Demokrasi Energi untuk Transisi Energi Berkeadilan

Demokrasi Energi untuk Transisi Energi Berkeadilan

Demi memitigasi perubahan iklim, transisi energi menjadi salah salah satu isu prioritas yang dibahas pada Presidensi G20 Indonesia 2022. Indonesia harus dapat menggunakan momentum Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk mempercepat transisi energi ke energi hijau. Hal ini penting karena Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030, yaitu penurunan emisi sebesar 29 persen usaha nasional dan 41 persen bantuan internasional.

Namun, transisi energi G20 berpotensi gagal membawa perubahan. Pada 2 September 2022 lalu, pertemuan tingkat menteri negara-negara G20 untuk transisi energi atau Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM) hanya menghasilkan chair’s summary dan Bali Compact yang pelaksanaanya bersifat sukarela. Jika kedua kesepakatan tersebut disepakati dalam KTT G20, tidak akan ada tanggung jawab apa pun dari negara-negara G20 untuk menjalankannya.

Bauran energi batu bara di Indonesia juga tidak berhenti menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2022, jumlah bauran energi baru bara di Indonesia adalah 68,7 persen, naik dari 54,7 persen pada 2015. Sementara itu, jumlah bauran energi terbarukan masih berjumlah 12,8 persen pada 2022, turun dari 13 persen pada 2015.

Selain itu, kebijakan pengelolaan energi Indonesia yang sekarang masih tersentralisasi dengan sangat top-down sehingga sarat melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Karenanya, praktik pengelolaan energi di Indonesia masih tidak demokratis, seperti energi yang tidak terdistribusi secara merata dan pengelolaan energi yang justru merugikan masyarakat lokal secara sepihak. Contohnya, ketimpangan akses akan listrik dan rusaknya ekonomi masyarakat lokal di Kalimantan Timur.

Padahal, pemerintah mendorong konsep transisi energi yang berkeadilan dalam pelaksanaan transisi energi G20. Karena itu, transisi energi G20 perlu dipastikan berjalan secara berkeadilan dengan menggunakan konsep demokrasi energi.

Demokrasi energi adalah konsep gerakan sosial yang mengadvokasikan transisi energi terbarukan dengan menolak agenda energi yang didominasi bahan bakar fosil dan mengklaim kembali akses energi secara demokratis. Konsep demokrasi energi bertujuan menghargai otonomi masyarakat lokal atas sumber daya dan pengelolaan energi, pengambilan keputusan yang demokratis, menolak berbagai bentuk ketidakadilan lingkungan, dan mempromosikan transisi energi yang adil.

Pengelolaan energi yang tidak demokratis

Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menemukan banyak kesaksian dan keluhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pengelolaan energi listrik yang tidak demokratis. Karena distribusi listrik tidak merata dan kepentingan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan energi. Hal ini terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh AEER pada Juli 2022 lalu.

Pemadaman listrik merupakan hal yang biasa terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Bahkan beberapa desa di Kecamatan Kaubun, Sandaran, dan Karangan belum teraliri listrik. Hal serupa terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena kelangkaan listrik ini, masyarakat setempat harus membeli genset diesel dan panel surya pribadi. Listrik hanya dapat dinikmati masyarakat yang mampu.

Ironisnya, daerah-daerah yang mengalami kesulitan akses listrik berada dalam lingkar tambang batu bara yang merupakan penghasil utama sumber energi listrik. Kalimantan Timur adalah daerah penghasil batu bara terbesar di level nasional dengan kontribusi sebanyak 40,10 persen total sumber batu bara yang ada di Indonesia.

Bagaimana bisa daerah penghasil terbesar batu bara yang merupakan sumber energi listrik mengalami kesulitan mengakses listrik? Jawabannya adalah karena sistem pengelolaan dan distribusi listrik yang tersentralisasi.

Penggunaan energi fosil batu bara dalam sistem sentralisasi listrik juga menyebabkan kepentingan masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam pengelolaan energi menyebabkan masalah kerusakan lingkungan yang dampaknya ditanggung warga lokal. Pada tahun 2022 saja, terdapat beberapa wilayah yang mengalami banjir dan longsor karena penambangan batu bara seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Kerusakan lingkungan inilah menyebabkan kehadiran pembangkit energi listrik alih-alih menyejahterakan, justru mengganggu ekonomi masyarakat lokal. Sebagai contoh, di Kelurahan Bontang Lestari, sekitar 200 nelayan rumput laut terdampak dan banyak berganti pekerjaan karena lokasi budidaya rumput laut yang semakin menyempit dan hilang karena polusi yang disebabkan PLTU, yaitu menyebarnya debu batu bara dari jalur kapal untuk muatan batu bara dan pembuangan limbah air panas ke laut.

Energi hijau semata, apakah cukup?

Sistem sentralisasi energi dan energi fosil batu bara adalah persoalan yang bertentangan dengan prinsip energi demokrasi. Namun berfokus pada penggantian energi fosil menjadi energi hijau semata tidaklah cukup selama masih berjalan melalui sistem sentralisasi energi.

Masyarakat di Danau Poso, Sulawesi Tengah misalnya, tetap memiliki akses listrik yang minim meskipun di daerah tersebut terdapat PLTA yang dikelola oleh perusahaan swasta. Selain itu, kehadiran PLTA tersebut merusak lingkungan dan merugikan ekonomi masyarakat. Pengerukan dan pembendungan danau menyebabkan sumber pencaharian masyarakat, ekosistem alami ikan sidat terganggu.

Petani, nelayan, penggembala kerbau hingga masyarakat adat pun sampai menuntut kompensasi terkait masalah lingkungan dan ketidakadilan energi yang mereka alami. Karena mereka merasa tidak dilibatkan, dari sosialisasi hingga pengambilan keputusan terkait pembangunan PLTA yang merusak tersebut.

Demokrasi energi jadi solusi

Demokrasi energi mendorong sistem pengelolaan energi yang terdesentralisasi sehingga lebih berbasis kepada masyarakat dan penggunaan energi hijau yang tidak merusak lingkungan masyarakat lokal.

Contoh praktik demokrasi energi dapat dilihat dari pengelolaan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) berbasis masyarakat di Desa Cinta Mekar, Subang, Jawa Barat.

Dalam proses operasi PLTMH berenergi hijau berkapasitas maksimal 120 KW tersebut, masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembangunan, pengelolaan, hingga pola pendistribusian listrik di wilayah Desa Cinta Mekar. Kelebihan kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTMH akan dijual ke PLN dan hasilnya akan diberikan kembali kepada masyarakat berbentuk subsidi masyarakat, seperti biaya sekolah anak-anak desa, subsidi kesehatan, atau modal usaha masyarakat desa yang dikelola oleh masyarakat sendiri melalui koperasi.

Tak hanya itu, masyarakat tercatat sebagai pemilik 50 persen hasil PLTMH Cinta Mekar dan 50 persen lainnya dimiliki oleh swasta atau investor.

Pengelolaan PLTMH di Desa Cinta Mekar adalah contoh praktik pengelolaan energi yang terdesentralisasi dan menggunakan energi hijau. Masyarakat lokal dapat menikmati energi yang dihasilkan di daerahnya sendiri dan mengembangkan ekonominya karena lingkungannya tidak rusak oleh keputusan pihak luar yang sepihak.

Maka dari itu, konsep demokrasi energi penting untuk dimasukkan ke dalam diskusi transisi energi yang berkeadilan. Demokrasi energi selaras dengan salah satu isu strategis transisi energi pada Presidensi G20 Indonesia, yaitu akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan dapat diandalkan.

 

Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2022/10/18/135706226/demokrasi-energi-untuk-transisi-energi-berkeadilan?page=all#page2

Penulis:

Kunny Izza Indah A (Koordinator Program Demokrasi Energi AEER)

Pius Ginting (Koordinator AEER)

 

Fokus Presiden Jokowi Periode Dua Pembangunan SDM Unggul Diuji di Jalur Suralaya-Salira-Terate Banten

Fokus Presiden Jokowi Periode Dua Pembangunan SDM Unggul Diuji di Jalur Suralaya-Salira-Terate Banten

Presiden Jokowi dalam sebuah pidatonya menyatakan prioritas periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan SDM unggul. Presiden menyatakan kualitas SDM dimulai dari dalam kandungan, sehingga tidak boleh ada lagi lahir kerdil (stunting). Kesehatan ibu dan anak menjadi kunci terutama sampai umur 7-8 tahun yang merupakan umur emas.

Anak sekolah dasar di Desa Salira dengan latar belakang PLTU Batubara Suralaya.. PLTU Salira terletak lebih dekat disamping sekolah ini.

Pembangunan SDM unggul ini tidak akan terpenuhi bila warga tinggal di lingkungan penuh polusi. Salah satu daerah yang penuh polusi adalah Banten, khususnya sepanjang jalur Merak, Suralaya, Salira, Pulo Ampel, Bojonegara dan Kramat waktu.

Di jalur ini terdapat PLTU Batubara Suralaya dengan 5 cerobong aktif mengeluarkan polusi udara yang kasat mata. PLTU ini menyediakan listrik bagi kota Jakarta dan sekitarnya. Namun dampak polusi udara menggelayuti wilayah sekitar. PLTU Batubara lainnya yang telah beroperasi adalah PLTU Salira, PLTU Merak Energi. Sementara yang akan beroperasi adalah PLTU Jawa 7 (2×991 MW), yakni pada bulan Oktober 2019. Oleh media PLTU ini disebut sebagai kado pelantikan Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya.

Jejeran pembangkit listrik dan industri kimia di sisi jalan, kegiatan penambangan tanah dan batu di gunung sebelahnya membuat kualitas udara ambiens sangat buruk. Daun-daun pohon sepanjang jalan tertutup debu, hingga poster sisa kampanye wajah politisi pun tertutup debu.  

Sejumlah taman kanak-anak dan sekolah dasar terdapat di daerah yang penuh polusi udara ini. Dari SD Negeri Salira, tampak udara kotor yang keluar dari cerobong PLTU Suralaya jelas terlihat . Jalur Suralaya-Salira-Terate dilalui oleh orang tua beserta anaknya antar jemput ke sekolah menggunakan sepeda motor mengakibatkan terpapar polusi udara yang sangat menghawatirkan. Seorang tenaga kesehatan di daerah ini dalam perbincangan dengan staf Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) menyatakan dia membeli mobil karena mengantar anaknya ke sekolah sehingga terhindar dari polusi udara yang parah, bukan karena alasan prestise sosial.

Udara kotor ini mengandung partikel halus PM 2.5, SOx, NOx yang berbahaya bagi kesehatan paru, jantung khususnya anak-anak dan usia lanjut. Bahan polusi lainnya adalah merkuri yang menyebabkan gangguan terhadap  jaringan otak anak-anak yang masih berkembang sehingga menurunkan kemampuan belajar.

PLTU Suralaya mengeluarkan polusi terletak di Jalan raya Suralaya-Salira-Terate

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, bayi yang dilahirkan dari ibu yang pada masa mengandung terpapar polusi udara lebih berpeluang lahir prematur dan berat badan rendah. Berat badan rendah bayi yang baru lahir merupakan faktor utama penyebab kekerdilan (stunting).

 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, bayi yang dilahirkan dari ibu yang pada masa mengandung terpapar polusi udara lebih berpeluang lahir prematur dan berat badan rendah.

Polusi udara yang telah parah di Jalur Suralaya-Salira-Terate, lokasi PLTU besar pemasok listrik Jakarta dapat dimitigasi dengan penghentian operasi (phasing out) pembangkit listrik yang kontrol polusinya buruk, seperti Suralaya; penerapan kontrol polusi menggunakan standar internasional –dapat mengacu kepada standar kontrol polusi negara Cina yang lebih ketat untuk PLTU Jawa 7 (dimiliki mayoritas oleh Shenhua Gouhua); dan penghentian penambahan pembangkit PLTU Batubara di jalur tersebut (rencana ekspansi PLTU Suralaya, Salira, Terate).

Disamping itu, kegiatan penambangan dan lalu lintas truk pengangkut material perlu dibatasi sepanjang jalur ini agar desa-desa dan sekolah berada sepanjang jalur ini tidak terpapar oleh polusi udara.

Komitmen pembangunan SDM unggul pemerintahan Jokowi diuji dengan pengurangan polusi udara dari PLTU Batubara, pertambangan, industri dan lalu lintas di jalur Suralaya, Terate, Salira agar anak-anak di jaur ini tidak dikorbankan demi pemenuhan listrik dan produk lainnya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. 

 

Untuk Tingkatkan Keandalan Listrik Jawa-Bali, Tingkatkan Pasokan Energi Terbarukan

Untuk Tingkatkan Keandalan Listrik Jawa-Bali, Tingkatkan Pasokan Energi Terbarukan

Anak-anak sedang bermain dengan latar belakang PLTU Jawa 7 yang sedang konstruksi, dijadwalkan beroperasi Oktober 2019. PLTU disebut memperkuat kehandalan jaringan transmisi Jawa Bali, khususnya di bagian barat

Pemerintah dan PLN perlu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Jawa Bali dengan menambah ketersediaan energi terbarukan. Dalam kasus terjadinya kegagalan dalam jaringan listrik yang mengakibatkan  pemadaman listrik pada 4 Agustus 2019, PLTU terbukti tidak dapat merespon dengan cepat, perlu waktu 6-8 jam agar PLTU dapat beroperasi normal setelah terlepas dari sistem jaringan.

Disayangkan, respon PLN dan pemerintah atas terjadinya padam listrik ini adalah dengan memperkuat PLTU. Diantaranya mengedepankan PLTU Jawa 7  dengan kapasitas 2 x 991 MW yang dijadwalkan beroperasi pada Oktober 2019 sebagai jalan keluar mengantisipasi kejadian yang sama. Solusi ini tidak mempertimbangkan ketidakadilan yang terjadi bagi warga yang berada di sekitar PLTU, yang menerima dampak negatif seperti penurunan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara dari PLTU serta nelayan kecil yang terganggu ruang tangkapnya akibat wilayah tangkap mereka di laut telah berubah menjadi lokasi pelabuhan khusus batu bara dan lokasi PLTU Jawa 7. Disamping itu, dominasi pembangkit batu bara membuat respon padam listrik menjadi lambat karena PLTU memerlukan waktu yang lama agar dapat kembali beroperasi normal.

Solusi jangka panjang lain yang ditawarkan adalah kembali melanjutkan pembangunan transmisi HVDC (High Voltage DC) Sumatera Jawa. Konsekuensi jaringan ini adalah menambah PLTU Mulut Tambang di daerah Sumatera Selatan. PLTU Mulut Tambang menciptakan daya lingkungan buruk bagi warga di lokasi pembangkit, karena mereka dampak lingkungan dari kegiatan penambangan (banjir, pengalihan sungai, debu tambang) dan sekaligus dampak dari PLTU (pencemaran udara, kebisingan). PLTU Mulut Tambang menyebabkan gangguan terhadap lahan pertanian dan kebun karet warga di Muara Enim.

Kebun karet warga di dekat PLTU Mulut Tambang Gunung Raja. Pohon berubah menjadi warna hitam, dan hasil karet menjadi berkurang
Tempat penampungan air hujan di salah satu rumah warga di Desa Gunung Raja, Muara Enim. Dasar penampungan berisi endapan yang berasal dari kegiatan PLTU Batubara dan tambang batubara yang berjarak kurang 1,1 km dari rumah ini.

Ketidakadilan ekologi bagi pemenuhan listrik Jawa Bali dengan mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan warga di sekiter PLTU Mulut Tambang harus dihindari, disamping itu, pembangunan HVDC Sumatera Jawa yang dominasi PLTU membuat kontribusi gas rumah kaca meningkat.

Ketidakadilan ekologi bagi pemenuhan listrik Jawa Bali dengan mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan warga di sekiter PLTU Mulut Tambang harus dihindari, disamping itu, pembangunan HVDC Sumatera Jawa yang dominasi PLTU membuat kontribusi gas rumah kaca meningkat.

Keandalan sistem Jawa Bali akan meningkat jika pasokan energi terbarukan di masing-masing daerah/provinsi dikembangkan. Integrasi sistem Jawa Bali membuat fluktuasi ketersediaan energi terbarukan bisa diatasi, misalnya pasokan listrik tenaga angin di pantai Selatan Jawa melambat bisa diatasi dengan optimalisasi PLTS darat maupun terapung yang dibangun di masing-masing provinsi. Dan masing-masing provinsi/daerah bisa memiliki kemandirian energi dan respon pembangkitan yang cepat mengantisipasi kegagalan transmisi antar provinsi.  Dengan ketersediaan teknologi penyimpan listrik skala besar, pembangunan listrik energi terbarukan menjadi kian mungkin skala besar dan rumah tangga.

C02 Atmosfir Tertinggi Dalam 3 Juta Tahun, Pendirian PLTU Batubara China-Indonesia Bertentangan dengan Belt and Road South-South Cooperation Initiative on Climate Change

C02 Atmosfir Tertinggi Dalam 3 Juta Tahun, Pendirian PLTU Batubara China-Indonesia Bertentangan dengan Belt and Road South-South Cooperation Initiative on Climate Change

PLTU Labuan 2×300 MW, milik PLN, didanai sebagaian dengan pinjaman dari Cina dan dibangun oleh China National Machinery & Equipment Export & Import (CMEC)

Salah satu inisiatif yang dijanjikan oleh Presiden China Xi Jinping dalam Forum Belt and Road Initiative adalah implementasi  Belt and Road South-South Cooperation Initiative on Climate Change. Pelaksanaan inisiatif ini dalam bentuk bentuk program lanjutan dalam bentuk pengembangan energi terbarukan dan program rendah  emisi rumah kaca sangat diharapkan dan mendesak. Pada minggu kedua bulan Mei 2019, yakni  dua minggu setelah Belt and Road Forum, sensor di observatorium Hawaii yang melakukan pengukuran konsentrasi gas karbondioksida (C02) atmosfir mencatat bahwa untuk pertama kali dalam waktu 3 juta tahun konsentrasi C02 mencapai 415,26 ppm. Batas aman bagi iklim bumi adalah 300 ppm. Pembakaran batubara adalah salah satu sumber emisi C02.

Diantara 23 proyek kerjasama yang disepakai Indonesia  China dalam Forum Belt and Road Initiative (BRI) terdapat tiga buah proyek PLTU Batubara, yakni PLTU Sulbagut-1 dan Sulut-3 (kerjsama  Powerchina International Group dan PT. Toba Bara Sejahtera), serta  PLTU 2 x 300 MW ( kerja sama antara Indonesia Lumbung Group Co dan Engineering Department of China National Electric (CNEEC)).

Penandatanganan pengembangan proyek-proyek berbasis batubara ini akan mempersulit Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca 29 persen pada tahun 2030.

Toba Bara Sejahtera sendiri sedang dalam proses memperoleh pendanaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)  untuk pembangungan PLTU Sulut-3.  PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) merupakan lembaga terakreditasi untuk mendapat pendanaan mitigasi perubahan iklim dari Green Climate Fund, lembaga pendana proyek pengurangan emisi penyebab pemanasan global dibawah PBB. Selama masa operasi 25 tahun, PLTU ini diperkirakan akan mengeluarkan 22.5 juta CO2.

Proyek ketiga, yakni PLTU 2 x 300 MW kerja sama antara CNEEC dan Indonesia Lumbung Group Co kemungkinan besar akan dibangun di Provinsi Jambi. Pembangunan PLTU batu bara di Provinsi Jambi bukanlah pilihan yang tepat. Jambi memiliki sumber energi terbarukan, di antaranya air. Menurut RUPTL 2019-2028, potensi pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Jambi adalah sebesar 373 MW, sedangkan potensi tenaga air skala besar mencapai 611,7 MW.  Selain dampak pemanasan global, jumlah kecelakaan lalu lintas pengangkutan batu bara cukup banyak di Provinsi Jambi.

Proyek pembangungan PLTU di Indonesia  yang melibatkan Powerchina dan CNEEC telah menimbulkan masalah. Powerchina adalah pemilik saham mayoritas (70%) PLTU Bengkulu melakukan ketidakadilan ganti rugi tanam tumbuh tanaman saat pembebasan lahan berdasarkan ketentuan harga yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu.

Sementara itu, CNEEC sebagai kontraktor pembangunan pembangkit listrik batu bara, PLTU Indramayu, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTU Sumsel-5 dan PLTU Banjarsari juga tak terlepas dari persoalan.

Pada 2011, PLTU Indramayu I berkapasitas 3 x 330 MW resmi beroperasi, warga mengeluhkan dampak berupa pencemaran udara.

Mempertimbangkan kemendesakan mengurangai sumber pemanasan global, sebaiknya Pemerintah Cina dan Indonesia membatalkan proyek pembangunan PLTU yang disepakati dalam Belt and Road Initiative Forum. ***

Rio Tinto Harus Bertanggung Jawab Untuk Pemulihan Dampak Tambang Grasberg

Siaran Pers Perkumpulan AEER

Jakarta (28 Mei 2018) Perusahaan tambang internasional Rio Tinto dikabarkan sedang dalam proses negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk keluar dari pertambangan emas, tembaga di Papua sebagai bagian dari rencana pemerintah Indonesia untuk menambah saham di dalam pengelolaan tambang bawah tanah di Papua.

Perkumpulan AEER mendesak Rio Tinto bertanggung jawab untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial yang telah terjadi.

Rio Tinto seharusnya merefleksikan proyek pemulihan lingkungan paska tambang di Holden, Amerika Serikat untuk diterapkan di Papua. Tambang di daerah terpencil di negara bagian Washington, Amerika dengan menguras biaya . Tambang tembaga berlangsung selama 19 tahun (1938-1957) meninggalkan tailing sebanyak 8,5 juta ton  di wilayah seluas 90 acres. Tambang bawah tanah ini  mencemari air tanah dengan lima jenis logam beracun yakni aluminum, cadmium, tembaga dan zinc, mengalir ke Danau Chelan. Pembersihan menghabiskan dana sebanyak 200 juta dollar AS.

Dampak penambangan di Grasberg, Papua harus dihitung sejak keterlibatan Rio Tinto sebagai joint venture PT. Freeport Indonesia sejak tahun 1998. Dengan perkiraan rata-rata harian tailing yang dilepas ke tempat penumpukan sebanyak 200.000 ton per hari, maka dalam periode 1998 hingga 2018 limbah tambang (tailing yang dibuang) adalah sebanyak 1,4 milyar ton. Jumlah ini sebanyak 172 kali dibanding yang tambang Holden.

Lepasnya tailing dari titik penaatan Kelapada Lima dan Pandan Lima  telah menciptakan pendangkalan di bagian pesisir, dan dalam beberapa kejadian,  memiliki total solid suspended diatas baku mutu kegiatan penambangan emas dan tembaga. Juga  beberepa kadar logam berat jauh diatas baku mutu air yang sehat untuk organisme terkait dengan kesehatan manusia, mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (US EPA).

Informasi lebih lanjut dapat menghungi

aeermail[at]gmail.com

 

 

Pemerintah Harus Hentikan Anak-anak Jadi Korban Pencemaran Udara Proyek Pembangkit Listrik Batubara

Pemerintah Harus Hentikan Anak-anak Jadi Korban Pencemaran Udara Proyek Pembangkit Listrik Batubara

Siaran Pers AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat)

Jakarta (24 Juli 2017) Pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi korban pencemaran udara dari proyek pembangkit listrik batubara. Perkumpulan AEER bersama dengan jaringan sedang melakukan dokumentasi dampak pencemaran udara bagi anak-anak di sekitar pembangkit listrik batubara. AEER mendapatkan beberapa kejadian anak-anak yang menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akibat pencemaran udara oleh pembangkit listrik. Diantaranya harus menjalani proses pengobatan selama enam bulan ke dokter spesialis.

Pencemaran udara akibat pembangkit listrik batubara telah menjadi hal yang lazim diketahui oleh industri pembangkit listrik. Salah satu AMDAL perusahaan pembangkit listrik menyebutkan, “kualitas udara yang buruk akan berdampak pula terhadap kesehatan masyarakat serta flora yang berada di sekitar kegiatan. Gangguan pada manusia akan ditandai dengan gejala ISPA (gangguan saluran pernafasan bagian atas)”.

Juga menyebutkan, “masyarakat yang terpapar oleh debu akan menghirup debu, sehingga debu masuk ke alveoli. Menumpuknya debu pada paru-paru akan menimbulkan penyakit yang disebut pneumoconiosis.

Berdasarkan studi AEER atas AMDAL perusahaan pembangkit listrik batubara, terdapat perusahaan yang mengeluarkan bahan pencemar batubara mengakibatkan kualitas udara ambien (sekitar lokasi) melebihi ketentuan yang diperbolehkan.  Bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik batubara umumnya adalah debu partikel halus yang menurut keterangan dokter sangat berbahaya bagi pembuluh darah jantung dan paru karena ukurannya yang sangat kecil sehingga dapat masuk ke pembuluh darah dari jantung dan paru-paru. Selain itu, bahan pencemaran lainnya adalah sulfur oksida, dalam proses di udara menjadi pembentuk partikel halus. Demikian juga halnya dengan nitrogen oksida yang dihasilkan oleh pembakaran bersuhu tinggi (lebih dari 1000oC).

Anak-anak adalah kelompok paling rentan dari pengaruh pencemaran udara yang diakibatkan oleh pembangkit listrik batubara. Bersama dengan kelompok usia lanjut dan yang mempunyai riwayat sakit jantung dan paru.

Karenanya, pemerintah perlu membatasi pembangkit listrik batubara, dan membatasi usia pembangkit tidak lebih dari 20 tahun, dan menghentikan operasi pembangkit listrik yang sudah lebih dari 20 tahun. Dan terhadap pembangkit listrik batubara yang telah ada, pemerintah perlu membuat aturan agar semua pembangkit menggunakan teknologi terbaik yang ada untuk pencegahan pencemaran udara. Dan perusahaan diharuskan mendirikan stasiun pemantau udara di lokasi-lokasi pemukiman warga dimana anak-anak tinggal, dan melakukan transparansi hasil pemantauan udara secara reguler kepada masyarakat yang terdampak. (selesai).