TERBARU
C02 Atmosfir Tertinggi Dalam 3 Juta Tahun, Pendirian PLTU Batubara China-Indonesia Bertentangan dengan Belt and Road South-South Cooperation Initiative on Climate Change
PLTU Labuan 2x300 MW, milik PLN, didanai sebagaian dengan pinjaman dari Cina dan dibangun oleh China National Machinery & Equipment Export & Import (CMEC) Salah satu inisiatif yang dijanjikan oleh Presiden China Xi Jinping dalam Forum Belt and Road Initiative...
Pernyataan Akhir Forum Sosial Tematik Tentang Tambang Dan Ekonomi Ekstraktif
Melampaui Ektraktivisme: Reklaiming Kekuasaan Rakyat, Hak Kami Untuk Mengatakan Tidak! Kami, para partisipan Forum Sosial Tematik Tambang dan Ekonomi Ekstraktif, berkumpul di Johannesburg, Afrika Selatan untuk mengonsolidasi gerakan perlawanan, membangun perjuangan...
Diskusi Penelitian Dampak PLTU Bersama Warga
7 NOVEMBER 2018 AEER bekerjasama dengan organisasi jaringan melakukan aktivitas berdiskusi tentang persoalan sosial, ekonomi, lingkungan dengan komunitas terdampak pembangkit listrik batubara. Diantaranya adalah PLTU Ombilin-Sumatera Barat, PLTU Kendari 3 dan PLTU...
Rio Tinto Harus Bertanggung Jawab Untuk Pemulihan Dampak Tambang Grasberg
Siaran Pers Perkumpulan AEER Jakarta (28 Mei 2018) Perusahaan tambang internasional Rio Tinto dikabarkan sedang dalam proses negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk keluar dari pertambangan emas, tembaga di Papua sebagai bagian dari rencana pemerintah Indonesia...
Membuang Limbah Tambang ke Sungai dan Membiarkan Limbah Tambang Freeport Terus Menyebar di Pesisir Mimika Tindakan Yang Tak Sejalan dengan Tuntutan Organisasi Lingkungan Internasional
14 MARET 2018 [Siaran Pers Perkumpulan AEER, Yayasan Pusaka, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia] Jakarta (12 Maret 2018) Pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport McMoran sedang dalam proses perundingan untuk pelaksanaan Undang-undang Mineral dan Batu bara,...
Diskusi dengan media tentang dampak lingkungan tambang Freeport
Bersama dengan organisasi jaringan melakukan diskusi dengan media tentang persoalan lingkungan dan ketidakadilan sosial di Papua. Dan juga mendiskusikan laporan tentang dampak lingkungan tambang Freeport
Peninjauan Harga Listrik PLTU Batubara Jangan Mengkompromikan Biaya Perlindungan Lingkungan
22 DESEMBER 2017 Pemerintah melalui Direktorat Ketenagalistrikan mengeluarkan surat peninjauan kembali semua harga dalam perjanjian jual beli harga listrik dengan perusahaan pembangkit swasta PLTU (berbahan bakar batu bara) skala besar. Peninjauan ini berlaku bagi...
[Siaran Pers] Mengecam Penerapan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bias Kelas Ekonomi Untuk Pengembangan Kelistrikan
11 SEPTEMBER 2017 Jakarta (11 September 2011) Pemerintahan Jokowi selama ini gencar dalam pembangunan pembangkit listrik. Bahkan rakyat dipaksa menjual tanah untuk pengadaan proyek ini menggunakan Undang-undang no 2 tahun Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk...
Harga Batubara Naik, Pemerintah Perlu Naikkan Persentase Tarif Ekspor Untuk Pembangunan Energi Terbarukan
Jakarta (21 Agustus 2017) Harga Batubara kembali naik, pada Agustus 2017, harga acuan batubara yang ditetapkan Kementerian ESDM sebesar USD 83,97. Harga batubara bara dalam satu tahun terakhir relatif tinggi dibandingkan dengan harga terendah yang pernah...
Pemerintah Harus Hentikan Anak-anak Jadi Korban Pencemaran Udara Proyek Pembangkit Listrik Batubara
Siaran Pers AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat) Jakarta (24 Juli 2017) Pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi korban pencemaran udara dari proyek pembangkit listrik batubara. Perkumpulan AEER bersama dengan jaringan sedang melakukan dokumentasi...