradaptasi dengan perubahan tersebut, mengingat belum ada rencana konkrit untuk mengatasi masalah ini. Pembangkit listrik dan proyek energi terbarukan yang ada juga menimbulkan masalah seperti konstruksi dan produksi sering membawa kerusakan berbahaya bagi lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar.
Salah satu konsep yang sesuai dengan fokus kami dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan serta keadilan iklim, adalah konsep Demokrasi Energi. Guna menjelaskan konsep tersebut untuk mewujudkan energi berkeadilan di Indonesia kepada para pembuat kebijakan di masa depan, kami dari Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menyusun dokumen Policy Brief untuk meyakinkan policymaker agar mengadopsi rekomendasi kebijakan yang ditawarkan.
Perubahan iklim menjadi masalah besar yang sedang dihadapi bumi, karena mengancam kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Emisi gas rumah kaca yang terutama bersumber dari aktivitas-aktivitas manusia telah menjadi penyebab peningkatan suhu bumi.
Solusi terhadap perubahan iklim adalah dengan mengurangi emisi serendah-rendahnya. Solusi tersebut mensyaratkan sebuah transisi berkeadilan (just transition). Yakni, sebuah langkah konkrit beralih dari penggunaan energi fosil menuju penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
Tetapi, dalam waktu yang sama, proses transisi harus berlangsung secara berkeadilan tanpa mengorbankan kehidupan warga yang bekerja atau secara langsung bergantung pada industri-industri sarat karbon. Langkah-langkahnya meliputi, penciptaan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang bersahabat dengan alam (green jobs) dan berkelanjutan
Ide transisi berkeadilan berhubungan erat dengan ide keadilan lingkungan hidup Dengan konsep keadilan lingkungan hidup mencakup keadilan iklim (climate justice) dan keadilan energi (energy justice), konsep transisi berkeadilan juga mengalami perluasan makna.
Tidak lagi semata berkaitan dengan pekerja-pekerja industri yang memproduksi dan pekerja-pekerja industri yang mengonsumsi bahan bakar minyak, tetapi juga meliputi masyarakat yang hidup di tengah-tengah area yang tinggi polusi karena keberadaan industri[1]industri berbasis bahan-bahan bakar fosil seperti yang dialami oleh masyarakat-masyarakat marginal.
Transisi berkeadilan menjadi mutlak karena bumi di mana kita hidup saat ini tidak berkesinambungan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kita hidup dalam sebuah dunia yang mengalami krisis kronis secara organik, yakni krisis global perubahan iklim,
Kajian ini bertujuan menganalisis tingkat ancaman pertambangan batubara di Pulau Kalimantan terhadap keanekaragaman hayati berdasarkan teknik skoring. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 35 perusahaan, sebanyak 23 perusahaan pertambangan batubara tergolong kategori ancaman tinggi, 10 kategori ancaman sedang, 2 kategori ancaman rendah. Terdapat sebanyak lima spesies yang berstatus critically endangered, 33 spesies berstatus endangered, dan 69 spesies kategori vulnerable di sekitar area pertambangan batubara. Selain itu, terdapat ekosistem mangrove dengan total luas sebesar 136.430,05 Ha di sekitar area pertambangan batubara. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem penting dalam menunjang kehidupan keanekaragaman hayati. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati di ekosistem mangrove berada dalam ancaman akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, jika aktivitas pertambangan tidak dikendalikan, akan terjadi kehilangan potensi serapan karbon sebesar 245.028,37 ton C/tahun. Oleh karena itu, keberadaan pertambangan batubara dapat menghambat Indonesia dalam mencapai target penyelamatan keanekaragaman hayati dan iklim.
Secara keseluruhan, hasil kajian ini dapat menjadi pertimbangan dalam upaya pengurangan produksi batubara dan penghentian perluasan area yang ditambang untuk mendukung pencapaian target penyelamatan keanekaragaman hayati dan iklim
Untuk Pertimbangan Pembatalan dan Penghentian Dini PLTU Batu BaraDalam Mewujudkan Sinergitas Mitigasi Perubahan Iklim dan PenghentianHilangnya Keanekaragaman Hayati
Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu lokasi sumber batu bara di Indonesia di samping Kalimatan Selatan dan Kalimantan Timur. Namun dibandingkan dengan kedua provinsi di Kalimantan, produksi batu bara Sumatera Selatan masih lebih rendah. Hal ini tentu kondusif untuk memberikan ruang bagi pengembangan energi terbarukan, sehingga berkontribusi bagi pengurangan emisi gas rumah kaca daerah, nasional dan global.
Namun, saat ini pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan batu bara di Sumatera Selatan (Sumsel) sangat intensif, dalam bentuk peningkatan daya angkut jalan kereta api, pembangunan PLTU mulut. tambang hingga agenda hilirasi lainnya seperti program gasifikasi batu bara. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi tujuan pencapaian pembangunan rendah karbon di Provinsi Sumatera Selatan.
Peralihan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik tak terhindarkan. Namun, produksi kendaraan listrik dari hulu ke hilir tetap harus bersih, memenuhi standar lingkungan, dan menyejahterakan masyarakat sekitar, tanpa terkecuali.
Tanpa itu, ketidakadilan kian mendalam bagi ekologi rakyat lokal yang berkontribusi kecil bagi emisi gas rumah kaca.
Juga penghindaran energi fosil (khususnya batubara) dalam rantai produksi perlu dikedepankan agar Indonesia dan kendaraan nikel batere berkontribusi untuk pencapaian netral emisi nasional dan global.
Problematikan sosial dan ekologi nikel batere dan rekomendasi rekomendasinya dibahas dalam publikasi kajian Perkumpulan AEER tahun 2020, dapat diunduh disini.
